BTN ads
Hukum

Bupati Bengkulu Selatan dan Istrinya Tersangka Suap Proyek Infrastruktur

Jakarta, LEI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud bersama 3 orang lainnya sebagai tersangka kasus suap proyek infrastruktur di Pemerintahan Kabupatan (Pemkab) Bengkulu Selatan.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Rabu malam (16/5/2018), mengatakan, pihaknya menetapkan 4 orang tersangka hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Bengkulu Selatan pada Selasa kemarin.

“HEN (Hendrati), swasta atau istri bupati Bengkulu Selatan, NUR (Nursilawati), Kasie pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan,” kata Basaria.

Bupati Dirwan, Hendrati, dan Nursilawati merupakan tersangka penerima suap. Sedangkan penyuapnya adalah Juhari selaku kontraktor yang sempat mengerjakan beberapa proyek di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan sejak tahun 2017 lalu.

Juhari diduga menyuap Bupati Dirwan sejumlah Rp 98 juta melalui Nursilawati yang kemudian memberikan uang kepada istri Dirwan, Hendrati. Uang tersebut diduga merupakan bagian dari komitmen fee 1% dari total 112.500.000 yang telah disepakati.

“Uang tersebut diduga setoran kepada bupati atas 5 proyek penunjukan langsung pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan yang dijanjikan di Pemkab Bengkulu Selatan yang total nilai proyeknya Rp 750 juta,” katanya.

Juhari memberikan uang tersebut yakni pada 12 Mei 2018 sebesar Rp 23 juta melalui Nursilawati. Lalu uang diberikan kepada Hendrati yang kemudian memasukkannya kepada rekening pribadinya sebesar Rp 13 juta di Bank BNI dan sisanya Rp 10 juta disimpan di Nursilawati.

“Pada 15 Mei 2018 sebesar Rp 75 juta diberikan JHR (Juhari) secara tunai kepada HEN (Hendrati) melalui NUR (Nursilawati) di rumah HEN,” katanya.

Sedangkan dalam OTT yang berlangsung pada Selasa (15/5/2018), yakni uang pecahan rupiah sejumlah 85 juta, bukti transfer sebesar Rp 15 juta, dan dokumen terkait Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan skema penunjukan langsung.

KPK kemudian menahan keempat orang di atas setelah ditetapkan sebagai tersangka. Bupati Dirwan dan Juhari ditahan di Rutan KPK. Sedangkan Hendrati dan Nursilawati dijebloskan ke Rutan Polres Jakarta Selatan. “Ditahan 20 hari ke depan,” katanya.

KPK menyangka Juhari selaku penyuap melanggar PasalĀ 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Dirwan Mahmud, Hendrati, dan Nursilawati selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Komentar Anda...

Related Articles

Close
Close