Hukum

Bumigas Nyatakan Tudingan Ada Mafia Hukum, Menyesatkan

BTN iklan

Jakarta, LEI – Kuasa hukum PT Bumigas Energi, Khresna Guntarto, di Jakarta, Jumat (24/2), mengatakan, tudingan kubu Geo Dipa Energi ada mafia hukum dan kriminalisasi dalam kasus penipuan mantan Presiden Direktur (Presdir) Geo Dipa Energi, Samsudin Warsa, tidak berdasar.

Menurut Khersna, pernyataan tersebut tidak berdasar karena tidak ada mafia hukum maupun kriminalisasi terhadap Samsudin dan perusahaan plat merah di bidang panas bumi tersebut, sehingga pernyataan tersebut menyesatkan.

“Pernyataan itu menyesatkan, karena kriminalisasi tersebut tidak pernah ada. Jadi, mereka berupaya menggiring opini publik belaka, tanpa adanya fakta hukum dan dasar hukum yang jelas,” tandas Khrisna.

Menurutnya, terdakwa Samsudin dalam sidang perkara yang membelitnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/2), berupaya menggiring opini, dengan membantah keterangan Managing Director PT Bumigas Energi, Agus Setiabudi yang dihadirkan sebagai saksi.

Agus mengatakan, terjadi penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap perusahaan tempat saksi bekerja, karena Geo Dipa tidak mempunyai izin konsesi. Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Izin konsesi tentang panas bumi adalah Izin Usaha Panasbumi (IUP) dan Wilayah Kerja Pengusahaan (WKP).

“Samsudin mengklarifikasi kepada majelis hakim, bahwa tidak benar katanya PT Geo Dipa tidak punya izin konsesi. Lucunya, dia menyebut izin konsesi itu sudah dikantongi Geo Dipa sejak awal melalui surat Kementerian Keuangan Tahun 2001,” ujar Khresna.

Khresna menyebut pernyataan terdakwa itu lucu karena IUP dan WKP hanya dikeluarkan oleh menteri Energri dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagimana UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, bukan dari menteri keuangan.

Yang dimaksud Samsudin pun, lanjut Khresna, adalah Surat Menteri Keuangan No: S-436/MK.02/2001 tanggal 4 September 2001, itu bukan kepada Geo Dipa, tetapi kepada direksi PT PLN, perihal Penunjukan Pengelola Asset Eks Klaim kepada PLN sehubungan klaim Overseas Private Investment Corporation (OPIC) kepada pemerintah Indonesia.

“Jadi surat menkeu 2001 yang diklaim Samsudin tidak benar apabila itu disebut Izin Konsesi yang diberikan menkeu ke Geo Dipa. Samsudin ini gagal paham dan mencoba melakukan kebohongan terhadap publik dan berusaha mengelabui majelis hakim,” tandas Khresna.

Sebelumnya, PT Bumigas Energi menuding Geo Dipa Energi tidak mempunyai hak konsesi pengusahaan pertambangan untuk menggarap Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng-Patuha di area tersebut.

Bumigas sebagai investor dan kontraktor telah mengeluarkan uang untuk pembangunan persiapan proyek dan infrastruktur sejumlah belasan milyar. Geo Dipa memutus kontrak Bumigas dalam pengerjaan proyek PLTP Dieng-Patuha.

Bumigas merasa dirugikan secara materil maupun imateril. Terlebih, pembangunan itu akibat terkendali karena Geo Dipa tidak mempunyai IUP dan WKP. Geo Dipa awalnya mengaku bahwa kedua izin itu sedang dalam proses. Namun hingga bertahun-tahun tidak mampu menunjukkannya.

PLTP Dieng Jawa Tengah berkapasitas sebesar 2×60 MegaWatt untuk proyek Dieng #2 dan Dieng #3. Dan kapasitas sebesar 3×60 MegaWatt di Patuha Jawa Barat yaitu proyek Patuha #1, Patuha #2, dan Patuha #3, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Dieng and Patuha Geothermal Project Development Nomor KTR 001/GDE/II/2005 pada tanggal 1 Februari 2005.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Lihat juga

Close
Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami