Ekonomi

BI Ganti SKNBI dengan Fast Payment, Ikuti Perkembangan Zaman.

BTN iklan

Jakarta, Legal Era Indonesia – Mulai tahun depan Bank Indonesia (BI) akan memulai penerapan BI Fast Payment untuk mempercepat transaksi kliring perbankan. Sistem ini merupakan pengembangan dari sistem yang sudah ada saat ini yakni Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan saat ini dengan adanya SKNBI transaksi kliring dinilai masih cukup lama dan tidak real time. Sehingga dengan diterapkannya BI Fast Payment transaksi yang dilakukan bisa menjadi lebih cepat.
Kami berharap tahun depan BI Fast Payment bisa segera dijalankan,” kata Perry dalam acara Aftech Annual Member Survey secara virtual, Kamis (10/9/2020).

Dia mengungkapkan, saat ini BI Fast Payment ini memang masih dalam tahap pengembangan. Namun jika sudah diterapkan nanti akan bisa memangkas waktu kliring dari sebelumnya bisa memakan waktu 2-3 hari menjadi real time.

“BI Fast Payment akan menggantikan SKNBI, BI Fast akan 24 jam 7 hari dan real time, hanya akan memerlukan waktu beberapa detik untuk akselerasi settlement dan kliring dengan sistem pembayaran. Ini sebuah revolusi, reformasi dalam pembayaran digital,” jelasnya

Mempercepat waktu kliring ini menjadi upaya BI untuk mengakselerasi percepatan sistem pembayaran digital di Indonesia. Hal ini dinilai akan meningkatkan jumlah transaksi digital, dengan biaya yang lebih murah namun transaksi bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
Platform yang ditargetkan bisa meluncur pada Agustus mendatang ini sendiri akan di ujicoba secara bertahap. Pertama, sebelum aktif realtime, bank sentral akan berupaya meningkatkan proses kliring pada SKNBI dari sebelumnya lima kali sehari tiap dua jam, menjadi sembilan kali sehari per jam.

Selain soal efisiensi, penambahan frekuensi transaksi ini diproyeksikan bisa mengurangi biaya. Penurunan bisa terjadi atas biaya transfer antar bank yang sebelumnya Rp 6.500 bisa ditekan hingga Rp 3.500.

Meski terjadi penurunan biaya, Perry melanjutkan bahwa para pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran nasional tak perlu khawatir. Alasannya, dengan sistem realtime, volume transaksi diharapkan meningkat tajam.

“Biaya antar bank ditetapkan menjadi Rp 3.500, menurun biayanya sampai separuh. Ini sengaja kita dorong dalam hal efisiensi. Karena Indonesia transaksinya besar dan banyak, apalagi segmen ritel ini akan menyasar menengah-bawah, sehingga juga meningkatkan inklusi keuangan,” jelasnya.

Sebelumnya, beberapa bankir juga menyatakan turut mendukung ikhtiar bank sentral untuk menurunkan biaya transfer interbank ini.

“Untuk biaya transfer interbank memang sebaiknya masih bisa diturunkan untuk bersaing dengan Fintech dan membuat biaya finansial lebih kompetitif,” kata Direktur Utama PT Bank Mayapada Tbk (MAYA) Hariyono Tjahrijadi kepada Kontan.co.id.

Direktur Bisnis dan Jaringan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Hery Gunardi juga menyatakan penurunan biaya tersebut tak akan mempengaruhi secara signifikan pendapatan komisi alias fee based income perseroan. Lagipula pendapatan komisi perseroan ditambahkan Herry tak hanya bersumber dari biaya transfer.

Asal tahu, biaya transfer interbank sebesar Rp 6.500 dinikmati oleh beberapa pihak. Rp 3.500 diberikan kepada bank pemilik ATM, sementara perusahaan switching dan bank penerima masing-masing mendapatkan Rp 1.500.

Sedangkan beberapa perusahaan switching mengaku masih mempelajari detil konsep BI Fast Payment lebih lanjut. Terutama terkait dampaknya terhadap pendapatan perseroan.

“Rencana (pernurunan biaya transfer) tersebut pasti akan berdampak kepada perseroan. Namun hal tersebut akan bergantung terhadap beberapa hal, misalnya seberapa elastisitas trafik, apakah dengan biaya yang diturunkan, akan terjadi kenaikan trafik” Kata Bayu Hanantasena, Direktur Utama PT Artajasa Pembayaran Elektronis yang merupakan pengelola ATM

Kontributor : Dwitya Yonathan Nugraharditama

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami