Politik

Dari Mutasi Pejabat Kepri hingga Interpelasi Gubernur

BTN iklan

Tanjungpinang, LEI/Antara – Nurdin Basirun belum setahun menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Riau, tetapi cukup banyak menghadapi permasalahan, antara lain berupa interpelasi yang dijadwalkan DPRD pada 5 Desember 2016.

Usulan penggunaan hak interpelasi menggema di Kantor DPRD Kepri beberapa saat Nurdin dan Sekda TS Arif Fadillah baru-baru ini melaksanakan mutasi pejabat eselon II-IV, tanpa mengundang legislatif.

Berawal dari mutasi dadakan, tanpa pemberitahuan kepada pejabat yang akan dilantik hingga tidak diundangnya pimpinan DPRD Kepri, berbagai agenda tersembunyi mulai terkuak. Dari berbagai permasalahan yang terjadi dalam mutasi, muncul isu “karimunisasi”, yaitu memboyong sejumlah pejabat dari Kabupaten Karimun–daerah asal Nurdin dan Arif.

Sejumlah anggota DPRD Kepri menemukan fakta isu itu bukan isapan jempol belaka, karena cukup banyak pejabat asal Karimun yang diboyong ke Pemprov Kepri.

“Itu (mutasi) hak gubernur, tetapi harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan dipaksakan pejabat yang belum memenuhi persyaratan menempati jabatan tertentu,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Kepri Dewi Komalasari.

Golkar, PDIP dan Partai Hanura mendukung permasalahan mutasi diselesaikan melalui penggunaan hak interpelasi. Anggota DPRD Kepri dari fraksi itu mencari dukungan selama sekitar sepekan.

Hasilnya cukup mengejutkan. Jumlah anggota legislatif yang mendukung penggunaan hak interpelasi mencapai 23 orang, lebih dari cukup.

Mereka mendeka Gubernur Nurdin Basirun menjawab semua permasalahan yang terjadi dalam mutasi pejabat eselon II-IV.

“Penggunaan hak interpelasi itu untuk mendorong perbaikan kinerja pemerintah. Jadi merupakan hak yang biasa,” kata Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak.

Upaya mencegah penggunaan hak interpelasi yang dilakukan sejumlah politikus, termasuk Nurdin pun sia-sia. Pertemuan makan malam dengan anggota legislatif yang dilaksanakan baru-baru ini juga gagal, karena hanya 10 dari 43 anggota DPRD Kepri yang hadir.

Rapat paripurna pengajuan hak interpelasi enam hari lalu tetap terlaksana. Dari 22 anggota DPRD Kepri yang hadir, 21 orang di antaranya setuju penggunaan hak interpelasi.

Sementara sejumlah anggota DPRD Kepri sudah mencari dukungan agar menggunakan hak interpelasi untuk menguak permasalahan mutasi pejabat eselon II-IV yang mendadak dilakukan Gubernur Nurdin baru-baru ini.

Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kepri Sahat Sianturi mengklaim beberapa anggota DPRD Kepri yang bukan berasal dari partai pengusung M Sani (almarhum)-Nurdin Basirun pada Pilkada Kepri 2015 memberi dukungan penggunaan hak interpelasi.

Tujuan anggota DPRD Kepri mengajukan hak interpelasi semata-mata mendorong Gubernur Kepri Nurdin Basirun meningkatkan kinerjanya.

“Tidak ada maksud lain selain mendorong pemerintahan ini agar lebih baik lagi, terutama dalam mengambil kebijakan yang strategis,” katanya.

Sembilan Peraturan Juru bicara hak interpelasi DPRD Kepri Taba Iskandar mengatakan hak interpelasi melekat pada setiap anggota legislatif yang dapat dipergunakan untuk meminta keterangan kepada gubernur atas kebijakan yang dinilai mempengaruhi kepentingan masyarakat.

“Mutasi pejabat eselon II-IV tidak dilaksanakan sesuai prosedur,” katanya.

Inisiator interpelasi menilai setidaknya Gubernur Nurdin tidak mengikuti sembilan aturan perundang-undangan, diantaranya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai.

Dari ketentuan itu, kata dia seharusnya mutasi pejabat dilakukan secara profesional, memenuhi asas keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan.

Promosi ASN harus dilakukan secara objektif berdasarkan penilaian yang profesional melalui pengukuran kinerja, dan prestasi ASN minimal dinilai dua tahun bekerja sebelumnya.

“Jadi mutasi tidak berhubungan dengan asal daerah, tidak boleh hanya satu kabupaten saja,” singgungnya.

Berdasarkan surat edaran Mendagri, seharusnya mutasi dilakukan untuk mengisi pejabat pada satuan organisasi tata kerja yang baru, tetapi yang terjadi justru sebaliknya.

“Kenapa gubernur tidak sabar menunggu satu bulan lagi untuk melakukan mutasi dengan menggunakan SOTK yang baru?” katanya.

Berdasarkan hasil investigasi inisiator hak interpelasi, diperoleh banyak data mutasi pejabat eselon II-IV yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Salah satu contoh, Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kepri merangkap sebagai Plt Asisten III Pemprov Kepri.

“Bayangkan eselon III menjadi pejabat asisten, begitu tinggi lompatannya. Bagaimana dia dapat memerintah pejabat eselon II?” ujarnya.

Fakta lainnya, salah seorang pejabat atas nama Burhanudin, Sekretaris Disperindag menjabat sebagai Plt Kepala Disperindag. Kondisi yang sama juga terjadi di Dinas pertambangan dan Energi Kepri.

Ada pula empat pejabat yang tidak mendapatkan jabatan tanpa alasan yang jelas. Pejabat itu tidak mengetahui kesalahannya.

“Yang ikut assesment tidak mendapat jabatan. Pejabat yang tidak sesuai pendidikan. Ada tujuh pejabat yang ditetapkan tetapi tidak ikut pelantikan dan tidak disumpah,” katanya.

Dia mengemukakan penggunaan interpelasi ini momentum untuk berjuang untuk kepentingan masyarakat. Seharusnya, anggota DPRD Kepri yang mendukung penggunaan hak interpelasi bukan hanya dari partai yang tidak mengusung Sani-Nurdin pada pilkada, melainkan 43 anggota legislatif.

“Interpelasi ini momentum. Ini untuk memperjuangkan, kebenaran, bukan untuk kepentingan politik,” ujar Taba, yang juga inisiator hak interpelasi.

Ia memberi apresiasi kepada anggota Fraksi Hanura yang berjuang untuk menggunakan hak interpelasi, meski mengalami jalan berliku.

“Saya sangat salut dan memberi apresiasi kepada anggota legislatif dari Hanura,” ujarnya.

Tarik Dukungan

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menarik dukungan penggunaan hak interpelasi kepada Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun terkait permasalahan mutasi pejabat eselon II-IV.

Anggota Fraksi PKS-PPP DPRD Kepri Syarafudin Aluan, mengatakan, penarikan dukungan untuk mengajukan hak interpelasi disebabkan PPP salah satu partai pengusung Sani-Nurdin.

“Saya mendukung penggunaan hak interpelasi, karena itu hak masing-masing anggota legislatif, tetapi apa alasannya menggunakan hak itu kalau Gubernur Kepri sudah memperbaiki nama-nama pejabat yang dimutasi,” kata Syarafudin yang juga Sekretaris Komisi I DPRD Kepri.

Ia menyampaikan, menarik diri sebagai salah seorang yang penggagas penggunaan hak interpelasi dalam rapat paripurna pengajuan hak interpelasi di DPRD Kepri.

“Gubernur Kepri sudah memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ditemukan dalam mutasi pejabat. Sebagai manusia tentu beliau tidak terlepas dari salah,” ucapnya.

Penarikan dukungan itu diterima Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak. Namun Jumaga menegaskan sikap Syarafudin tidak mempengaruhi pengajuan hak interpelasi karena jumlahnya mencapai 23 orang.

“Kami hargai sikap Pak Aluan, tetapi itu tidak berpengaruh apa-apa. Yang mendukung interpelasi itu lebih dari cukup,” tegasnya.

Minta Maaf

Sekda Kepri Arif Fadillah dalam berbagai kesempatan meminta maaf kepada anggota legislatif. Arif berdalih undangan untuk DPRD Kepri sudah dibuat, namun tidak diberikan oleh stafnya.

“Kekeliruan yang terjadi dalam mutasi pejabat eselon II-IV sudah segera diperbaiki,” ucapnya.

Sementara Gubernur Nurdin Basirun enggan menanggapi rencana sejumlah anggota legislatif menggunakan hak interpelasi terkait dengan polemik mutasi pejabat eselon II-IV di daerah itu.

“Nanti saya jawab. Nanti saya jawab,” ucap Nurdin.

Ia mengatakan, permasalahan itu tidak akan disampaikan kepada wartawan.

“Bukan di sini (saat diwawancara wartawan, red.) saya jawab. Nanti di DPRD Kepri,” ujarnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close