Hukum

Bupati Mojokerto “Mondok” di Rutan KPK Terkait Suap dan Gratifikasi

BTN iklan

Jakarta, LEI – Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, mulai merasakan dinginnya jeruji besi rumah tahanan (Rutan) setelah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskannya ke sel tahanan sebagai tersangka kasus dugaan suap Rp 2,7 milyar dan gratifikasi Rp 3,7 milyar.

Penyidik KPK mulai menahan tersangka Mustofa pada tanggal 30 April 2018 seperti yang disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Penahanan dilakukan di Rutan Klas I Jakarta Timur cabang KPK untuk kepentingan penyidikan perkara.

“Setelah dipertimbangkan, penyidik melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan selama 20 hari pertama di Rutan cabang KPK di Kav K4,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

KPK menetapkan Mustofa karena diduga menerima suap sekitar Rp 2,7 milyar dari Permit and Regulatory Division PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Grup), Ockyanto (OKY); dan Direktur Operasi PT Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), Onggo Wijaya (OW); yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

Kedua pejabat perusahaan tersebut menyuap Mustofa untuk memuluskan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur (Jatim), tahun 2015.

Atas perbuatan itu, KPK menyangka Mustofa Kamal Pasa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Ockyanto dan Onggo Wijaya disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Bukan hanya suap, KPK juga menetapkan Mustofa sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi sekitar 3,7 milyar. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Zainal Abidin.

Mustofa dan Zainal menerima gratifikaksi tersebut terkat fee sejumlah proyek di Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jatim, di antaranya proyek pembangunan jalan tahun 2015 dan proyek lainnya.

Untuk kepastin proyeknya, penyidik masih mendalami dengan memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan bukti. “Penyidik masih mendalami dan mengembangkan perkara ini, khususnya terkait dengan dugaan perkara lainnya,” ujar Syarif.

KPK menyangka Mustofa dan Zainal melanggar Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami