Liputan

BPK Temukan Indikasi Korupsi di Samsat ternate

BTN iklan

Ternate,  Lei 11/5  – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara menemukan indikasi korupsi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) kota Ternate senilai Rp5 miliar.
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku Utara, Achmad Fauzi Amin di Ternate, Sabtu, mengatakan temuan BPK ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) No.15.C/LHP/ XIX.TER/5/2016, pada 26 Mei 2016, termasuk PKB dan BBNKB.

Dalam auditnya, BPK telah menyampaikan surat permintaan keterangan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah kota Ternate, Iman Makhdi Hasan pada 12 Mei 2016 untuk mengintruksikan kepada pihak terkait memberikan penjelasan atas selisih dimaksud.

“Sampai dengan akhir pemeriksaan pada 13 Mei 2016, BPK belum menerima penjelasan selisih tersebut,” ujar Achmad.

Selain itu, dari hasil permintaan keterangan kepada kepala maupun bendahara penerimaan bantuan di UPTD Samsat kota Ternate mengakui terdapat penerimaan BBNKB yang tidak disetorkan ke kas daerah sebanyak 1. 656 unit kendaraan senilai Rp5,34 miliar.

Sedangkan, sisanya sebanyak 138 unit kendaraan sebesar Rp 441,24 juta dinyatakan bendahara penerimaan tidak pernah memproses BBNKB kendaraan tersebut dan tidak menerima pembayaran dari pihak dealer.

Menurut dia, permasalahan ini diantaranya hasil pencocokan data pembayaran BBNKB di UPTD Samsat kota Ternate menemukan pembayaran BNNKB yang telah dilakukan oleh pihak dealer kendaraan ternyata tidak dilaporkan dalam registrasi penerimaan.

“Realisasi penerimaan BBNKB selalu menjadi catatan dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” kata Achmad.

Oleh karena itu, kondisi ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 75 ayat 2 menyatakan bendahara penerima wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat -lambatnya satu hari kerja.

Begitu pula, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diubah dengan Nomor 21 tahun 2011 Pasal 122.

Sehingga, BPK merekomendasikan pada Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba untuk menelusuri dan menetapkan jumlah yang tidak disetor ke kas daerah dari pendapatan BBNKB tersebut.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

5 × 4 =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami