LiputanTekno

Banyumas Luncurkan Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Daring

BTN iklan

PURWOKERTO, 28/3 (LEI) – Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) setempat meluncurkan sistem pelayanan perizinan berbasis daring “Sipanjimas” untuk meminimalisasi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Peluncuran sistem pelayanan perizinan “Sipanjimas” itu dilakukan oleh Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Banyumas Nugroho Purwo Adi di halaman Kantor DPMPPTSP Kabupaten Banyumas, Purwokerto, Rabu.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Nugroho Purwo Adi, Pelaksana Tugas Bupati Banyumas Budhi Setiawan mengatakan bahwa pelayanan publik merupakan sektor yang sangat strategis sehingga perlu reformasi birokrasi.

Menurut dia, hal itu dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan yang makin berkualitas, yaitu pelayanan yang makin cepat, tepat, murah, prosedur yang jelas dan sederhana, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya perubahan kebijakan serta lingkungan strategis terkait dengan pelayanan publik, tentunya harus direspons secara bijak oleh setiap unit pelayanan publik.

Sebagai “pelayan”, lanjut dia, para birokrat harus mengubah “mindset” dari bermental penguasa menjadi birokrat yang bermental pelayan, dari birokrasi tradisional yang bercirikan minta dilayani, sulit, lambat, mahal, berbelit-belit, dan tertutup, menjadi birokrasi yang mau melayani dengan sepenuh, lebih baik, murah biayanya, dan mempercepat.

Terkait dengan hal itu, dia mengatakan bahwa pelayanan perizinan secara daring harus bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga masyarakat benar-benar dapat merasakan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Dengan kemudahan yang diberikan Pemkab Banyumas, animo masyarakat untuk mengurus perizinan yang menjadi kewajibannya dapat dipenuhi.

Sementara itu, Kepala DPMPPTSP Banyumas Herni Sulastri mengatakan bahwa layanan perizinan berbasis daring memberikan banyak keuntungan karena makin cepat, mudah, dan murah sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat investor maupun animo masyarakat dalam mengurus perizinan.

“Perizinan berbasis ‘online’ (daring) juga diharapkan dapat meminimalkan kontak langsung antara pemohon dan petugas layanan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya KKN,” katanya.

Ia menyebutkan dari 41 perizinan yang dilimpahkan ke DPMPPTSP, sebanyak 12 di antaranya sudah dapat dilakukan secara daring di antaranya izin mendirikan bangunan, izin usaha hotel/penginapan, izin usaha salon, izin usaha rumah makan, izin penyelenggaraan reklame tetap, izin penyelenggaraan reklame insidental, izin mendirikan klinik, serta izin mendirikan rumah sakit tipe C dan D.

Menurut dia, delapan layanan perizinan masih dalam proses menuju daring dan 21 perizinan lainnya masih terus dikerjakan dan disiapkan menuju daring.

“Pada akhir bulan Oktober 2018, sebanyak 41 perizinan yang kami tangani diharapkan sudah bisa secara ‘online’ (daring). Sistem informasi pelayanan perizinan tersebut dapat diakses melalui laman http://www.perizinan.banyumaskab.go.id,” katanya.

Kendati DPMPPTSP Banyumas telah melaksanakan perizinan secara daring, dia mengatakan bahwa selama masa transisi, pihaknya untuk sementara masih melayani perizinan secara konvensional karena tidak menutup kemungkinan masih ada masyarakat yang belum paham teknologi. [antara]

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami