Liputan

Dagang Pengaruh Yang Jerat Ketum PPP Romahurmuziy

BTN iklan

JAKARTA,LEI – Terjeratnya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan menambah lagi catatan ketum parpol yang terjerat korupsi.

Ketentuan mengenai memperdagangkan pengaruh termaktub dalam Pasal 18 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC). Dagang pengaruh adalah hal yang sangat dilarang.

UU Tipikor hanya membahas tentang suap yang dilakukan oleh negara dan otoritas penegak hukum. Ini  membuat banyak lembaga memenangkan negara memperjuangkan pengaruhnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pasalnya, perdagangan yang dilakukan pimpinan negara tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Menurut Loade (dikutip dari bisnis.com), KPK sangat mendukung dagang pengaruh dimasukkan ke dalam revisi UU Tipikor. Evaluasi UNCAC, kata Laode, UU Tipikor belum sepenuhnya mengikuti pasal UNCAC.

“Kita belum mengatur ketentuan khusus perdagangan pengaruh, memperkaya diri tidak sah, ada juga berhubungan penyuapan pejabat publik, salah satunya adalah suap menyuap kalangan swasta,” kata Laode.

Laode menyebutkan bahwa Indonesia harus menyusul negara-negara lain yang sudah menyesuaikan dengan konvensi internasional menyusul review oleh Inggris dan Uzbekistan.

“Itu temuan review UNCAC,” kata Laode. “Karena kita sudah ungkap gratifikasi maka pemerintah dan DPR menyesuaikan hukumnya dengan konvensi internasional.”

Pada kasus Rommy, lembaga antirasuah juga menduga bahwa ini lebih mengarah terhadap Rommy selaku Ketua Umum PPP. (dari berbagai sumber)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close