Hukum

Bupati Rita Berani Bertaruh Tak Ada Tim 11

BTN iklan

Jakarta, LEI – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari, mengaku berani bertaruh bahwa tidak ada Tim 11 yang disebut-sebut mem-beck-up-nya dalam mengatur dan menjalankan berbagai proyek di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kukar.

“Saya berani bertaruh, itu enggak ada,” kata Rita usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi di KPK, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Adanya Tim 11 yang diketuai Komisaris PT Media Bangun Bersama (PT MBB), Khairudin itu terungkap setelah Wakil Ketua KPK, Basaria menyampaikannya dalam konferensi pers soal kasus tersangka Rita.

Tim 11 itu disebut-sebut berada di balik layar yang mengendalikan roda pemerintahan di Kukar. Bahkan, tim tersebut diduga menjadi pengendali dan menentukan anggaran proyek-proyek besar dan kebijakan perizinan di wilayah Kukar.

Menurut Basaria, pihaknya akan menelisik dugaan sepak terjang Tim 11. Rita sempat menanyakan data soal adanya Tim 11 tersebut. “Data yang mana? Itu isu saja yang dibuat-buat,” ujarnya.

Kuasa hukum tersangka Rita, Noval El Farvesia, menyebut Tim 11 yang ramai diberitakan tersebut hanya merupakan julukan yang diberikan masyarakat. “Itu julukan masyarakat saja yang ngasih nama tim 11. Struktur apa, enggak ada, enggak ada,” ujarnya.

Sedangkan untuk pemeriksaan hari ini, Noval mengatakan, penyidik menyampaikan sekitar belasa pertanyaan kepada kliennya. Pertanyaan seputar sangkaan Pasal 12 a. “Masih seputar 12 a kecil ya,” ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Rita Widyasari sebagai tersangka karena diduga menerima gratifikasi sejumlah R 6,97 milyar bersama-sama Komisari PT Media Bangun Bersama (PT MBB), Khairudin (KHR).

Gratifikasi tersebut diduga terkait sejumlah proyek di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur (Kaltim), selama Rita menjabat sebagai bupati. Rita mendapuk jabatan tersebut selama dua periode yakni 2010-2015 dan 2016-2021.

Sedangkan penerimaan hadiah atau janji alias suap Rp 6 milyar, diterima Rita Widyasari dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hari Susanto Gun (HSG) terkait izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, milik PT Sawit Golden Prima.

“Suap diduga diterima (Rita Widyasari) sekitar bulan Juli dan Agustus 2010 yang diindikasikan ditujukan untuk memuluskan proses perizinan lokasi terhadap PT SGP,” ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan.

KPK menetapkan tiga orang tersangka yakni Bupati Kukar Rita Widyasari, Direktur PT Sawit Golden Prima, Hari Susanto Gun, dan Komisaris PT MBB, Khairudin setelah menemukan bukti permulaan yang cukup.

Untuk kasus suap, KPK menyangka Rita Widyasari selaku penerima melanggar melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan untuk pemberi suapnya, yakni Hari Susanto Gun disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan untuk kasus gratifikasi, KPK menyangka Rita dan Khairudin melanggar Pasal 12B UU Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

6 Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami