Hukum

BNI Tagih Bunga Utang

BTN iklan

JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia Tbk. meminta PT Bhineka Karya Manunggal tetap mengakui dan membayar bunga atas fasilitas kredit total Rp565 miliar dalam proses restrukturisasi utang

Kuasa hukum Bank Negara Indonesia Duma Hutapea mengatakan PT Bhineka Karya Manunggal selaku debitur menolak tagihannya atas bunga dari perhitungan sejak 2015.

Alasannya, bank tidak menetapkan klausul bunga dalam surat perpanjangan kreditnya.

“Surat itu hanya mengenai persetujuan perpanjangan kredit, semua ketentuan yang tidak diatur dalam surat tersebut mengacu pada perjanjian kredit awal, didalamnya terdapat bunga,” kata Duma seusai rapat kreditur, Senin (5/9/2016).

Dia menambahkan bank selalu meminta bunga untuk setiap fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabahnya. Hal tersebut merupakan hal lumrah dan wajib untuk dibayar.

Total tagihan bank dengan kode emiten BBNI terhadap debitur mencapai Rp565,4 miliar. Tagihan tersebut terdiri dari sifat konkuren senilai Rp63,1 miliar dan separatis atau terdapat jaminan sebesar Rp502,3 miliar.

Pihaknya juga menagih tunggakan pembayaran letter of credit (LC) yang sudah jatuh waktu. Awal nya, LC yang menjadi ke wajib an debitur dilunasi oleh pihak bank menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat.

Menurut perjanjian, lanjutnya, utang atas pembayaran LC tersebut harus segera dikonversi ke mata uang rupiah. Saat dikonversi, nilai dolar AS memang lebih tinggi dibanding kan dengan saat ini.

Duma menjelaskan debitur keberatan jika harus membayar utang nya menggunakan nilai konversi mata uang yang tinggi. Mereka ingin agar konversi di lakukann dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pihaknya bersikeras menolak permintaan debitur karena akan berisiko menyalahi perjanjian. Terlebih, konversi yang dilakukan pihak bank bukan atas dasar kesengajaan untuk mencari waktu saat nilai tukarnya tinggi.

Permintaan tersebut dinilai tidak relevan. Apalagi, utang LC dalam bentuk rupiah sudah diakui dan dicantumkan dalam laporan keuangan debitur.

“Kalau misal nilai tukarnya rendah kami juga akan tetap kon versi kan menurut itu,” ujarnya.

RISIKO KEHILANGAN

Dia memaparkan jumlah risiko ke hilangan yang dihadapi bank atas dua permintaan debitur tersebut bisa mencapai Rp49 miliar. Per bedaan kurs mata uang dalam LC ditaksir senilai Rp14 miliar, sedang kan bunga yang minta dihapus sejumlah Rp35 miliar.

Sementara itu, kuasa hukum debitur M. Ashar Sa ri fu din mengaku sedang mem per siap kan proposal perdamaian. Ske mamaupun sumber dana pem bayaran belum bisa disebutkan.

“Proposalnya belum ada, sedang dalam proses penyusunan,” ujarnya.

Dalam rapat kreditur, BBNI ju ga meminta tim pengurus untuk menunda pelaksanaan pen cocokan tagihan. Kreditur merasa memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai daftar tagihan debitur yang akan akan membentuk hak suara.

“Kami ingin mengetahui keabsahan tagihan para kreditur yang mendaftar, karena bisa me nentukan nasib bank,” katanya.

Berdasarkan Pasal 272 Undang-undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pengurus harus membuat daftar piutang yang memuat nama kreditur, jumlah piutang, penjelasan, dan keterangan diakui atau dibantah.

Salah satu pengurus PKPU Widia Gustiwardini akan mengadakan rapat verifikasi utang lanjutan dalam pekan ini karena terdapat beberapa kreditur yang tagihannya belum diakui oleh debitur.

Bhineka Karya Manunggal dinyatakan dalam PKPU setelah permohonan yang diajukan PT Laut an Warna Sari dikabulkan majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 2 Agustus.

Tagihan Lautan Warna sebesar Rp861,6 juta dan US$637,50. Sebelumnya, termohon berhasil lolos dari PKPU yang diajukan oleh PT Snogen Indonesia pada 30 Juni 2016. Saat itu, termohon terbukti telah menunjukkan iktikad baik dengan melakukan pembayaran utang sesuai dalam klaim permohonan pemohon.(bisnis.com)

Perlihatkan Lebih

4 Comments

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami