Politik

Cara Polri Redam Rawannya Konflik Pilkada Serentak 2018

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Banyak pihak meramalkan akan terjadi berbagai konflik di seluruh negeri ketika menjelang pilkada serentak 2018. Namun, Polri menyatakan bahwa mereka sudah memetakan potensi kerawanan dan konflik. Korps Bhayangkara lebih mengutamakan tindakan pencegahan dibandingkan represif.

Penegakan hukum haruslah tetap dilakukan sembari melakukan pengamanan.

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, dari 171 daerah yang menggelar Pilkada Serentak, ada beberapa wilayah yang rawan termasuk terjadinya potensi konflik.

“Kami sudah lakukan langkah membuat rencana operasi kerja sama dengan satker (satuan kerja) termasuk TNI,” kata Tito saat rapat konsultasi pimpinan DPR didampingi Komisi II dan III DPR bersama KPU, Bawaslu, Kejaksaan Agung, KPK, Kemendagri, di gedung parlemen, Kamis (11/1).

Polri juga sudah berkoordinasi dengan penyelenggara pilkada, pemerintah pusat maupun daerah. Mereka akan mengerahkan total 191 ribu lebih personel untuk pilkada. TNI mengerahkan lebih dari 70 ribu, dan pengendalian masa (Linmas) dari pemerintah sekitar 800 ribu personel.

Mantan Kapolda Metro Jaya dan Papua itu mengatakan adanya pilkada serentak tentu membuat situasi politik menghangat. “Ibarat kendaraan, mesin sudah start semua. Jaga jangan sampai overheat. Sistem pendingin harus jalan,” katanya.

Karena itu, Tito menegaskan, pemerintah, jajaran Polri, TNI, tokoh dan elemen masyarakat yang cinta pilkada aman dan damai harus mendinginkan suasana.

Menurut dia, Polri dan TNI tetap pada posisi netral, sambil berusaha mendorong semua elemen masyarakatbdi bawah menyuarakan isu yang mendinginkan. “Supaya situasi memanas dapat terkendali dan dikelola,” tegasnya.

Tito menuturkan pilkada langsung di negeri ini sudah berjalan lebih 17 tahun. Tentunya ada dampak negatif, seperti potensi konflik di beberapa wilayah. Tahun lalu, dia mencontohkan, banyak korban meninggal dunia di Papua.

Belum lagi di daerah lain terjadi pembakaran. Selain potensi konflik, juga terjadinya money politic yang cukup luas akibat sistem pilkada langsung ini. Dia menambahkan pilkada langsung juga menyebabkan demokrasi berbiaya tinggi. Juga tidak sedikit kepala daerah yang korupsi karena saat pilkada harus mengeluarkan biaya yang besar.

Karena itu, Tito menyarankan perlunya dilakukan evaluasi terhadap sistem pemilu langsung ini.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

3 Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami