EventNasional

Cara Masyarakat Adat Jaga Keseimbangam Alam Ditengah Pandemi Covid19

BTN iklan

JAKARTA, LEI – Imbauan menggunakan masker, rajin mencuci tangan pakai sabun, social distancing, physical distancing, WFH, SFH,  beribadah di rumah, sampai dengan penerapan PSBB. Namun nampaknya upaya pencegahan tersebut belum efektif sebagaimana yang diharapkan karena disebabkan berbagai faktor seperti perilaku tidak disiplin dari warga masyarakat dalam melaksanakan anjuran/himbauan pemerintah. Akibatnya orang yang terpapar Covid 19 terus saja bertambah.

Kondisi ini perlu dikaji dan ditelaah secara cepat, tepat, dan terukur melalui berbagai perspektif, termasuk perspektif hukum adat. Para ahli dan pengajar hukum adat  tentu perlu berkontribusi dalam memberikan pertimbangan matang agar pemerintah dapat memutus  persebaran pandemi Covid 19 Dari Perspektif Hukum Adat.

Webinar Covid 19 Dari Perspektif Hukum Adat yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Adat

Guru Besar Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Udayana (Unud) Bali, Prof. Dr. Wayan P. Windia, dalam webinar, Selasa (12/5), menyampaikan, masyarakat hukum adat yang di Bali lazim disebut desa adat, mencari berbagai cara untuk mencoba penyebaran Covid-19.

“Peran desa adat untuk cegah Covid, yaitu melakukan hal-hal sekala atau kegiatan nyata dan niskala yaitu hal-hal yang terkait dengan alam semesta ini,” katanya.

Skala juga termasuk cara meningkatkan keuangan desa adat dengan memberikan kontribusi sembako yang diambil dari dana sosial lembaga perkreditan desa milik desa adat.

“Aktivitas niskala untuk menghorati alam, membahas ada sesuatu di dalam diri kita, maka juga ada sesuatu di alam ini, atau sebaliknya, jika alam sakit, diri kita juga mungkin menemukan yang sama karena tidaknya sama,” katanya.

Untuk menghindari dan memohon agar pandemi Covid-19 ini segera berakhir, masyarakat adat juga melakukan upacara untuk memulihkan keseimbangan alam.

Menurut Windia, ada langsung yang tidak dapat disetujui dan disetujui oleh Covid-19 di Bali, silakan masing-masing setuju. Namun yang pasti, tingkat pasien pulih di Bali sangat tinggi.

“Mulai seperti apa. Saya mulai berhasil dan Wayan Koster juga melihat tingkat pemulihan Covid-19 di Bali tertinggi. Apa ini sekala dan niskala, yang memungkinkan masing-masing menjawab,” katanya.

Senada dengan warga Bali yang terlibat melaksanakan pelestarian alam, masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur (NTT) pun melakukan upacara adat untuk mencegah meluasnya pandemi Covid-19.

Guru Besar Hukum Adat Universitas Jember (UNEJ), Prof. Dr. Dominikus Rato, menyampaikan, berdasarkan hasil penelitian lapangan, untuk mengusir roh jahat dalam hal ini virus SARS CoV-2 atau Covid-19, masyarakat adat untuk menemukan langkah.

Masyarakat hukum adat mengambil daun lontar pada ranting bambu (teong koli wojong) dan ditempatkan di pintu masuk desa untuk menghalau roh jahat pembawa virus. Setelah meletakkan sesajen di masing-masing lepo, mereka menguburkan dagu anjing sebagai simbol bahwa roh jahat pembaharuan corona dibawair oleh anjing.

“Mereka melakukan ritual adat. Ada ritual, karena mereka menganggap bumi sebagai ibu bumi, alam sebagai kirohani sudah dirusak oleh Covid-19 dan mereka sekarang siap untuk berperang,” katanya.

Menurut Rato, ritual-ritual masyarakat hukum adat di NTT ini pada dasarnya seperti di awal perang, mereka menganggap itu Covid-19 adalah perang. “Upacara-upacara adat ini, upacara-upacara persiapan perang untuk kembalikan keseimbangan alam,” katanya.

Aminuddin Salle dari Unhas Makassar, menyampaikan, kearifan masyarakat hukum adat di Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk mencegah penyebaran penyakit, di Membiasaka mencuci tangan dan kaki sebelum masuk ke dalam rumah.

Beliau mengungkapkan masyarakat adat sejak dahulu sudah mengenal sarana kebersihan. Hal ini diungkap bahwa rumah-rumah adat di Makasar dilengkapi dengan gentong didepan rumah sebagai tempat membersihkan diri ketika akan masuk rumah.

“Dulu waktu saya masih kecil, di masyakat adat itu ada tempat cuci tangan dan kaki. Jadi boleh masuk rumuh itu cuci kaki dan tangan. Belakangan itu menjadi tempat ambil wudu. Jadi kearifan seperti itu akan anjuran untuk cuci tangan ini tidak harus begitu gencarya , “kata Salle.

Masyarakat adat di sana juga menanamkan gotong royong dan berbagi, meskipun kondisinya juga tidak terlalu tepat. Sementara di suku Kajang di Bulukumba, pemimpinnya sangat memperhatikan kesejahteraan warganya.

“Di masyakat Kajang, ada prinsip kepemimpinan karena miskin maka yang miskin pertama adalah pemimpinnya. Seandainya ditakdirkan untuk kaya, maka yang terakhir kaya adalah pemimpinnya,” kata dia.

Webbinar ini menghadirkan sejumlah pembicara soal masyarakat adat, di antaraya Prof. Dr. Rr. Chatarina Dewi Wulansari dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung dan Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Ia menyampaikan, masyarakat hukum adat sangat menjunjung tinggi kelestarian atau keseimbangan alam.

“Masyarakat adat lebih suka cinta juga mengandung keseimbangan alam. Di Raja Ampat kekayaan alam tidak dihabiskan, harus dijaga utuk anak cucu, jadi hari libur mengambil ikan demi anak cucu,” katanya.

Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, mengatakan bahwa hutan sebagai sumber daya kehidupan harus dijaga agar tetap lestari dan bermanfaat bagi perempuan.

“Hutan juga menghasilkan norma dan tempat belajar [bagi perempuan]. Tapi yang dilakukan deforestasi. Pembuatan hutan akan dijadikan perkebunan, tambang itu tanpa tanya perempuan,” katanya.

Menurut beliau, perempuan yang pekerja perkebunan sawit sangat rentan terhadap pelecehan seksual dan kekerasan karena tempat tinggal yang berdesakan ditempat yang tidak layak kemudian melahirkan bayi, tidak terurus, anak perempuan mengulangi siklus hidup ibunya di kebun, mereka tidak terlindungi dari penyakit menular termasuk Covid19.

Sementara itu dari Fakultas Hukum, Usahid Jakarta, Dr. Laksanto Utomo, menyampaikan, soal komitmen masyarkat hukum adat di Kendeng dalam menangani kelestarian alam di tengah pandemi Covid-19.

“Sedulur sikep ini masyarakat tani, tapi saat ini mereka terkenal atas klaim pabrik semen di Gunung Kendeng. Sedulur sikep ini pada prinsipnya mejaga kelestarian alam. Jadi, pertimbangkanlah kembali bantuan ibu yang harus dijaga dan lindungi agar tetap lestsari, tetapi pada saat yang dibutuhkan pemerintah saat ini ini ingin dieksploitasi Gunung Kendeng ini, “katanya.

 

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami