HukumOpini

Beginilah Realitas Peradilan Kita

BTN iklan

Jakarta,LEI – Permohonan praperadilan Setya Novanto yang pertama telah dikabulkan oleh Hakim PN Jakarta Selatan dengan pertimbangan bahwa penetapan itu tidak memenuhi prosedur hukum acara KUHAP, yaitu menetapkan tersangka SN didasarkan pada alat bukti perkara lain.

Bahwa argumen hakim ini meskipun didasarkan pada logika prosedural yang menganggap UU KPK No.30 Thn 2002 tidak mengatur, namun Hakim telah secara nyata mengenyampingkan fakta bahwa bukti bukti yang dijadikan dasar untuk menetapkan tersangka SN masih dalam penyitaan perkara yg lain apalagi perkara SN dengan perkara terdakwa sebelumnya yaitu e-KTP adalah perkara yg berkaitan.

Demikian juga jika mengamati Pasal 44 UU KPK yang menyatakan jika penyelidik telah mendapatkan dua alat bukti cukup maka penyelidik menyerahkan kepada KPK dan KPK melaksanakan penyidikan dan karena sudah ada 2 alat bukti maka bisa langsung menetapkan tersangka.

Hakim telah mengingkari ketentuan ini dan mengenyampingkan kenyataan bahwa perkara SN merupakan satu kesatuan dengan perkara 3 terdakwa e-ktp sebelumnya.

KPK dapat menetapkan kembali segera SN sebagai tersangka, berdasarkan alat bukti yang telah didapatkan dalam penyidikan, yaitu keterangan saksi, ahli, surat setelah meningkatkan penyidikan dan sprindik baru.

Komisi Yudisial (KY) harus turun tangan memeriksa hakim untuk meneliti apakah pendapat Hakim apakah hanya sekedar tindakan unprofesional ataukah dugaan hakim menerima sesesuatu dlm memutuskan perkara tersebut.

Opini oleh: Abdul Fickar Hadjar – Dosen dan Pengamat Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close