LiputanNasional

Berukhuwwah di Media Sosial

BTN iklan

Jakarta/lei – Media sosial tidak hanya bermanfaat untuk menambah wawasan dan informasi, tetapi juga menjalin silaturahmi dengan sahabat lama, guru dan sanak saudara yang sangat jauh.Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin (kiri) bersama Menkominfo Rudiantara meluncurkan fatwa hukum dan pedoman dalam beraktivitas di media sosial (medsos) atau muamalah medsosiah, di Jakarta, Senin (5/6).

Namun belakangan, media sosial menjadi kurang bermanfaat karena ternyata tidak sedikit masyarakat yang memanfaatkannya untuk menyebarkan informasi atau berita palsu (hoax) yang kemudian ditelan mentah-mentah tersebut dan berujung pada perpecahan umat.

Fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial bertujuan untuk mengedepankan proses bermuamalah atau proses interaksi antar individu maupun kelompok yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia dan meliputi pembuatan, penyebaran, akses, dan penggunaan informasi dan komunikasi.

Pasalnya, MUI berpandangan dewasa ini pengguna media sosial banyak yang tidak bertanggungjawab terhadap konten yang dibagikan melalui media sosial tersebut sehingga seringkali muncul berita atau informasi yang tidak benar seperti hoax, fitnah, ghibah, hingga pemutarbalikan fakta yang menyebabkan disharmonisasi.

Dalam fatwa tersebut, MUI menyatakan setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan beberapa hal seperti senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan sekaligus tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan. Kemudian, umat muslim juga wajib mempererat ukhuwwah (persaudaraan) baik ukhuwwah Islamiyyah, ukhuwwah wathaniyyah (persaudaraan kebangsaan) dan ukhuwwah insaniyyah (persaudaraan kemanusiaan).

Selain itu, setiap umat muslim yang bermuamalah melalui media sosial juga diharamkan untuk melakukan ghibah, fitnah, namimah dan penyebaran permusuhan, melakukan bullying, ujaran kebencian dan permusuhan atas dasar SARA, menyebarkan hoax serta informasi bohong seperti informasi kematian seseorang yang masih hidup, menyebarkan materi pornografi dan kemaksiatan yang dilarang oleh agama serta menyebarluaskan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan waktunya.

MUI menegaskan setiap umat yang memproduksi, menyebarkan dan membuat konten tidak benar kemudian dapat diakses oleh masyarakat hukumnya adalah haram. Termasuk mencari aib, gosip dan kejelekan orang lain atau kelompok lain hukumnya adalah haram, kecuali untuk kepentingan yang telah dibenarkan secara syar’i.

Termasuk aktivitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah dan sejenisnya sebagai profesi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi maupun non-ekonomi juga haram, termasuk orang yang menyuruh, mendukung, membantu dan memanfaatkan jasa orang yang memfasilitasinya.

Menurut MUI, pemerintah juga harus berani menekan ‎penyedia media sosial global yang dinilai masih berkontribusi dalam menyebarkan konten negatif karena diprediksi akan membuat Indonesia semakin kacau balau, terlebih setelah munculnya beberapa kasus intimidasi yang dilakukan sekelompok orang atau seseorang terhadap penyebar konten negatif.

Padahal, sebelumnya penyedia layanan Over The Top (OTT) global seperti Facebook, Twitter dan Instagram sudah berjanji tidak akan berkontribusi lagi dalam penyebaran konten negatif yang akan meresahkan masyarakat Indonesia. Namun, pada kenyataannya, layanan OTT tersebut mengingkari apa yang sudah dijanjikan kepada pemerintah Indonesia.

Salah satu cara efektif yang dapat dilakukan oleh pemerintah‎ dalam mengurangi konten negatif dan perpecahan masyarakat Indonesia adalah mengusir layanan OTT yang masih menyebarkan konten negatif. Ketegasan pemerintah akan membuat layanan OTT berpikir dua kali, jika masih ada konten negatif yang beredar.

