Hukum

Bareskrim akan Periksa Facebook Lagi Usai May Day

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Bareskrim Polri berencana kembali memeriksa perwakilan Facebook di Indonesia. Pemeriksaan itu terkait dugaan bocornya data pengguna Facebook alias Facebooker ke lembaga penelitian Inggris.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen M Iqbal menyatakan, ada beberapa hal lagi yang perlu didalami penyidik dari pihak Facebook. “Beberapa penyidik menyampaikan akan kembali memanggil (perwakilan Facebook di Indonesia, red), karena ada beberapa hal krusial perlu kami dapat,” ujarnya di Jakarta, Senin (30/4).

Iqbal mengaku sudah memperoleh informasi dari Direktur Siber Bareskrim Kombes Albertus Rachmad Wibowo soal rencana pemeriksaan terhadap perwakilan Facebook. Kemungkinan pemeriksaan akan dilakukan usai perayaan May Day. ”
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat, setelah May Day ini mudah-mudahan,” sebut Iqbal

Sebelumnya Bareskrim Polri sudah memeriksa perwakilan Facebook terkait kebocoran data Facebooker kr lembaga Cambridge Analytica. Ada data sekitar sejuga Facebooker di Indonesia yang bocor ke lembaga penelirian asal Inggris itu.

Iqbal mengharapkan pihak Facebook bersikap kooperatif pada pemeriksaan mendatang. “Mudah-mudahan dengan panggilan kedua ini mereka lebih kooperatif,” pungkas mantan Kapolrestabes Surabaya itu. [jpnn]

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Satu Komentar

  1. Kasus Posisi :
    Kebocoran data Facebook pertama kali diungkap Christopher Wylie, mantan kepala riset Cambridge Analytica, pada Maret lalu. Mulanya, data tersebut disedot oleh peneliti dari University of Cambridge, Aleksandr Kogan, menggunakan aplikasi survei kepribadian. Praktik yang dilakukan sepanjang 2014 itu berhasil mengumpulkan data pribadi 87 juta pengguna Facebook.
    Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta Kepolisian Republik Indonesia menyelidiki potensi pelanggaran keamanan data pribadi oleh Facebook.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta Kepolisian Republik Indonesia menyelidiki potensi pelanggaran keamanan data pribadi oleh Facebook.
    Permintaan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara itu diajukan menyusul penjelasan Facebook mengenai kemungkinan bocornya data 1 juta pengguna Facebook asal Indonesia dalam skandal yang melibatkan lembaga konsultan politik Cambridge Analytica. Di seluruh dunia, diperkirakan tak kurang dari 87 juta data pengguna Facebook juga bocor

    Isu Hukum:
    Dugaan telah terjadi kebocoran data 1 juta pengguna Facebook (sebagai sebuahn layanan jejaring sosial) asal Indonesia.

    Analisa Hukum :
    Facebook sebagai salah satu penyedia jejaring sosial yang aktif di Indonesia seharusnya juga menaati peraturan perundang-undangan yang yang ada di Indonesia. Sebagaimana terutama tentang Undang-undang 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia di pasal 30 Jo Pasal 32. Pasal 30 bahwa setiap berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak terbuat lebih lanjut di Pasal 32 bahwa kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

    Dalam Rancangan UU Data Pribadi menyebutkan Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diindentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik. Pemilik data pribadi orang perseorangan yang memiliki data pribadi secara sah. Privasi adalah hak individu untuk menentukan apakah data pribadi akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Sedangkan jenis data pribadi termasuk namun tidak terbatas pada nama lengkap, nomor paspor, photo atau video diri, nomor telpon alamat surat elektronik, nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, tanggal/bulan/tahun lahir, nomor induk kependudukan ibu kandung, nomor induk kependudukan ayah yang dikombinasikan sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasikan seseorang secara spesifik sehingga pengungkapan tanpa hak dapat merugikan hak privasinya.

    Sehingga sebelum membuka data pribadi pengguna facebook seharusnya melindungi dan memastikan data prbadi, meminta persetujuan terlebih dahulu kepada setiap prbadai yang data-datanya akan diselnggarakan.

    Sehungga dalam hal ini Facebook dapat dijerat dengan Pasal 30 ayat 3 Jo. Pasal 46 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Ekonomi sebagaimana sudah diatur tentang akses ilegal dengan ancaman pidana hingga 8 tahun. Pasal tersebut menyatakan seseorang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem keamanan, diancam pindana hingga 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

    Kesimpulan:
    Bahwa Data pengguna yang ada di media jejaring sosial merupakan data pribadi setiap warga Negara. Penyelenggaraan data pribadi wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan. Penyelenggaran tanpa mendapat persetujuan adalah perbuatan illegal. Kepolisian wajib melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan kasus bocornya data pribadi asal Indonesia perngguna face book. Dan jika terbukti maka facebook dapat dikenakan sanksi pidana pasal 30 ayat 3 Jo. Pasal 46 Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik.

    Disampaikan oleh:
    Nama : Christofel Sirait
    NPM : 2017527031
    Fakultas Hukum
    Universitas Sahid

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami