BTN iklan
Hukum

Bupati Purbalingga Ditetapkan KPK Tersangka Suap Proyek Islamic Center

Jakarta, LEI – Bupati Purbalingga, Tasdi, dan Kabag Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Purbalingga, Hadi Iswanto, serta 3 orang lainnya ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus suap pembangunan Purbalingga Islamic Center.

“KPK menetapkan 5 orang tersangka,” kata Ketua KPK, Agus Rahadjo dalam konferensi pers di kantor KPK, Jakarta, Selasa malam (5/6/2018).

Sedangkan 3 orang tersangka lainnya berasal dari pihak swasta di antaranya kontraktor yakni Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata Nababan selaku penyuap Tasdi dan Hadi.

KPK menetapkan kelima orang di atas sebagai tersangka setelah menemukan bukti permulaan yang cukup pascamenangkap mereka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Purbalingga, Jawa Tengah dan Jakarta.

Setelah melakukan pemeriksaan intensif dan gelar perkara, KPK meningkatkan kasus suap ini ke tahap penyidikan setelah menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana suap.

“Disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh bupati Purbalingga terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Purbalingga. KPK menetapkan 5 orang tersangka,” kata Agus.

Hamdani, Librata, dan Ardirawinata diduga menyuap Tasdi dan Hadi setelah PT Sumber Bayak Kreasi (PT SBK) dimenangkan sebagai pengerja proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap II senilai Rp 22 milyar.

“Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee sebesar 2,5% dari nilai total proyek, yaitu sebesar Rp 500 juta,” kata Agus.

Pembangunan Purbalingga Islamic Center adalah proyek multi years yang dikerjakan selama 3 tahun mulai dari 2017-2019 dengan total nilai proyek sekitar Rp 77 milyar terdiri tahun 2017 sebesar Rp 12 milyar, 2018 sejumlah Rp 22 milyar, dan 2019 yakni Rp 43 milyar.

“LN (Librata Nababan) dan HK (Hamdani Kosen) merupakan kontraktor yang kerap mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Pembak Purbalingga,” kata Agus.

Beberapa proyek yang sempat digarap kedua kontraktor di atas, di antaranya pembangunan gedung DPRD Kabupaten Purbalingga tahun 2017 senilai Rp 9 milyar, pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap I tahun 2017 senilai Rp 12 milyar, dan pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap II tahun 2018 senilai Rp 22 milyar.

Atas perbuatan tersebut KPK menyangka Tasdi dan Hadi Iswanto melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi yakni Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata Nababan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Komentar Anda...

Related Articles

Close
Close