FinansialMultifinance

BTN Garap Hak Tanggungan Elektronik (HT-E)

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang menunjuk PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) untuk menggarap layanan hak tanggungan elektronik (HT-E).

Pelaksana Tugas Direktur Utama BTN Oni Febriarto mengungkapkan, dengan sistem layanan anyar itu, pengurusan sertifikat hak tanggung-an akan menjadi jauh lebih cepat yakni dari biasanya 100 hari menjadi hanya 7 hari.

“Semakin cepat hak tanggungan (HT) diterbitkan, semakin produktif juga nanti kinerja penerbitannya,” ujar Oni di Jakarta, kemarin.

Selama ini, dalam setahun, rata-rata terdapat 50 ribu HT diterbitkan. Dengan diterapkannya digitalisasi, tentu capaian tersebut akan bertumbuh signifikan.

Untuk diketahui, HT merupakan jaminan pelunasan hutang atas hunian termasuk tanahnya. Adanya sertifikat HT itu akan memberikan wewenang kepada kreditur untuk melakukan tindakan seperti lelang atau penjualan agunan ketika terjadi kredit macet.

Layanan anyar tersebut bertujuan mempercepat penyelesaian sertifikat HT sebagai second way out penerapan PSAK 71 di Bank BTN.

“Adanya HT elektronik ini akan menjadi langkah antisipasi kami sebelum membentuk pencadangan. Kami membidik rasio pencadangan kami di atas 100% pada 2020,” jelas Oni.

Ia menyebutkan bank yang dipimpinnya telah mempersiapkan berbagai hal teknis untuk mendukung pelaksanaan implementasi HT elektronik di BPN.

“Kami juga akan menyosialisasikan implementasi HT elektronik ke 102 kantor cabang dan 6 kantor wilayah kami yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami juga siap melakukan sosialisasi kepada seluruh notaris rekanan untuk menggunakan HT elektronik,” tutur Oni.

Per 31 Agustus 2019, total nilai HT yang didaftarkan Bank BTN sebesar Rp26 triliun. Nilai tersebut terdiri atas HT untuk kredit konsumer sebesar Rp13,5 triliun dan kredit komersial sebesar Rp12,5 triliun. Kemudian, total debitur yang didaftarkan dari HT tersebut sebanyak 28.239 debitur, dengan perincian 27.385 debitur konsumer dan 854 debitur komersial.

Menuju layanan digital

Menteri ATR Sofyan Djalil mengatakan, untuk tahap awal, terdapat 42 kantor pertanahan kabupaten/kota di 20 provinsi yang siap melaksanakan proyek percontohan (pilot project) layanan pertanahan terintegrasi elektronik.

Nantinya, salah satu bentuk penerapan layanan pertanahan berbasis elektronik ini ialah dengan menggunakan tanda tangan elektronik.Tanda tangan tersebut dapat digunakan untuk memberikan persetujuan atau pengesahan dokumen elektronik pertanahan.

“Ini baru tahap awal, nanti sambil kami perbaiki sehingga awal tahun depan diperbanyak lagi. Tujuannya agar seluruh layanan di ATR bisa dilakukan secara digital,” ucap Sofyan.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan sebagian besar layanan elektronik, termasuk informsi tata ruang.

“Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertahanan adalah kuncinya. Jika disahkan akhir September, kantor pertahanan bisa menuju e-office dan zero warkah,” tuturnya.

Pembahasan RUU Pertanahan yang merupakan insiatif Dewan Perwakilan Rakyat sejak 2012 sudah mencapai tahap final.

Presiden Joko Widodo menerbitkan amanat presiden yang menginstruksikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan terlibat dalam pembahasan rancangan regulasi. [mediaindonesia]

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami