HEADLINESHukum

Consultative Meeting bahas tata tertib & kode etik DPRD Kab. Sampang

BTN iklan

LEi, Jakarta- Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang mengadakan Consultative Meeting yang membahas tata tertib & kode etik DPRD Kabupaten Sampang. Acara ini diadakan di Malang 25 Febuari dengan melakukan Pengkajian/Review Peraturan Tatib Dewan.


Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Sampang memandang perlu Meninjau Peraturan Tatatertib DPRD serta Peraturan Kode etik DPRD. Untuk itu,
DPRD Sampang mempercayakan kepada Tim FH-UWG utk melakukan pengkajian/review.

Dalam kunjungan ke FH-Univ. Widyagama, dalam rangka Consultative Meeting itu Rombongan berjumlah 30 orang dengan dipimin langsung oleh Ketua DPRD Sampang, Fadol, hadir pula Wakil Ketua DPRD, Amin Arif Tirtana, dan Ketua Badan Kehormatan, Abdus Salam.

Consultative Meeting dibuka oleh Rektor Univ. Widyagama Malang, Dr. Agus Tugas Sudjianto, ST., MT dan Pelaksanaan konsultasinya dipimpin langsung oleh Dekan Fak. Hukum, Dr. Purnawan D. Negara, SH., MH, sedang Tim Kajian dipimpin oleh Zulkarnain SH., MH Kaprodi Ilmu Hukum Univ. Widyagama Malang

Consultative Meeting dilakukan karena DPRD Kabupaten Sampang memerlukan pijakan masukan secara akademis atas problem penyusunan tatib dewan yang ada.

Zulkarnain, SH., MH selaku Ketua Tim Kajian menjelaskan bahwa setelah dilakukan Review awal, ternyata Peraturan Tatib DPRD Sampang sudah dibuat dan menyesuaikan PP 12 tahun 2018, namun masih perlu dilakukan penyesuaian dengan terbitnya Perpres 33 tahun 2020 dan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020.

Sedangkan untuk peraturan kode etik DPRD sampang malah lebih parah lagi karena ketentuan yang diatur secara normatif sudah out of date, karena masih berdasar PP No 16 tahun 2010, padahal ketentuan kode etik DPRD sudah diarahkan utk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 126 PP No 12 th 2018.

Dengan demikian, simpulan awal dari Tim FH UWG, merekomendasikan perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian terhadap Peraturan Tatib DPRD dan Peraturan Kode Etik DPRD Sampang.

Menariknya, fakta di lapangan, dalam proses penyusunan APBD, dengan munculnya Kemendagri tersebut, anggota DPRD khususnya Badan Anggaran merasa ‘ditelikung’ aturan, karena SIPD (sistem informasi pembangunan daerah) mengharuskan rencana program tahun berikutnya sudah ‘dikunci’ pada awal tahun (maksimal Maret), padahal pembahasan Kebiakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) masih dibahas pada pertengahan tahun. Sehingga dengan demikian Peran Banggar menjadi semu. Padahal menurut Zulkarnain sudah ada ketentuan Pasal 54 PP 12 tahun 2018 yg fleksibel dan akomodatif dengan kepentingan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, melalui rencana Perubahan Tatib DPRD Sampang tersebut nantinya akan dituangkan ketentuan yg memungkinkan peran Banggar DPRD lebih ‘terasa’ manfaatnya untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat pada umumnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami