Hukum

BPK: 166 Kontrak Harus Ditinjau Ulang

BTN iklan

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan sudah melakukan  audit terhadap sejumlah proyek listrik.

Hasil audit tersebut menunjukkan sekitar 166 kontrak yang perlu ditinjau ulang. Adapun sebagian besar kontrak tersebut sudah dilakukan pada tahun 2014.

“Ada 166 kontrak yang harus ditinjau ulang,” kata Ketua BPK Harry Azhar Aziz di Mahkamah Agung, Selasa (8/11/2016).

Dia mengatakan, nantinya pihak berwenang bisa melakukan pelacakan apakah proyek tersebut milik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau proyek di bawah kementerian.

Selain itu, terkait soal ada kemungkinan tindak pidana dalam kontrak itu, hal itu sepenuhnya wewenang penegak hukum.

“Untuk dengan penegak hukum, kami secara formal sudah ada komunikasi, namun sampai saat ini belum ada sampai surat menyurat,” jelasnya.

Meski mengaku telah mengendus ketidakberesan kontrak, namun Harry belum menyebutkan detail potensi kerugian negara dari kontrak-kontrak yang perlu ditinjau ulang tersebut.

“Ada 166 kontrak yang harus ditinjau ulang,” kata Ketua BPK Harry Azhar Aziz di Mahkamah Agung, Selasa (8/11/2016).

Dia mengatakan, nantinya pihak berwenang bisa melakukan pelacakan apakah proyek tersebut milik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau proyek di bawah kementerian.

Selain itu, terkait soal ada kemungkinan tindak pidana dalam kontrak itu, hal itu sepenuhnya wewenang penegak hukum.

“Untuk dengan penegak hukum, kami secara formal sudah ada komunikasi, namun sampai saat ini belum ada sampai surat menyurat,” jelasnya.

Meski mengaku telah mengendus ketidakberesan kontrak, namun Harry belum menyebutkan detail potensi kerugian negara dari kontrak-kontrak yang perlu ditinjau ulang tersebut.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami