BI: Kenaikan PTKP Bisa Dongkrak Konsumsi Domestik – Legal Era Indonesia
Liputan

BI: Kenaikan PTKP Bisa Dongkrak Konsumsi Domestik

bank indonesia, moneter, ekonomi, ATM, pembayaran, nasional
Bagikan ke:

bank indonesiaJakarta, LEI/Antara – Bank Indonesia menyambut baik kebijakan pemerintah menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak menjadi Rp4,5 juta/bulan dengan keyakinan bisa mendongkrak konsumsi domestik di tengah masih lemahnya kontributor lain terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Kami juga merekomendasikan bahwa penyikapan fiskal dengan membuat kesempatan ekonomi domestik bergerak ini adalah cara yg tepat,” kata Gubernur BI Agus Martowardojo di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengusulkan kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Rp54 juta setahun atau Rp4,5 juta per bulan dari Rp36 juta setahun untuk tahun pajak 2016.

Agus melihat stimulus dari instrumen fiskal, seperti relaksasi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ini, akan memberikan andil yang cukup bagi pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan konstribusi instrumen fiskal bagi perekonomian lebih mudah dilakukan karena dikendalikan langsung oleh pemerintah. Hal itu berbeda dengan penopang pertumbuhan ekonomi lain, seperti permintaan eskpor yang lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal.

“Kita sudah tidak bisa mengandalkan ekspor, harga harga komoditi ekspor kan sedang turun. Penjualan secara volume pun belum tentu kita bisa menembus pasar yang baru,” kata dia.

Terkait dengan dampak penaikkan batas PTKP tersebut terhadap inflasi, Agus menyebutkan, secara umum laju inflasi pada April ini masih terjaga, karena sebagian besar tertolong oleh penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dia masih meyakini, laju inflasi berada di radar Bank Indonesia sebesar empat persen plus minus satu persen.

“Secara umum, inflasi Indonesia akan ada di level empat plus minus satu persen di 2016,” ujarnya.

Menurut Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, rencana kenaikan PTKP ini bisa memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan sebanyak 0,16 persen.

Bambang menambahkan bahwa penaikan PTKP ini akan sedikit mengurangi kontribusi kepada penerimaan negara, terutama pajak penghasilan. Namun, pemerintah siap mengkompensasinya dengan mendorong upaya-upaya ekstensifikasi penerimaan negara.

“Kami berharap rencana ini bisa menyumbang penguatan daya beli masyarakat. Penerimaan akan turun, tetapi akan dikompensasi dengan ekstensifikasi pajak, termasuk pemeriksaan kepada wajib pajak orang pribadi,” katanya.

Rencana kenaikan PTKP ini akan dikonsultasikan dan dilaporkan terlebih dahulu kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat sebelum diimplementasikan paling cepat mulai Juni 2016.

Pada 2015, Kemenkeu juga menaikkan PTKP dari sebelumnya Rp24,3 juta menjadi Rp36 juta setahun sebagai insentif agar konsumsi masyarakat bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

iklan btn

Click to comment

Komentar Anda...

To Top