Hukum

Bos PT EKP Dihukum 3 Tahun Penjara karena Suap Pejabat Pajak Rp 1,9 Milyar

BTN iklan

Jakarta, LEI – County Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair (Mohan), dihukum 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 5 tahun kurungan karena terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno, sejumlah US$ 148.500 atau senilai Rp 1,9 milyar.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair dengan pidana selama tiga tahun penjara denda Rp 200 juta apabila denda tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama lima bulan,” kata Ketua Majelis Hakim, Johan Halasan Butarbutar, membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (17/4/2017).

Mohan menyuap Handang dengan maksud agar yang bersangkutan membantu menyelesaikan sejumlah masalah pajak yang dihadapi perusahaan yang dipimpinnya, yakni PT EK Prima Ekspor Indonesia.

Adapun masalah pajak yang dihadapi PT EK Prima Ekspor Indonesia adalah kelebihan pembayaran pajak (restitusi), surat tagihan pajak dan pertambahan nilai (STP PPN), penolakan pengampunan pajak (tax amnesty), pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), dan pemeriksaan bukti permulaan pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Enam.

Perbuatan terdakwa Mohan itu menurut majelis hakim, terbukti melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pindak Pidana Korupsi atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001.

Adapun hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman, yakni perbuatan terdakwa Mohan tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi.

Kemudian, perbuatan terdakwa Mohan juga menciderai tatanan birokrasi yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) khususnya di sektor perpajakan. Sedangkan hal meringankannya, Mohan mengakui perbuatannya, berlaku sopan selama persidangan, dan belum pernah dihukum.

Mohan dan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pikir-pikir atas vonis atau hukuman tersebut. Sebelumnya, jaksa menuntut agar Mohan dihukum
4 penjara dan membayar denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami