Mahkamah Agung

Catatan MA kasus korupsi terbesar pada Tahun 2020

BTN iklan

LEI, Jakarta- Mahkamah Agung sudah mencatat kasus kasus korupsi terutama empat terpidana yang mengajukan PK dalam beberapa waktu terakhir, yakni kuasa hukum mantan Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi; mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq; mantan Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah; dan mantan Gubernur Jambi Zumi Zola.
1.Fredrich Yunadi mengajukan PK atas vonis 7,5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan yang dijatuhkan MA pada tingkat kasasi. Kuasa hukum Fredrich, Rudy Marjono menyatakan, PK diajukan karena Fredrich diyakini tidak melanggar hukum menghalangi penyidikan KPK sebagaimana yang didakwakan. “Pada prinsipnya kami, apa yang dilakukan pak Frederich tidak bersalah. Ya mohon dibebaskan, bukan perbuatan melawan hukum, karena dia menjalankan profesi,” kata Rudy, Jumat (23/10/2020),

2. Luthfi Hasan Ishaaq Luthfi Hasan Ishaaq mengajukan PK atas vonis 18 tahun penjara yang dijatuhkan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Luthfi adalah terpidana kasus suap terkait pengurusan kuota impor sapi dan tindak pidana pencucian uang. “Setelah menjalani 7 tahun pidana, pemohon menemukan alasan-alasan agar majelis Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas atau ringan kepada pemohon dengan alasan kekeliruan dan kekhilafan hakim,” kata kuasa hukum Luthfi Hasan, Sugiyono, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (16/12/2020), dikutip dari Antara. Dalam permohonan PK, Luthfi membandingkan kasusnya dengan putusan dengan putusan PK mantan Ketua DPD Irman Gusman, putusan kasasi mantan Menteri Sosial Idrus Marham, dan putusan kasasi dirinya. Sugiyono mengatakan, tiga perkara tersebut menghasilkan putusan yang berbeda sedangkan ketiganya sama-sama didakwa menerima sesuatu sebagai penyelenggara negara dengan pertimbangan tidak terkait dengan kewenangannya. “Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan perbuatan Idrus dan Irman tidak terkait dengan ruang lingkup kewenangannya yang berakibat Idrus dan Irman tidak terbukti menerima suap tapi menerima gratifikasi sehingga putusan majelis kasasi terhadap pemohon tidak adil dan pemohon mengajukan PK,” ujar Sugiyono. Terkait TPPU, Sugiyono pun menilai perbuatan pencucian uang yang didalilkan tidak sesuai dengan penerapan UU TPPU.

3. Ratu Atut Choisiyah Ratu Atut mengajukan PK dalam kasus suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada Lebak tahun 2013. Kuasa hukum Ratu Atut, TB Sukatma mengatakan, pihaknya mengajukan PK karena memiliki bukti-bukti baru yang belum pernah diperlihatkan di persidangan sebelumnya. Sukatma mengaku tidak hafal bukti-bukti baru yang ia maksud. Namun, ia mengklaim bukti-bukti tersebut menunjukkan kliennya tidak terlibat dalam kasus suap kepada Akil. “Novum itu sendiri menurut kami itu signifikan bisa memengaruhi putusan pengadilan sebelumnya, putusan kasasi. Ya kita punya keyakinan Ibu (Atut) itu tidak terkait kasus suap ke MK dulu yang Pilkada Lebak itu,” ujar Sukatma, Rabu (6/1/2021).

4.Zumi Zola mengajukan PK atas vonis 6 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Dikutip dari Tribunnews.com, Zumi tampak menghadiri sidang perdana dengan agenda penyerahan permohonan PK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (6/1/2021). Belum diketahui secara detil alasan Zumi mengajukan PK dalam perkara ini. Sementara itu, berdasarkan situs SIPP PN Jakarta Pusat, diketahui bahwa permohonan PK tersebut diajukan pada 20 November 2020. Baca juga: Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola Ajukan Peninjauan Kembali Dalam kasus ini, Zumi dinyatakan bersalah menyuap 54 anggota DPRD Jambi senilai total Rp 16,34 miliar agar menyetujui Raperda APBD TA 2017 menjadi Perda APBND TA 2017 dan Raperda TA 2018 menjadi Perda APBD TA 2018. Selain itu, Zumi juga dinilai terbukti menerima gratifikasi senilai lebih dari Rp 40 miliar serta menerima 177.000 dollar AS, 100.000 dollar Singapura, dan 1 unit Toyota Alphard.

 

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami