BTN iklan
Opini

Dana Desa Membangun dari Pinggiran

Jakarta, LEI/Antara – Apa yang menjadi keluhan warga desa selama ini, akhirnya terjawab dengan mekanisme dana desa yang diturunkan langsung dari APBN ke rekening anggaran desa.

Itulah anggaran yang selama 70 tahun Indonesia merdeka dinantikan warga desa. Dengan modal itu satu dua impian warga bisa segera dijalankan tanpa harus melewati musrenbang di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Menurut Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika, pada tahun 2015 kucuran dana desa mencapai Rp20,7 triliun dan tahun 2016 sampai akhir Maret telah disalurkan Rp7,1 triliun dari rencana Rp46,9 triliun dalam dua tahap. Ia menginginkan agar yang menentukan penggunaan dana desa adalah masyarakat desa melalui musyawarah tanpa ada intervensi dari kecamatan maupun pemda dan pemprov.

Memang terbukti, sejumlah desa sudah mulai menggeliat ekonominya setelah dana desa 2015 mereka gunakan untuk pembenahan infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, dan irigasi. Sebagai contoh yang diambil dari laman Kemendesa.go.id, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Bali, menggunakan dana desa untuk membangun jalan usaha tani, sehingga harga bambu petani bisa dijual lima kali lipat lebih tinggi.

“Sebelumnya harga bambu hanya Rp1.000 per batang. Sekarang sudah naik Rp4.000-5.000 per batang,” ungkap Madirupa, Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Taro.

Selama ini petani mengeluhkan sulitnya akses pemasaran menyebabkan biaya transportasi bambu sangat tinggi. Peternak juga mengaku kesulitan membawa rumput ke kandang sapi mereka. Jadi begitu ada dana desa Rp332 juta, semua sepakat sebagian dana itu digunakan membuat jalan tani di desa mereka. Jalan tani itu juga memudahkan perajin seni mencari kayu yang dibutuhkan.

Tidak hanya itu, dana desa Tahun 2015 juga dimanfaatkan Desa Taro untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan uniknya memilih usaha pengelolaan sampah anorganik yang juga memberikan efek positif bagi kebersihan lingkungan. BUMDes yang sudah berjalan sejak awal tahun 2016 sudah beroperasi dengan mengumpulkan sampah anorganik seperti plastik, botol, dan besi, untuk dijual ke pedagang pengumpul.

Menurut Madirupa, dengan dana desa tahun 2016 yang mencapai Rp788 juta, pihaknya akan mengembangkan potensi wisata desa karena ada Pura Gunung Rawung (Pura Agung) di wilayah Banjar Taro Kaja dan hutan dengan jalur tracking yang indah.

Itu merupakan potret, tumbuhnya ekonomi desa akibat penggunaan dana desa yang tepat sehingga muncul pula serapan tenaga kerja desa mulai dari tenaga pembangunan jalan sampai pengelolaan bank sampah.

Penyerapan tenaga kerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengungkapkan dana desa tahun 2015 sebesar Rp20,7 triliun untuk 74.093 desa telah mampu menyerap tenaga kerja langsung 2.657.916 orang sehingga mempunyai sumbangan bagi penanggulangan kemiskinan.

“Ini sifatnya cash for work bagi masyarakat desa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, meski baru pertama kali dalam sejarah ada dana APBN langsung dialokasikan ke desa, namun ternyata dana desa tahun 2015 sudah mampu memberi kontribusi kongkrit terhadap desa, yakni terkait peningkatan sarana prasarana dan layanan dasar, sarana prasarana ekonomi, serta penyerapan tenaga kerja.

Dana desa tahun 2015 memang diprioritaskan untuk membangun infrastruktur yang bersifat padat karya dan tidak boleh dikontraktualkan. “Bahan baku pembangunan dari desa, pekerjanya dari desa, sehingga dana desa itu benar-benar berputar di desa,” katanya.

Lebih lanjut, Dirjen PPMD Ahmad Erani Yustika mengungkap, komposisi penggunaan dana desa 2015 dimana untuk pelaksanaan pembangunan desa sebesar 89,44 persen, penyelenggaraan pemerintahan desa 5,4 persen, pembinaan kemasyarakatan 2,57 persen dan pemberdayaan masyarakat sebesar 2,59 persen.

“Penggunaan dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 5,4 persen, itu yang menyalahi aturan seperti untuk renovasi balai desa dan pembinaan perangkat desa. Karena seharusnya menggunakan alokasi dana desa dari kabupaten,” katanya.

Beberapa kekurangan lain yang masih ditemui yaitu pertama adanya intervensi dari Pemerintah Kabupaten untuk memaksakan program menggunakan dana desa seperti untuk pembangunan pagar sekeliling jalan desa. Kedua, masih ada musyawarah desa yang hanya didominasi oleh elit tertentu untuk meloloskan program yang didukung mereka tanpa melibatkan aspirasi masyarakat yang mayoritas.

“Kekurangan ini akan terus diperbaiki terutama agar aparat desa mempunyai kapasitas dalam mengelola dana desa serta adanya bimbingan dari tenaga pendamping lokal desa, pendamping tingkat kecamatan dan tenaga ahli di tingkat kabupaten,” kata Erani yang menyelesaikan studi doktoral (Ph.D) di University of Gttingen, Jerman.

Ia mengingatkan 45 persen desa di Indonesia adalah desa tertinggal dan 18,25 persen merupakan desa sangat tertinggal sehingga desa-desa itu membutuhkan pendampingan semua pihak agar dana desa dipakai secara maksimal dan tanpa penyimpangan.

Dalam setiap kunjungan kerja Menteri Desa Marwan Jafar juga mengingatkan soal transparansi dan akuntabilitas dana desa. “Gunakan dana desa sebaik-baiknya, karena akan langsung diaudit BPK. Penggunaan harus transparan, akuntabel dan jangan ada penyelewengan. Indonesia harus dibangun dari pinggiran, dari desa, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi,” ujarnya.

Menteri berharap, dana desa pada 2016 mampu berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,041 persen, menyerap 1,8 juta tenaga kerja, meningkatkan 18 persen infrastruktur pedesaan, dan memberikan kesempatan bekerja serta memperbaiki ekonomi bagi 6,56 persen masyarakat miskin di pedesaan.

Prioritas 2016 Untuk pemanfaatan tahun 2016, Dirjen PPMD mengungkapkan, sesuai Peraturan Menteri Desa No.21/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, maka perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa.

Sehingga untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal harus mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa. Sementara desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat desa.

Desa maju atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasana yang berdampak pada perluasan ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa desa dalam membuka lapangan kerja, padat karya, teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan badan usaha milik desa atau (BUMDes).

Dengan hadirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka ke depan desa mendapat peluang yang lebih besar untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan melalui BUMDes.

Saat ini BUMDes diberi peluang untuk mengembangkan berbagai jenis usaha sesusai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan jenis-jenis usaha tersebut meliputi, jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri kecil dan rumah tangga.

Dirjen mengungkapkan semangat untuk membentuk BUM Desa begitu antusias sehingga dalam setahun terakhir sudah terbentuk 8.000 BUMDes baru. “Tahun lalu masih 4.000 BUMDes, sekarang ini sudah tercatat ada 13.000 BUMDes, katanya.

Bahkan, ada kabupaten yang menyambut positif penggunaan dana desa untuk BUM Desa seperti Kabupaten Enrekang yang menyiapkan dana pendamping tambahan dari APBD untuk BUM Desa yang mendapat suntikan dana desa itu. Jadi jika ada BUM Desa mendapat dana Rp50 juta dari dana desa. Maka akan ditambah lagi Rp50 juta dana dari APBD kabupaten agar skala usahanya menjadi besar.

“Sekarang muncul inovasi dari pemda-pemda untuk memperkuat efektifitas dana desa agar mampu membangkitkan pembangunan di desa,” katanya.

Namun, mantan Direktur Eksekutif INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) itu mengingatkan, jangan sampai keberadaan BUMDes akan mematikan pelaku ekonomi lain yang sudah ada di desa. “Hindari persaingan yang mengakibatkan saling bunuh antar pelaku ekonomi di desa,” ujarnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Komentar Anda...

Related Articles

Close
Close