LiputanOpiniPKPUPolitik

Citra Personal Sebagai Dasar Memilih

BTN iklan

Pemilu 2019 dipastikan memberikan pilihan politik semakin beragam bagi rakyat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan bahwa sebanyak 16 partai politik tingkat nasional menjadi peserta Pemilu 2019.

Ada 12 partai peserta Pemilu 2014 dan empat partai baru. Ke-12 partai lama tersebut adalah PAN (Partai Amanat Nasional), PBB (Partai Bulan Bintang), PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Partai Demokrat, Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), Partai Golkar (Golongan Karya), Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat), PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia), Partai Nasdem (Nasional Demokrat), dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

Adapun keempat partai baru adalah Partai Berkarya, Partai Perindo (Persatuan Indonesia), Partai Garuda, dan PSI (Partai Solidaritas Indonesia).

Semakin banyaknya parpol dalam suatu sistem politik bisa dianggap mengandung sisi positif maupun sisi negatif. Namun, harus diakui bahwa sisi negatifnya jauh lebih signifikan dibandingkan dengan sisi positifnya.

Sisi positif itu setidaknya berupa terbukanya peluang yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk mendirikan parpol. Namun sejumlah sisi negatifnya, dan ini yang paling merugikan perkembangan demokrasi, antara lain berupa semakin kompleksnya mekanisme pengelolaan kekuasaan.

Secara paradoksal, sisi positif yang berupa terbukanya peluang bagi warga untuk mendirikan parpol pada dasarnya mengidap kelemahan. Artinya, justru di titik itulah parpol akan jadi instrumen kalangan elite berduit untuk menjadikannya sebagai kendaraan dalam mengamankan kepentingan personal.

Para elite yang berambisi mendirikan parpol itu bisa diuji kesungguhan mereka untuk membaktikan hidupnya demi orang banyak. Sejumlah pertanyaan berikut ini antara lain dapat digunakan sebagai parameter untuk mempertanyakan argumen mereka mendirikan parpol. Jika tak punya kepentingan personal atau egoisme pribadi, kenapa pendiri parpol baru itu tidak bergabung dengan parpol yang sudah ada? Pertanyaan kedua: dalam sejarah, parpol yang kuat dan bertahan lama adalah parpol yang punya basis pemilih yang loyal karena warna atau aspek ideologis. Sementara spektrum warna ideologis itu sudah terliput oleh 12 partai yang ada. Jadi dengan warna ideologi apalagi parpol baru itu akan membangun basis konstituen? Jika berkiblat pada pengalaman negara yang mapan sistem politiknya, elite politik yang berambisi mendirikan parpol baru itu akan berpikir dua atau tiga kali sebelum memutuskan mendirikan parpol. Negara-negara yang mapan dalam menjalankan demokrasi umumnya memiliki jumlah parpol yang bisa dihitung dengan jari satu tangan manusia. Pada dasarnya yang dibutuhkan oleh demokrasi adalah dua parpol utama, yang berperan sebagai parpol penguasa dan parpol oposan.

Untuk Indonesia, ada yang punya opini bahwa jumlah yang ideal sebaiknya tak lebih dari lima parpol. Tentu angka lima itu subjektif karena tak ada tolok ukur ilmiahnya.

Dengan berlaganya 16 parpol dalam Pemilu 2019, publik akan menentukan pilihan politik mereka, tentu dengan tingkat kebingungan yang semakin tinggi seiring dengan semakin banyaknya jumlah parpol.

Tampaknya, pada saat pencoblosan, rata-rata pemilih tak akan berpikir panjang dengan berbagai pertimbangan seperti ideologi parpol, program kerja parpol dalam menentukan parpol apa atau elite politik siapa yang akan mereka pilih untuk menjadi pengambil keputusan masalah kenegaraan setelah menang dalam pemilu. Bisa diprediksi bahwa mereka rata-rata akan memilih berdasarkan ketersohoran elite politik dengan citra personal yang dibangunnya selama ini.

Itu sebabnya, elite politik pendatang baru seperti kaum selebritas entah artis, badut, pelantun, bintang iklan yang selama ini punya citra personal jauh dari jagat politik yang penuh intrik masih akan berpotensi untuk menang ketika ikut berlaga dalam Pemilu 2019.

Namun, citra personal semacam itu hanya bisa memenangkan pribadi-pribadi elite politik bersangkutan, tapi belum tentu sanggup mendongkrak perolehan suara secara kelembagaan parpol. Andaikan Partai Idaman yang dibesut Raja Dangdut Rhoma Irama lolos verifikasi KPU, ketersohoran sang pendiri belum tentu sanggup membesarkan parpol yang gugur sebelum bertanding dalam dalam kontes Pemilu 2019 itu.

Citra personal sebagai pertimbangan memilih dalam pencoblosan pemilu baik legislatif maupun eksekutif agaknya lumrah belaka mengingat konteks kepartaian politik di Tanah Air yang sedemikian beragam. Jika yang bertarung dalam pemilu adalah dua partai besar, pemilih tentu bukan lagi mencoblos berdasarkan citra personal elite yang berkiprah di parpol tapi berpatokan pada platform dan agenda politik masing-masing parpol.

Akan tetapi, kecenderungan politik global bisa membalikkan kelaziman dalam proses berdemokrasi itu. Agenda parpol dan citra elite bisa saling berdialektika. Populisme yang lagi marak dan menjadi variabel penting dalam kemenangan Donald Trump dalam pilpres di AS menjadi simptom bahwa citra personal semakin punya signifikansi sebagai pertimbangan memilih.

Tampaknya, yang paling rasional dalam menentukan pilihan politik di saat pencoblosan pada Pemilu 2019 adalah menggabungkan antara pertimbangan citra personal dan rekam jejak elite politik yang berlaga dalam perebutan kekuasaan.

Kini, dengan bantuan mesin pencari yang semakin canggih dan menyajikan semakin banyak data di dunia maya, pemilih dapat dengan mudah mencari rekam jejak elite politik yang layak pilih. Dengan memilih secara cerdas itulah, diharapkan elite politik yang terpilih adalah sosok yang tepercaya dan amanah dalam memerankan misi politik.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami