Hukum

Cultural Genocide Terhadap Masyarakat Adat melalui Hukum

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Dilansir dari tulisan milik Prof. Sulistyowati Irianto mengenai refleksi atas kasus Cigugur – Sunda Wiwitan yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.

Perlahan tetapi pasti masyakarakat adat, apalagi yang berkelindan dengan kedudukannya sebagai komunitas agama penghayat, semakin tersingkir dari tanah leluhurnya sendiri. Putusan hakim di pengadilan banyak mengalahkan masyarakat adat (kasus Cigugur, Sunda Wiwitan), bahkan masyarakat adat yang sudah dimenangkan Mahkamah Agung-pun tidak dapat mengembil kembali kehilangan sumberdaya alamnya (Sedulur Sikep-Kendeng).

Dampaknya sangat luas, masyarakat adat semakin kehilangan ruang hidupnya, dan proses pemiskinan terhadap kaum perempuannya. Di antaranya ada yang terlempbar sebagai buruh migran perempuan (Kasus TKW Indonesia yang dihukum 18 tahun di Singapore adalah salah seorang warga Kendeng)

Awal masuknya adalah melalui kasus yang nampak privat, kasus perdata, soal waris, “hanya” dipersoalkan oleh sekelompok orang dalam jumlah kecil. Ini struktur, image, yang sedang dibangun.
Namun, perlahan tetapi pasti perampasan tanah akan menjadi fenomena yang masif, meluas, dan akhirnya menuju kepunahan masyarakat adat.

Caranya sistematis, “cantik”, “tak kelihatan”, “prosedural hukum”, tetapi sebenarnya adalah kolaborasi kekuatan politik (termasuk elit daerah), ekonomi (pemodal besar) (dan kelompok intoleran), yang sedang berusaha mengambil alih sumberdaya alam masyarakat adat (tanah dan mineral).

Tahukah bahwa masyarakat adat adalah pemangku tanah Nusantara, yang sudah ada sebelum Indonesia terbentuk 17 Agustus 1945. Hukum adat sudah lebih dahulu ada sebelum ada hukum negara. Hukum adat sangat dihormati oleh para pendiri bangsa ini dan para Meester in de rechten di masa awal.

Esensi ke-Indonesian, NKRI, yang adalah unifikasi dan nasion-nasion kecil, yaitu masyarakat adat (Harsya Bachtiar, 1976).

Masyarakat adat adalah masyarakat komunal, eksistensi mereka hidup adalah tanah dan sumber daya alamnya. Bila SDA hilang, eksistensi masyarakat adat pun punah…Itu sebabnya mereka tidak mengenal hukum waris (seperti Perdata Barat), membagi tanah untuk keperluan individu. Tanah dikelola bersama secara komunal untuk kepentingan bersama.

Mengapa para penegak hukum, hakim, yang mengadili kasus-kasus tanah adat tidak memiliki pengetahuan tentang masyarakat adat dan hukum adatnya sendiri ?

Mengapa para birokrat teralineasi dari ibu Bumi Nusantara nya sendiri ?

Dan lebih sakit lagi, bila para ilmuwan sosial dan humaniora, tidak memiliki pengetahuan tentang ini semua dan keluar dengan klaim-klaim sumir – nya ?

#SAVEMASYARAKATADAT
#SAVETANAHADAT
#SAVEINDONESIA

Penulis:
Prof. Sulistyowati Irianto
(Dosen UI)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami