BTN iklan
HEADLINESHukumLiputanNasionalSengketa Merek

Daerah Migas Tuntut Bagi Hasil Lebih Besar

BALIKPAPAN, 17/4 (LEI) – Pemerintah Kota Balikpapan sebagai salah satu daerah pengolah minyak dan gas bumi (migas) menuntut dana bagi hasil (DBH) komoditas itu lebih besar, menyusul kejadian tumpahan minyak di Teluk Balikpapan akhir Maret lalu.

“Kita mengalami dampak kerugian yang luar biasa dan sebelumnya terpapar risiko yang luar biasa juga,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Rahmad Mas’ud, di Balikpapan, Selasa.

Menurut dia, setidaknya ada 11 kota dan kabupaten yang menuntut pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang lebih banyak dari 30,5 persen seperti selama ini didapatkan.

“Kami sudah berjuang sejak 2004 di DPR RI, diantaranya juga dengan membuat naskah akademik sehingga permintaan itu sangat logis dan mudah dipahami,” kata Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni pada kesempatan terpisah.

DBH untuk daerah penghasil migas diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Revisi undang-undang ini masuk proyek legislasi nasional pada DPR RI periode 2014-2019 namun hingga kini belum jelas.

Daerah penghasil adalah daerah tempat sumber daya alam, dalam hal ini minyak dan gas bumi ditemukan dan ditambang. Daerah pengolah adalah minyak dan gas bumi tersebut diolah untuk mendapatkan nilai tambah.

Kedua daerah, baik penghasil maupun pengolah menghadapai risiko dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan penambangan ataupun pengolahan tersebut.

“Revisi kita perlukan sebab tidak ada satu pun pasal di UU Nomor 33 Tahun 2004 yang dari 101 pasal itu daerah pengolah disebut. Karena itu kita berjuang,” kata Neni.

Pada kejadian tumpahan minyak dan disusul kebakaran minyak mentah di tengah laut di Teluk Balikpapan tersebut, lima warga Kota Minyak tewas, satu mamalia laut langka yaitu pesut (Orcaella brevirostris) juga turut ditemukan mati, 162 kapal nelayan berikut alat tangkapnya tak bisa digunakan melaut karena tercemar minyak.

Minyak juga menyebar hingga kawasan seluas 12,7 ribu hektare, termasuk menempel di pohon-pohon bakau hingga Tempadung jauh di utara Teluk.

Dikhawatirkan nantinya pohon-pohon mangrove ini akan mati karena akar napasnya tertutup minyak, seperti juga minyak mungkin mempengaruhi padang lamun dan terumbu karang. Baik mangrove, padang lamun, dan terumbu karang adalah habitat bagi sejumlah jenis ikan dan bagian dari rantai makanan.

Bau minyak yang menyengat juga menyebabkan ribuan penduduk, terutama wanita dan anak-anak mengalami sesak napas, mual dan muntah di sisi Penajam Paser Utara dan sebagian lagi di Balikpapan Barat.

“Itu risiko yang dihadapi dan diterima daerah pengolah. Sebab itu kita berhak atas pembagian DBH yang lebih besar,” sebut Neni.

Di Balikpapan ada kilang Pertamina yang mengolah 200 ribu barel minyak per hari saat ini, di Bontang ada industri strategis pengolahan gas alam cair atau LNG oleh PT Badak.

Apalagi lanjutnya, ketika migas sudah diolah, harga jualnya melonjak tinggi. Sudah sewajarnya daerah pengolah mendapatkan porsi yang berbeda. Sebagai contoh gas, menurut Neni, saat baru keluar dari sumur harganya baru 1 dolar AS per mmbtu dan setelah diolah menjadi 7 dolar AS per mmbtu.

“Karena itu kami menuntut keadilan,” kata Plt Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud. [antara]

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Komentar Anda...

Related Articles

Close
Close