Bupati Batubara Tersangka Suap Proyek Jalan, Dapat Jatah Rp 4,4 M – Legal Era Indonesia
Hukum-Bisnis

Bupati Batubara Tersangka Suap Proyek Jalan, Dapat Jatah Rp 4,4 M

pilkada
Bagikan ke:

Jakarta, LEI – Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen, diduga mendapat jatah Rp 4,4 milyar dari kontraktor yang mengerjaakan 3 proyek pembangunan infrastruktur jalan di kabupatan yang berada di wilayah provinsi Sumatera Utara (Sumut) itu.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di KPK, Jakarta, Kamis (14/9), mengatakan, dugaan tersebut mengekuma setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap OK Arya dan 7 orang lainnya di Batubara dan Kota Medan.

Dalam OTT tersebut, Tim Satgas KPK menyita uang sejumlah Rp Rp 364 juta. “Uang tersebut diduga bagian dari fee proyek senilai total Rp 4,4 milyar yang diduga diterima oleh bupati Batubara melalui para perantara terkait beberapa pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara 2017,” kata Alexander.

Bupati OK Arya menerima jatah fee sejumlah Rp 4,4 milyar itu di antaranya Rp 4 milyar dari Maringan Situmorang selaku kontraktor dari PT Gunung Mega Jaya (PT GMJ) dan PT Tombang yang mengerjakan dua proyek.

Royek tersebut, lanjut Alexander, adalah pembangunan jembatan Sentang senilai Rp 32 milyar yang dimenangkan PT GMJ dan proyek pembangunan jembatan Sei Magung senilai Rp 12 milyar
yang dimenangkan PT T.

Sedangkan sisanya yakni Rp 400 juta diduga diterima OK Arya dari kontraktor Syaiful Azhar (SAZ) terkait proyek betonisasi Jalan Kecamatan Talawi senilai Rp 3,2 milyar.

“Untuk kepentingan penyidikan, tim juga menyegel sejumlah ruangan di beberapa lokasi, di rumah dinas bupati Batubara, rumah tersangka MAS (Maringan Situmorang), dan dealer mobil
STR (Sujendi Tarsono alias Ayen),” kata Alexander.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menambahakan, jumlah uang fee Rp 4,4 milyar itu merupakan hasil kesepakatan anatara OK Arya dan dua kontraktor atas 3 proyek di atas.

“Berapa yang diterima OKA [OK Arya Zulkarnaen], ini ada 3 proyek, yang satu itu proyek Rp 32 milyar itu pembangunan jembatan Sentang, PT GMJ. Kemudian satu lagi jembatan Semanggung Rp 12 milyar PT T,” kata Basaria.

Proyek itu dikerjakan oleh Maringan Situmorang. “Emang ini milik dari MAS. Jumlahnya 32 dan 12 ini berarti Rp 44 milyar. Lalu kesepakat merak kalu kita lihat jumlah total yang diterima adalah Rp 4,4 milyar, berarti 10%-nya ini fee yang diterima oleh OKA sebagai bupati,” ujarnya.

Sedangkan cara penerimaan suapnya bagimana, lanjut Basaria, dari hasil pemeriksaan sementara penyidik dan alur dari transaksi, karena ditemukan juga buku rekening tabungan BRI dengan saldo Rp 1,6 milyar yang ada dan dikuasai pemilik dealer mobil bernama Ayen.

“Jadi semua dana ini Rp 4,4 milyar itu disetorkan ke STR [Sujendi Tarsono alias Ayen], kalau pada saat tertentu bupati OKA membutuhkan, dia telepon, kemudian diberikan. Nanti dia kasih diinformasikan kepada STR, ‘Kamu kirim ke si a, sekian’. Itu pada saat tanggal 13, saat dilakukan OTT, itu atas perintah bupati. Jadi modusnya seperti itu, dia tidak pegang uang, tapi pengepulnya itu adalah STR,” katanya.

Kasus suap ini terungkap setelah KPK menangkap 8 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Medan dan Batubara. Dari 8 orang itu KPK menetapkan 5 orang tersangka yakni Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen; Kepala Dinas PUPR Batubara, Helman Herdady; pemilik dealer mobil di Kota Medan, Sujendi Tarsono alias Ayen serta dua orang kontraktor Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar.
Tim Satgas KPK mengamankan uang sejumlah Rp 346 juta yang diduga sebagai bagian dari fee proyek.

Suap Bupati OK Arya itu terkait dengan pekerjaan pembagunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun 2017 di antaranya pembangunan Jembatan Sentang senilai Rp 32 milyar yang dimenangkan oleh PT Gunung Mega Jaya (GMJ) dan proyek pembangunan Jembatan Seimagung senilai Rp 12 milyar yang dimenangkan PT Tombang serta betonisasi jalan Kecamatan Talawi senilai Rp 3,2 milyar.

Atas perbuatan tersebut KPK menyangka Maringan dan Syaiful melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan terhadap OK Arya, Sujendi, dan Helma, KPK menyangkakan mereka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 KUHP.

iklan btn

Click to comment

Komentar Anda...

To Top