Sebenarnya pemerintah dewasa ini memiliki bergaining position‎ yang cukup kuat. Pasalnya, pengguna media sosial global di Tanah Air sangat besar dan hal tersebut dapat menjadi nilai tawar terhadap layanan OTT agar para pelaku tidak terus-menerus meraup keuntungan dari Indonesia, tanpa berkontribusi mengurangi konten negatif.

Ketua MUI Ma’ruf Amin juga mendesak pemerintah agar tidak takut menegur dan menekan seluruh pemain OTT yang nakal dan tidak mau membantu pemerintah dalam mengurangi konten negatif yang berujung pada perpecahan ukhuwah islamiyah di Tanah Air.

Menurutnya, fatwa yang diterbitkan MUI tidak dapat berjalan maksimal tanpa adanya aturan dari pemerintah.

“‎Ya seharusnya pemerintah berani untuk menekan penyedia media sosial itu, ini demi kemaslahatan umat agar tidak terjadi perpecahan lagi,” katanya.

Dia optimistis fatwa yang telah dibuat MUI tersebut dapat meminimalisir tindakan sekelompok orang yang melakukan intimidasi terhadap terhadap umat lain. Ma’ruf juga berharap ke depan tidak ada lagi perpecahan umat melalui tindakan intimidasi secara sepihak tanpa melibatkan aparat penegak hukum.

“Fatwa ini kami buat berangkat dari keprihatinan dari maraknya konten medsos yang tidak hanya positif, tetapi juga negatif. Medsos ini ada manfaat tapi ada juga dosa, saya tidak tau apakah dosa lebih besar dari manfaat atau manfaat lebih besar dari dosa,” katanya.

Menurutnya, pengguna media sosial harus bijak dalam menyebarkan konten. Sehingga, dia menilai tali silaturahmi antar pengguna media sosial dan seluruh umat akan terjaga dengan baik dan tidak ada lagi perpecahan.

“Jadi sumber konflik yang terjadi dan tindakannya itu di luar hukum, juga berasal dari luar medsos yang diisi dengan konten sangat meresahkan. Ini bahaya yang kita alami dalam berbangsa dan bernegara dan kalau tidak diantisipasi ini bisa menambah parah kondisi, keadaan dan negara,” ujarnya.

Menyikapi hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan mengambil langkah mendatangi para pemain OTT, terutama layanan media sosial Facebook yang dinilai masih bandel dan berkontribusi menyebarkan sejumlah konten negatif.

Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) pada Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangerapan juga memastikan pada 7 Juni 2017 nanti pihaknya akan mendatangi kantor Facebook yang berlokasi di Singapura. Menurutnya, tujuan pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan Facebook adalah untuk mendesak agar layanan tersebut turut aktif berkontribusi dalam mengurangi konten negatif pada layanannya di Indonesia.

“Tanggal 7 nanti kami akan datangi Facebook untuk membahas soal ini, kami akan tegas untuk masalah ini,” katanya.

Secara terpisah, Menteri Komunikasi dan‎ Informatika Rudiantara menyambut baik fatwa MUI. Menurutnya fatwa MUI tersebut dapat menjadi dukungan bagi pemerintah untuk memperkuat dalam menindaklanjuti setiap konten negatif yang dibagikan ke media sosial.

“Dengan adanya fatwa ini, bisa lebih pas agar konten dibatasi aksesnya atau ditutup aksesnya. Kami juga sudah bekerja sama dengan kepolisian untuk mengatasi ini,” katanya.

Dia juga berharap ke depan konten negatif yang berujung pada ‎aksi intimidasi sekelompok orang dapat berkurang. Sehingga Indonesia terbebas dari perpecahan akibat konten negatif yang disebarkan melalui media sosial.

“Harapan kami semoga ke depan konten negatif ini dapat berkurang dan pengguna media sosial juga harus mengedepankan rasa santun,” ujarnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami