Liputan

Berhemat Akibat Target Pajak Meleset

BTN iklan

Jakarta, LEI/Antara – Meski APBN Perubahan 2016 kini tengah berjalan setelah disetujui pemerintah dan DPR pada Juni lalu, pemerintah telah memutuskan akan merevisi kembali APBN yang usianya tinggal sekitar lima bulan lagi itu.

Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (3/8) petang, memutuskan akan merevisi kembali APBN 2016.

Keputusan merevisi itu dikeluarkan setelah pemerintah kembali melihat kondisi riil pada tahun ini. Dengan demikian diharapkan APBN yang dijalankan merupakan anggaran yang kredibel dan solid.

Meski demikian, Presiden memutuskan bahwa APBN tetap sebagai instrumen untuk menjaga momentum kegiatan ekonomi sehingga kesempatan kerja tetap bisa diperluas, dan dalam upaya mengurangi kemiskinan.

Salah satu kondisi riil itu adalah realisasi penerimaan perpajakan yang tidak memenuhi target dalam APBN.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam dua tahun terakhir, realisasi tersebut mengalami tekanan berat dengan jatuhnya harga komoditas, seperti migas, batu bara, dan kelapa sawit.

Yang lainnya, sektor perdagangan dan konstruksi juga tertekan terlihat dari volume yang hanya tumbuh separuh dari tahun sebelumnya. Selain itu melemahnya kondisi perdagangan global menyebabkan ekonomi Indonesia juga mengalami kontraksi dari 2015 hingga 2016.

“Dengan kondisi itu, Kemenkeu melaporkan penurunan potensi pajak tahun 2016 yang cukup besar karena basis penghitungan tahun 2016 masih tinggi,” kata Menkeu.

Menkeu memperkirakan penerimaan pajak pada tahun ini akan kurang Rp219 triliun dari target. Ini seperti yang terjadi pada dua tahun anggaran sebelumnya, yakni 2014 dan 2015 masing-masing kurang sekitar Rp100 triliun dan Rp249 triliun.

Dengan kurangnya penerimaan pajak maka Menkeu mengusulkan penghematan belanja kementerian/lembaga (K/L) sekitar Rp65 triliun dan belanja ke daerah sekitar Rp68 triliun.

Asumsi makro pada APBN 2016 akan tetap sama kecuali kurs yang berubah dari angka di APBNP 2016 sebesar Rp13.500 menjadi Rp13.300 per dolar AS.

Defisit diperkirakan menjadi 2,5 persen, meningkat dari 2,35 persen, sehingga ada tambahan pembiayaan sekitar Rp17 triliun.

Menkeu menyebutkan untuk postur RAPBN 2017 yang akan disampaikan ke DPR, pemerintah akan menggunakan angka-angka yang selama ini disetujui dalam pembahasan awal bersama DPR.

Tanpa Ajukan Revisi Menkeu Sri Mulyani mengatakan, penyesuaian belanja pemerintah untuk menjaga defisit anggaran akan dilakukan tanpa mengajukan kembali revisi APBN Perubahan 2016.

“Berdasarkan UU APBNP 2016, sebetulnya di pasal 26 mengamanatkan kami bisa melakukan penyesuaian itu tanpa APBNP,” kata Sri.

Pasal 26 ayat 1 UU APBNP 2016 menyatakan dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada saat tertentu, kekurangannya dapat dipenuhi dari dana SAL, penerbitan SBN maupun penyesuaian belanja negara.

Sri memastikan penyesuaian belanja tersebut akan dilakukan sesuai amanat UU Keuangan Negara agar pengelolaan keuangan negara dapat lebih efektif, transparan dan bertanggung jawab serta memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan.

Ia juga menegaskan penyesuaian belanja ini akan dilakukan dengan taat secara hukum dan kredibel sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini, agar bisa menjadi landasan kepercayaan bagi masyarakat dan dunia usaha serta reputasinya terjaga dengan baik.

Sri menambahkan penyesuaian tersebut akan dilakukan berupa pemotongan belanja K/L dan belanja transfer ke daerah Rp68,8 triliun, terutama bagi belanja nonprioritas yang selama ini tidak terserap dengan baik.

“Kita akan melakukan berdasarkan kriteria, yang tidak mengurangi kemampuan APBN untuk mendorong ekonomi. Termasuk belanja tidak prioritas yang tidak mengurangi daya dorong serta tidak mengurangi kemiskinan dan kesenjangan,” ujarnya.

Ia memastikan belanja prioritas yang akan dipotong tersebut berupa belanja pegawai yang tidak terserap dan tidak diperlukan, belanja operasional untuk perjalanan dinas dan konsinyering serta pembangunan gedung yang tidak terlalu mendesak.

Secara keseluruhan, Sri memastikan koreksi terhadap pagu belanja pemerintah ini akan menjadi basis penghitungan APBN 2017 agar penyusunan anggaran dan instrumen fiskal dapat lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih akurat dan menjadi sumber kepercayaan bagi semua pihak.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan Kemenkeu kini sedang melakukan komunikasi dengan K/L terkait rencana pemotongan belanja nonprioritas atau belanja yang tidak pernah terserap dengan maksimal, agar defisit anggaran bisa terjaga.

“Kita komunikasi dan melihat serapan sampai hari ini berapa, yang sudah dikontrakkan berapa, dan program yang harus diluncurkan seperti apa. Jadi ada beberapa kriteria, dari situ baru terlihat berapa yang bisa dipotong terutama belanja yang sifatnya konsumtif,” katanya.

Harus Cermat Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menilai usulan Menkeu memangkas belanja negara bisa saja bijaksana.

Namun perlu dilakukan dengan cermat dan sinergis agar tidak memperlambat realisasi program prioritas pemerintah dan akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

“Di pandangan awal saya, kalau pemerintah melakukan pemotongan anggaran adalah keputusan yang bijaksana. Namun tentu tantangannya adalah penurunan anggaran, yang jika benar sebesar Rp133,8 triliun itu, tidak sederhana,” katanya.

Menurut Agus, pemotongan belanja itu bukanlah penyesuaian postur fiskal yang sederhana. Berkaca pada pembahasan APBN Perubahan 2016 yang disahkan Juni 2016, usulan pemerintah untuk mengurangi anggaran Rp50 triliun saat itu tidak berjalan mulus.

Mantan Menkeu ini juga mengatakan agar pemotongan belanja harus ditindaklanjuti dengan kerja sama yang baik dalam perencanaan program dan anggaran belanja. Jangan sampai pemotongan belanja menurunkan manfaat dari program pemerintah yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan.

Menurut Agus, pemerintah memang dihadapkan pada pilihan sulit untuk menyesuaikan realisasi APBN dengan kondisi ekonomi global saat ini.

“Dalam kondisi dunia yang agak lemah seperti sekarang, saya rasa keputusan memotong belanja adalah yang bijakasana. Kalau memang misalnya dilakukan, karena memotong belanja itu akan membuat tekanan terhadap pemerintah untuk mengejar pendapatan negara akan berkurang,” katanya.

Agus mengatakan, di sisa 2016 potensi dana repatriasi dari kebijakan amnesti pajak akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai target pemerintah. Dengan catatan dana itu banyak dialihkan ke sektor riil.

BI memperkirakan dana repatriasi yang masuk ke Indonesia sebesar Rp560 triliun.

Tak Ganggu Pembangunan Penyesuaian anggaran sebesar Rp133,8 triliun yang direncanakan oleh pemerintah itu, menurut Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta, tidak akan mengganggu program pembangunan.

Alasannya, anggaran yang bersentuhan langsung dengan kerja produktif tidak mengalami perubahan sehingga tujuan pembangunan tetap seperti semula. Penyesuaian anggaran hanya menyangkut anggaran dinas atau yang tidak produktif.

Dikatakannya, penyesuaian belanja pemerintah tersebut, apabila dibandingkan dengan realisasi belanja negara secara keseluruhan, hanya akan berkurang sekitar lima hingga tujuh persen sehingga masih ada ruang untuk mendorong pembangunan.

“Realisasi belanja negara sebelumnya berjumlah sekitar Rp2.000 triliun yang berarti masih 93-95 persen anggaran negara yang dapat digunakan untuk sektor produktif,” ujarnya.

Rencana pemotongan belanja yang dilakukan pemerintah itu, katanya, merupakan risiko yang harus dipilih sebagai antisipasi apabila penerimaan negara tidak mencapai target.

Penerimaan pajak yang tidak mencapai target bisa mempengaruhi perekonomian nasional dan berpotensi memperlebar defisit anggaran melebihi batas maksimum yang diperkenankan oleh Undang-Undang Keuangan Negara.

Selain itu, kata Arif, penyesuaian anggaran ini juga diperkenankan sesuai pasal 26 ayat 1 Undang-Undang APBNP 2016, sebagai upaya penyelamatan APBN dari potensi kekurangan penerimaan negara pada kondisi tertentu.

Arif mengharapkan aparatur negara tetap bekerja dengan maksimal meski ada penyesuaian anggaran karena kebijakan itu bukan untuk melemahkan kinerja karena belanja produktif tak mengalami pengurangan.

“Penyesuaian anggaran ini tetap harus menjadikan pegawai kementerian dan lembaga pemerintahan untuk bekerja dengan serius karena rencana ini bukan untuk melemahkan kerja aparatur negara,” kata Arif.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami