HEADLINESNasional

Bobroknya Kinerja BUMN Di Mata Ahli Hukum

BTN iklan

JAKARTA, LEI – Rabu, 17 Januari 2020 diadakan diskusi tentang Bongkar Kinerja Bobrok BUMN yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Hukum Indonesia bekerjasama dengan Legal Era Indonesia dan Kinerja Coworkingspace.

Pengamat Hukum Dr. Laksanto Utomo, SH, MHum dan Prof. Dr. Santiago, SH, MM

Pengamat hukum, Dr. Laksanto Utomo mengkritik bobroknya kinerja BUMN. Diapun mendesak agar kasus yang terjadi di BUMN segera diselesaikan, agar tidak menjadi beban sejarah. “Semenjak BUMN dikomandoi Erick Tohir, berangsur-angsur persoalan kebobrokan kasus korupsi di badan usaha plat merah terbongkar. Ramainya, kasus korupsi di Jiwasraya ternyata membuka semua persoalan praktek korupsi di badan asuransi lainnya seperti ASABRI,” ungkap Laksanto dalam diskusi “Bongkar Kinerja Bobrok BUMN, di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Kebobrokan didalam sejumlah BUMN sejatinya sudah lama terjadi tetapi baru sekarang ketahuan dan diungkap serta dibenahi serius.

Seperti diketahui belakangan ini berbagai kebobrokan di sejumlah BUMN mulai terkuak ke ruang publik. Pengelolaan yang tidak profesional menjadi penyebab utama bobroknya sejumlah BUMN.

Bahkan, berbagai penyimpangan dan penyelewengan, oleh oknum oknum pejabat BUMN baik mengenai wewenang dan anggaran satu persatu mulai terungkap.

Konglomerasi BUMN yang diharapkan semakin dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi negara, justru malah menciptakan konglomeratisasi yang semakin memperkaya diri oknum pejabat BUMN.

Di tahun 2019 saja BUMN bermasalah ada beberapa antara lain yang menjadi hits:

  1. Garuda Indonesia: Laporan Keuangan Untung jadi Rugi
  2. Bank Mandiri: Sistem Error, Saldo Nasabah Berubah
  3. Pertamina: Minyak Tumpah di Perairan Karawang
  4. Krakatau Steel: Restrukturisasi Besar-besaran
  5. PLN: Mati Lampu Massal Setengah Pulau Jawa

Pada dasarnya kekayaan negara bisa diklasifikasikan menjadi 4 kategori :

  1. Kekayaan yang diperoleh melalui APBN
  2. Yang dipisahkan Dan masuk dalam BUMN
  3. Yang dikelola BPPN akibat krisis moneter
  4. Anugrah Yang Maha Esa diwariskan oleh nenek moyang

Masalah pokok yang terkait dengan kekayaan negara adalah : pencatatan dan pengadministrasian, utilitas dan aspek pengelolaannya dan akuntabilitas para pengelola kekayaan negara.

Kondisi BUMN saat ini antara lain:

  1. BUMN khususnya negara berkembang menyerap amat banyak sumber daya finansial yang seharusnya dialokasikan ke layanan sosial.
  2. BUMN kebanyakan memperoleh kredit secara tidak proporsional dibanding swasta karena kedekatan politik
  3. Pabrik milik BUMN lebih polutif dibanding pabrik milik swasta
  4. Pembenahan BUMN termasuk privatisasi memberikan kontribusi fiskal yang positif bagi negara

Yang paling terbaru adalah kasus korupsi penggunaan dana Jiwasraya untuk peminjaman modal kepada pengusaha. Ujung-ujungnya peminjaman tidak dikembalikan sehingga Jiwasraya menanggung kerugian triliun rupiah.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka, antara lain, Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim, Komisaris PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Persero Hary Prasetyo, dan Komisaris PT Trada Alam Mineral TBK, Heri Hidayat.

Laks menilai, dalam kasus ini perlu ada ketegasan dan kejelasan dari Kejaksaan Agung jangan sampai berhenti di level ini saja. “Sekarang kemana uang itu harus diusut dan menyita uang-uang tersebut. Penting mengembalikan uang premi,” ujar Laksanto.

Sementara itu, Ketua Program Studi S3, Universitas Borobudur, Faisal Santiago melihat kinerja BUMN belakangan dan sejak lama telah menjadi sorotan. Beberapa belakangan ini sebelum masalah Jiwasraya yang agak fenomenal adalah Garuda.

“Bayangkan perbuatan tidak terpuji seorang direktur utama membawa barang, menyelundupkan barang hanya demi tidak mau membayar biaya kepabean. Juga melakukan membuat laporan keuangan itu seolah-olah Garuda untung, padahal rugi,” ungkap Santiago dalam tempat yang sama.

Yang menarik di kasus Jiwasraya juga begitu, laporan keuangannya bagus terus dan sempat beberapa anggota DPR mengagung-agungkan karena diaudit tiga lembaga. Setelah dicek justru rugi besar.

Lalu Bagaimana Paeran OJK? Santiago melihat OJK tidak melihat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan jasa keuangan. Sehingga terjadinya masalah Jiwasraya.

“Secara kasarnya OJK dibubari, buat apa ada karena tidak menjalnkan fungsinya sebagai pengawas. Kalau menurut saya dalam hal ini sudah perbuatan lalai, dan bisa dikenakan pidana, artinya ini lalai yang sebenarnya atau lalai yang dilalaikan,” tegas Santiago.

Kesimpulan dari diskusi tersebut adalah  BUMN sesungguhnya adalah beban dari pemerintah dan masyarakat daripada sebuah kebaikan.

 

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami