Ekonomi

BPJS Kesehatan Kaji Pemberian Sanksi Bagi ‘Penunggak’ Iuran

BTN iklan

Jakarta (Lei) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengatakan tengah menyusun kebijakan demi meningkatkan iuran peserta BPJS Kesehatan dari unsur Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). Kebijakan dirumuskan karena tingkat kepatuhan PBPU dalam membayar iuran saat ini masih cukup rendah.
Image result for bpjs nunggak
Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 1 Februari 2019, total PBPU tercatat 31,25 juta orang. Namun, yang terbilang rajin membayar iuran hanyalah 18,4 juta orang, atau 58,88 persen dari total PBPU.

Dengan demikian, ada 12,85 juta peserta PBPU yang malas membayar iuran. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan perlu ada tindakan (enforcement) untuk meningkatkan kepatuhan bagi PBPU dalam membayar iuran. Tindakan, juga diterapkan di negara lain.

“Di beberapa negara sudah ada enforcement pekerja mandiri diikat dengan membayar iuran, bahkan kalau tidak ada bisa dikasih sanksi. Sementara di Indonesia ini belum ada enforcement-nya,” ujar Fachmi, Senin (25/2).Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengatakan tengah menyusun kebijakan demi meningkatkan iuran peserta BPJS Kesehatan dari unsur Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). Kebijakan dirumuskan karena tingkat kepatuhan PBPU dalam membayar iuran saat ini masih cukup rendah.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 1 Februari 2019, total PBPU tercatat 31,25 juta orang. Namun, yang terbilang rajin membayar iuran hanyalah 18,4 juta orang, atau 58,88 persen dari total PBPU.

Dengan demikian, ada 12,85 juta peserta PBPU yang malas membayar iuran. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan perlu ada tindakan (enforcement) untuk meningkatkan kepatuhan bagi PBPU dalam membayar iuran. Tindakan, juga diterapkan di negara lain.

“Di beberapa negara sudah ada enforcement pekerja mandiri diikat dengan membayar iuran, bahkan kalau tidak ada bisa dikasih sanksi. Sementara di Indonesia ini belum ada enforcement-nya,” ujar Fachmi, Senin (25/2).Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kolektibilitas PBPU merupakan masalah yang dianggap sulit dan terbilang baru di dalam pengelolaan JKN. Jika ini dibiarkan terus, ia khawatir ketidakcocokan (mismatch) antara iuran dan klaim yang dibayarkan BPJS Kesehatan bisa terus melebar.

Terlebih, BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit neraca keuangan setiap tahunnya.

Pada 2014, BPJS Kesehatan menderita defisit sebesar Rp3,3 triliun, lalu pada 2015 jumlahnya kian membesar menjadi Rp5,7 triliun. Selanjutnya, pada 2016 defisit yang harus ditanggung BPJS Kesehatan sebesar Rp9,7 triliun dan 2017 sebesar Rp9,75 triliun.

Terakhir, atas audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap keuangan BPJS pada 2018 jumlah defisit bisa mencapai Rp10,98 triliun. “Ini (kolektibilitas PBPU) memang menjadi masalah yang sulit dan baru tapi masuk menjadi pengukuran kinerja BPJS Kesehatan. Tapi we are at the very early stage, kami dan BPJS Kesehatan masih memiliki banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan,” ungkap dia.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close