Hukum

CIMB Niaga Anggap SPE Lalai

BTN iklan

Jakarta/Lei — PT Bank CIMB Niaga Tbk. mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian PT Sumatera Persada Energi setelah diklaim lalai membayar cicilan utangnya.

Berdasarkan berkas permohonan, emiten berkode BNGA tersebut mengaku belum mendapatkan pembayaran dari debitur sejak Januari 2016. Pembayaran tersebut diklaim berdasarkan perjanjian perdamaian PT Sumatera Persada Energi (SPE) yang pernah menjalankan restrukturisasi utang pada 2014.

“Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sejak Januari—Oktober 2016 dengan total tunggakan sebesar US$2,44 juta,” tulis kuasa hukum BNGA Swandy Halim yang dikutip, Minggu (13/11).

Dia menjelaskan SPE berstatus dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sejak 1 September 2014 melalui perkara No. 42/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam prosesnya, pemohon telah mengajukan tagihan kepada tim pengurus.

Tim pengurus, lanjutnya, telah memverifikasi dan mencatatkan tagihan tersebut dalam daftar piutang tetap. Pemohon yang berstatus sebagai kreditur dari SPE mendapatkan tawaran perjanjian perdamaian dengan skema pembayaran.

Debitur akan membayar cicilan utangnya setiap bulan dengan pembayaran terakhir pada 28 April 2020. Pemohon menyetujui proposal tersebut dan disahkan oleh majelis hakim menjadi perjanjian perdamaian pada 16 Oktober 2014.

Dalam perkembangannya, debitur justru lalai dalam menjalankan kewajibannya per 2016. Padahal pemohon telah melayangkan surat peringatan untuk menagih utang sebanyak tiga kali hingga 13 Mei 2016.

Swandy berpendapat kelalaian yang dilakukan debitur mengakibatkan seluruh utangnya menjadi jatuh waktu dan dapat ditagih secara seketika. Adapun, total kewajiban debitur per 21 Oktober 2016 adalah sebesar US$20,36 juta.

Berdasarkan Pasal 291 ayat (1) Undang-undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitur lalai memenuhi isi perdamaian. Dampaknya, debitur akan dinyatakan dalam pailit.

Sehubungan dengan dikabulkannya permohonan tersebut, BNGA mengusulkan Tisye E. Yunus dan Albert Jen Harris sebagai tim kurator.

SPE diketahui telah menjalani proses PKPU kembali dengan No. 107/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Namun, pemohon mengaku tidak terikat pada produk hukum tersebut.

Menurutnya, putusan PKPU debitur No. 42 adalah bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. “Tindakan pemohon yang mengajukan PKPU kedua dapat merusak tatanan sistem hukum kepailitan di Indonesia.”

Sementara itu, kuasa hukum SPE Aji Wijaya mengaku belum bisa memberikan tanggapan karena ingin mempelajari permohonan terlebih dulu. Selain itu, persidangan juga belum masuk pada agenda jawaban.

“Debitur memang dalam keadaan PKPU, apakah berlaku yang versi 2014 atau 2016, kami harus mengkaji dari sisi undang-undang,” ujar Aji.

Pihaknya berpendapat debitur tidak bisa serta merta mendapatkan status pailit jika permohonan pembatalan tersebut dikabulkan.

Berdasarkan Pasal 170 ayat (3) Undang-undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 hari setelah putusan pemberian kelonggaran diucapkan.

SPE saat ini sedang menjalani proses PKPU dengan No. 107/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Adapun, sebelumnya debitur pernah menjalani proses serupa dan perjanjian perdamaiannya telah disahkan pada 14 Oktober 2014. “Fasenya itu dulu yang dilalui jangan langsung memohonkan pailit,” katanya.

TOPJAYA

Dalam perkara berbeda, PT Topjaya Antariksa Electronics harus menghadapi permohonan restrukturisasi utang karena diklaim lalai memenuhi kewajiban terhadap PT Topla Abadi Jaya.

Kuasa hukum pemohon Syaiful Huda mengatakan termohon belum membayar tagihan atas barang yang dibuat dan dipasok oleh pemohon hingga telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Adapun, termohon merupakan produsen alat elektronik bermerek Toshiba di Indonesia.

“Jumlah tagihan pemohon kepada termohon sebesar Rp8,59 miliar hingga 14 Oktober 2016,” kata Syaiful, Kamis (10/11).

Termohon merupakan mitra usaha dan telah mengadakan perjanjian jual beli dengan objek HIPS Sheet. Pemohon merupakan penjual produk tersebut yang nantinya digunakan oleh termohon untuk melakukan produksi.

Polystyrene pengaruh tinggi (High Impact Polystyrene/HIPS) merupakan jenis plastik yang biasanya digunakan untuk kemasan. Termohon telah melakukan pemesanan sejak 27 Agustus 2014 hingga 28 Oktober 2015.

Dalam berkas jawaban, termohon melalui kuasa hukum Rony Hutajulu mengakui telah menjadi mitra bisnis pemohon selama 15 tahun lebih. Namun, pihaknya menolak dasar permohonan PKPU dari pemohon.

“Pemesanan barang tidak dapat dijadikan dasar telah timbul kewajiban yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih,” tulis Rony dalam berkas.

Menurutnya, total tagihan pemohon seharusnya hanya Rp6,63 miliar dari 53 invoice. Adapun jumlah utang yang ditagih pemohon dalam somasinya juga berbeda dengan berkas permohonan PKPU, yakni Rp7,9 miliar.

Kliennya merasa sudah melakukan iktikad baik dengan menawarkan cek senilai Rp60 juta. Tawaran tersebut dilakukan sembari menunggu proses verifikasi dan jumlah invoice yang menjadi utang termohon. Pihaknya juga membantah kreditur lain yang diajukan pemohon.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami