Hukum

Data Nasabah Dibuka Pacu Penutupan Kartu Kredit

BTN iklan

Jakarta LEI – Saat ini pemerintah kembali mewajibkan bank penerbit kartu kredit melaporkan transaksi nasabahnya hal tersebut dikhawatirkan akan memacu penutupan kartu kredit gelombang kedua.

Pelaporan transaksi nasabah kartu kredit tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

Beleid tersebut diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jelang akhir 2017, tepatnya pada 29 Desember dan diundangkan pada tanggal yang sama. Pelaporan hanya ditujukan kepada kartu kredit yang total transaksi pembelanjaan (tagihan) paling sedikit Rp1 miliar dalam satu tahun. Proses penyampaiannya dilakukan setiap tahun sesuai periode penyampaian data keuangan untuk saldo rekening per 31 Desember.

Sebelumnya, Pada Maret 2016, Kementerian Keuangan sempat mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2016. Dalam beleid di masa Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro tersebut, kewajiban pelaporan data transaksi diberlakukan kepada 23 bank/lembaga penyelenggara kartu kredit. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan masa uji coba, PMK tersebut dinyatakan batal, meskipun dampaknya tetap terasa bagi perbankan.

Penurunan jumlah kartu kredit yang beredar mulai terasa sejak Mei 2017 dan mencapai titik terendah pada Juni dengan jumlah total kartu sebanyak 16,77 juta keping. Sejak saat itu, kartu yang beredar berangsur kembali bertambah, meskipun posisi pada akhir 2017 masih lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Taswin Zakaria mengatakan, aturan pembukaan data transaksi nasabah kartu kredit diproyeksi akan kembali memicu penutupan kartu kredit, sebagaimana yang terjadi ketika uji coba aturan serupa diberlakukan pada 2016 lalu.

Ketika itu, jumlah kartu kredit yang beredar dan nominal transaksi kartu kredit menurun. Sebaliknya, transaksi tunai justru meningkat. Kondisi tersebut, menurut Taswin, mencerminkan bahwa sebagian pengguna kartu kredit untuk transaksi merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk menutup kartunya.

“Ketika dicoba diterapkan sekitar 2 tahun lalu kita sudah lihat sendiri dampaknya. Penutupan kartu kredit cukup banyak. Tinggal pengguna kartu yang menggunakan kartu kredit sebagai sumber utang,” katanya, Selasa (6/2).

Direktur Utama PT Bank BNI Syariah Firman Wibowo mengatakan bahwa pihaknya siap mengikuti aturan mengenai pelaporan transaksi kartu kredit.

“Tugas kami sekarang adalah mempersiapkan teknis penyampaian laporan tersebut baik dari aspek isi maupun metode penyampaiannya,” katanya kepada Bisnis.

Firman juga sudah mendapat informasi mengenai batas waktu pemasukan data ke otoritas pajak. Data paling lambat masuk pada 1 Juli 2018.

Kriteria transaksi yang dilaporkan adalah minimal Rp1 miliar per tahun atau rata-rata Rp83 juta per bulan.

PT Bank MNC Internasional Tbk. juga menyanggupi permintaan pemerintah untuk membuka data transaksi kartu kredit tersebut, selama data yang disampaikan hanya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan pajak.

Presiden Direktur Bank MNC Benny Purnomo mengatakan, pelaporan transaksi kartu kredit sebenarnya sudah didengungkan sejak 2 tahun yang lalu. Namun penerapannya baru dilakukan pada 2018 setelah program tax amnesty. Dia berharap pemberlakuan PMK tidak akan memberikan efek negatif terhadap bisnis kartu kredit.

“MNC akan ikuti pelaporan transaksi sepanjang data yang disampaikan sebatas hanya digunakan untuk kepentingan cross check pembayaran pajak,” ujarnya.

-dari berbagai sumber-

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami