Hukum

Cerita DPR yang Selalu Permasalahkan Kewenangan KPK Menyadap

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Pada Selasa yang lalu (26/9), Komisi III DPR mengalami perdebatan sengit di dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai kewenangan KPK untuk menyadap.

Selama ini DPR menilai KPK kerap melanggar aturan dalam melakukan penyadapan. Namun di sisi lain, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur penyadapan, sehingga sempat terjadi perdebatan keras soal itu.

Awalnya anggota Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu mengusulkan agar kewenangan penyadapan KPK mengikuti Undang-Undang Narkotika yang mengharuskan adanya izin pengadilan.

Kemudian usulan tersebut dibantah oleh anggota Komisi III DPR lainnya, Arsul Sani. Ia mengatakan KPK tak tunduk pada Undang-Undang Narkotika. “Itu tidak bisa! KPK tidak tunduk pada Undang-Undang Narkotika, nanti pengadilan bagaimana mau kasih izin?” ujar Arsul dalam ruang rapat Komisi III.

Akhirnya, politisi Partai Golkar Aziz Syamsuddin mengusulkan agar SOP (prosedur operasional standar) penyadapan KPK tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus mengacu pada undang-undang tertentu.

Karena itu, akhirnya Komisi III menyetujui usulan Aziz tersebut dan mendorong pemerintah bersama DPR segera menyusun undang-undang khusus penyadapan.

“Komisi III DPR mendesak pimpinan KPK agar melaksanakan kewenangan penindakan secara transparan, profesional, dan akuntabel, khusus kewenangan penyadapan yang diatur dalam SOP tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia,” kata Benny Kabur Harman selaku pimpinan rapat saat membacakan kesimpulan.

Wakil Ketua KPK Sampai Heran

Wakil Ketua KPK Muhammad Syarif curhat di tengah RDP bersama Komisi III DPR RI di Senayan, Selasa (26/9/2017). Ia heran kenapa dalam setiap kesempatan RDP yang sudah berlangsung tiga kali ini selalu mempermasalahkan hal yang sama yakni penyadapan.

“Yang melakukan penyadapan banyak tidak hanya KPK, kenapa setiap RDP selalu mempermasalahkan penyadapan,” keluhnya.

“Dulu kami rutin diaudit oleh Kemenkominfo yang lain tidak pernah, tetapi kenapa kini selalu dipermasalahkan karena digunakan sewenang-wenang,” lanjut dia.

Laode mengatakan bahwa kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan sudah ada di Pasal 12 UU No 30 Tahun 2002 mengenai KPK. Juga mengingatkan kembali bahwa sudah seharusnya semua pihak termasuk DPR mendesak pemerintah untuk segera melahirkan UU khusus yang mengatur tentang penyadapan.

Hal itu sesuai amanat keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 yang mengabulkan uji materi terhadap aturan penyadapan yang tertera di UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Kami tegaskan kewenangan penyadapan tidak dihilangkan dari KPK tetapi MK mengamanatkan pembentukan UU khusus penyadapan,” tambahnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami