BTN iklan
LiputanNasional

BMKG Akan Dituntut Atas Kesalahan Peringatan Tsunami di Kota Palu?

JAKARTA, (LEI) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengakhiri peringatan dini tsunami pada pukul 17.36 WIB padahal tsunami masih terjadi di Kota Palu dan Kota Donggala, usai gempa berskala 7,4 Skala Richter.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati sebelumnya juga menyatakan pihaknya mengakhiri peringatan dini tsunami akibat gempa Donggala, Sulawesi Tengah setelah tsunami terjadi dan surut dari daratan.

“Bukan dicabut [peringatannya], tapi diakhiri. Kalau dicabut itu enggak terjadi tsunami,” ujarnya.

Kepala Humas BMKG Hary Tirto Djatmiko, Sabtu(29/9/2018) mengatakan memang sempat terjadi kendala saat terjadinya gempa bumi untuk kemudian muncul peringatan dini tsunami.

Hary mengatakan adanya kendala dikarenakan jaringan komunikasi dan listrik lumpuh terutama di sekitar Donggala dan Palu.

Dirinya juga menjelaskan bahwa ketika tsunami memasuki teluk terjadi interferensi dan resonansi gelombang balik (pantul) dan yang masuk teluk sehingga tejadi amplifikasi gelombang dan perlambatan.

“Istilah awamnya gelombang mengumpul,”kata Hary.

Sejauh ini lanjut Hary, alat pendeteksi tsunami Buoy telah di pasang di kawasan Samudera. “Sisanya dipasang tide gauge,” kata Hary.

Saat ditanya apakah ada alat pendeteksi dini tsunami yang rusak saat gempa bumi terjadi di Palu dan Donggala, Hary membantahnya.

Kata Hary, untuk alat peringatan dini bekerja dengan baik mungkin yang dimaksudkan alat pemantau ketinggian gelombang (tide gauge) juga tetap berfungsi.

BMKG akan Dituntut Anggota Komisi V DPR RI

Hal ini menimbulkan kekecewaan banyak pihak, salah satunya Randy Lamadjido, Anggota Komisi V DPR RI asal Palu.

Dia mengungkapkan bahwa telah menerima informasi langsung dari sanak saudaranya yang tinggal di kota Palu, awalnya masyarakat bersiap-siap menuju daerah aman di pegunungan, menyusul informasi akan terjadinya tsunami, setelah gempa reda.

Namun, beberapa saat kemudian, pihak BMKG mencabut peringatan tersebut. Setelah 2 sampai 3 menit kemudian, ternyata tsunami benar-benar terjadi. Air laut naik menerjang masyarakat yang tinggal di daerah pesisir.

Menurut informasi yang disampaikan masyarakat kepada Randy, melalui saluran telpon seluler, sekitar 40an warga tewas diterjang gelombang tsunami.

Daerah yang cukup parah mengalami kerusakan akibat tsunami, terdapat di daerah Petopo.

Terkait miskomunikasi yang diinformasikan oleh pihak BMKG tentang terjadinya tsunami di daerah tersebut, Randy mendesak agar pihak BMKG mempertanggungjawabkannya.

Komisi V DPR RI, menurutnya, akan memanggil pihak BMKG dan menuntut pencopotan ketua BMKG

“Karena telah lalai dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan mengakibatkan timbulnya korban jiwa di masyarakat,” imbuh Randy, dilansir dari JPNN.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Komentar Anda...

Related Articles

Close
Close