HEADLINESHukum

BKN: Beda Tes Kebangsaan CPNS dan Pegawai KPK

BTN iklan

JAKARTA, LEI –  Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan bahwa soal Tes Wawasan Kebangsaan yang diperuntukkan kepada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berbeda.

Plt. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN Paryono mengatakan tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK berbeda dengan yang diberikan saat seleksi CPNS. Paryono menjelaskan TWK bagi CPNS masuk dalam kategori entry level, sehingga soal yang diberikan berupa pertanyaan pemahaman akan wawasan kebangsaan. “Sedangkan TWK bagi pegawai KPK ini dilakukan terhadap mereka yang sudah menduduki jabatan senior,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (9/5/2021).

Jabatan senior yang dimaksud adalah seperti deputi, direktur atau kepala biro, kepala bagian hingga penyidik utama. Alhasil, lanjutnya, diperlukan jenis tes yang berbeda. Upaya ini kata dia dilakukan agar dapat diukur tingkat keyakinan dan keterlibatan para pegawai KPK dalam proses kebangsaan dan bernegara.

Lebih lanjut, guna menjaga independensi, maka dalam pelaksanaan asesmen TWK, digunakan metode assessment center atau multi metode dan multi asesor. Paryono menerangkan, untuk multi metode, digunakan beberapa alat ukur, yaitu tes tertulis Indeks Moderasi Beragama dan Integritas (IMB-68), penilaian rekam jejak, dan wawancara.

Sedangkan multi asesor adalah adanya pelibatan asesor dari instansi lain yang memiliki pengalaman dan telah bekerja sama dengan BKN dalam mengembangkan alat ukur tes TWK seperti Dinas Psikologi TNI AD, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), BAIS dan Pusat Intelijen TNI AD.

Selain itu, kata Paryono, dalam setiap tahapan proses asesmen ini juga dilakukan observasi oleh Tim Observer yang anggotanya tidak hanya berasal dari BKN. Tujuannya untuk menjaga objektivitas hasil penilaian dan untuk mencegah adanya intervensi dalam penilaian dan dalam penentuan hasil penilaian akhir dilakukan melalui Assessor Meeting.

“Oleh karena itu, metode ini menjamin bahwa tidak ada satu orang asesor pun atau instansi yang terlibat yang bisa menentukan nilai secara mutlak sehingga independensinya tetap terjaga,” ucap Paryono soal perbedaan tes wawasan kebangsaan CPNS dengan pegawai KPK.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami