Ekonomi

Benih Lobster VS Konstitusi

BTN iklan

Oleh Dr. Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah

Jakarta, LEI – Undang-undang Das ar (UUD) 1945 telah mengamanatkan kepada kita terutama kepada pemerintah bahwa di dalam mengelola sumberdaya alam yang ada harus ditujukan bagi terwujudnya sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Itu artinya kita harus dapat mengelolanya secara maksimal. Sebab kalau tidak dikelola secara baik, tujuan dari amanat tersebut tidak akan bisa tegak dengan sebaik-baiknya.
Untuk itu jelas diperlukan sumber daya manusia (sdm) ilmu pengetahuan dan teknologi secara tinggi, sehingga wajiblah bagi bangsa ini untuk mencetak sdm yang mampu merebut dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang terkait dengan
sumberdaya alam yang kita punyai termasuk di dalamnya masalah benih lobster yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan banyak pihak.

Sebagai bangsa besar, mestinya dapat memahami mengapa masalah benih lobster ini banyak dibicarakan karena kita dituntut oleh konstitusi untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Oleh karenanya, yang dapat di jual jangan benihnya karena keuntungannya hanya sedikit tapi adalah lobsternya. Jika lobster yang di jual, bukan hanya memberi nilai tambah ilmu mengembang biakan dan membesarkan benih bening itu, tetapi juga akan mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi rakyat utamanya peternak lobster.

70 Persen Berhasil

Dibalik itu, mungkin saja ada yang beralasan menjual benihnya, juga tak mengapa, karena alamiahnya benih lobster tersebut yang bisa survive hanya 0,01 persen sedangkan yang 99,99 persen akan mati atau dimangsa dan disantap oleh predatornya.
Dengan logika itu, mereka dari pada tidak dapat apa-apa karena benih-benih tersebut akan mati dan hilang juga secara alamiah, lebih baik benih lobster itu di tangkap lalu dijual ke luar negeri sehingga dapat duit atau nambah cadangan devisanya, apalagi pasar untuk itu sudah ada yaitu Vietnam. dan negara penerima lainnya.
Vietnam lalu membeli dan membudidayakan benih-benih yang di anggap sudah tidak bernilai tersebut dan hasilnya ternyata mereka mampu membuat 70 persen dari benih2 tersebut survive, atau berhasil sehingga mereka dapat menjual lobster-lobsternya di pasar dalam negeri dan luar negerinya dengan harga yang tinggi. Nagar itu bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
Jadi kalau diibaratkan kita hanya dapat putiknya sementara orang lain dapat buahnya. Untuk itu pemerintah harus bisa melakukan langkah2 besar dan strategis dalam hal yang menyangkut lobster ini yang dijiwai dan disemangati oleh keinginan yang kuat untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Oleh karenanya, jika alasannya belum dapat melakukan itu karena belum punya sdm yang handal dalam hal itu, maka untuk tegaknya Pasal 33 UD 1945, pemerintah dapat membayar dan mengontrak sdm yang handal dari Vietnam untuk membantu mengelola sumberdaya alam Indonesia sambil melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari mereka.
Dalam waktu yang tidak terlalu lama, katakanlah setahun dua tahun kedepan para peternak lobster sudah punya sdm yang handal, mampu menguasai teknlogi tinggi dibidangnya, pendapatan naik, dan kesejahteraan meningkat pula. Itulah makna di balik Pasal 33 konstitusi dasar Indonesia, UUD 1945  yang perlu diamalkan, dirawat dan dijunjung tinggi oleh semua pihak.

***

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami