HEADLINESNasionalPolitik

Basuki Tjahaja Purnama usulkan Bubarkan BUMN dan ganti dengan Super Holding

BTN iklan

LEI,JAKARTA – Komisaris PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama menyambangi kantor Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir hari ini. Setelah banyak menyampaikan kritikan terhadap BUMN di akun youtube POIN, Ahok kini menyampaikan langsung kepada sang menteri. Hal itu terlihat dari unggahan Ahok pada akun instagramnya @basukibtp yang berfoto dengan Menteri BUMN Erick Thohir.
“Tadi habis bertemu dengan Menteri BUMN. Kritik dan saran yang saya sampaikan, diterima dengan baik oleh Pak Erick. Dan saya juga akan menjaga pesan Pak Erick, untuk menjaga soliditas teamwork dan terus melakukan transformasi BUMN,” tulisnya dalam unggahan instagramnya, Kamis (17/9/2020).

Sebelumnya, kritikan Ahok tentang Pertamina di akun youtube POIN sempat ramai diperbincangkan.Video yang diunggah 2 hari lalu itu kini telah ditonton sebanyak 1,5 juta kali tonton dan mendapatkan 223.000 likes.

Dalam konten tersebut, Ahok mengungkapkan berbagai hal terkait dengan manajemen Pertamina, mulai dari urusan ganti jabatan, persoalan gaji, hingga utang perseroan. Dalam video tersebut, Ahok berpendapat perlu ada super holding superholding yang menaungi induk perusahaan pelat merah yang ada, seperti Temasek Singapura. Perusahaan yang didirikan pada 1974 memiliki portofolio investasi Sin$306 miliar per Maret 2020 atau setara Rp3.337 triliun.

“Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun. Kita harus ada semacam Indonesia Incorporation macam Temasek,” tukasnya.
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Tbk. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai pengelolaan perusahaan milik negara perlu dilakukan lewat model perusahaan holding.

Hal tersebut dia ungkapkan dalam sebuah video berdurasi sekitar enam menit yang diunggah akun POIN di platform Youtube pada Senin (14/9/2020) kemarin. Ahok berpendapat perlu ada super holding superholding yang menaungi induk perusahaan pelat merah yang ada, seperti Temasek Singapura. Perusahaan yang didirikan pada 1974 memiliki portofolio investasi Sin$306 miliar per Maret 2020 atau setara Rp3.337 triliun.
“Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun. Kita harus ada semacam Indonesia Incorporation macam Temasek,” tukasnya.

Pendapat Ahok disampaikan setelah dia secara terbuka melayangkan kritik ke Pertamina. Dia menuturkan, banyak hal di Pertamina yang memancing emosinya, salah satunya permainan antardireksi. Menurutnya, jajaran direksi perseroan bisa diganti tanpa sepengetahuan dirinya sebagai komisaris utama.
Ahok menuding para direksi tersebut lebih banyak melakukan lobi-lobi ke Menteri BUMN, sebab kewenangan penggantian direksi ada di tangan menteri. Begitu pula dengan para komisaris yang disebutnya titipan banyak kementerian.

“Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tau saya, jadi direksi-direksi mainnya lobi ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kementerian,” tuturnya.

Selain soal pergantian jabatan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga membahas birokrasi pengangkatan pejabat Pertamina yang disebutnya masih menggunakan sistem pangkat sehingga proses pemilihannya tidak proporsional.
“Dulu bisa kerja 20 tahun ke atas kalau mau jadi SVP. Sekarang semua mesti lelang terbuka,” tukasnya.

Tak hanya itu, Ahok menyinggung soal permainan gaji pejabat Pertamina yang disebutnya tak sesuai dengan jabatan. Dia mencontohkan ada pejabat yang dicopot dari posisinya tapi masih menerima gaji sesuai besaran sebelumnya.

“Gaji pokok dibuat gede-gede. Masa ada orang gaji pokoknya 75 juta, itu dia nggak kerja juga dapat segitu. Kita lagi ubah sistem itu,” imbuh Ahok.

 

Kontributor : Dwitya Yonathan Nugraharditama

Sumber : Bisnis.com

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami