Opini

Di Balik Jalan panjang Rekonsiliasi Tradegi 65 Oleh Genta Tenri Mawangi

BTN iklan

Jakarta/Lei – Tragedi Gerakan 30 September (G30S) 1965 tampaknya akan terus jadi beban bagi sejarah negeri ini jika tiap pihak yang “terlibat” lebih mengedepankan perdebatan atas “kebenaran” dibanding rekonsiliasi terhadap korban.    Padahal diktum pemikiran pasca-modern, khususnya pandangan Thomas Kuhn dalam bukunya “Structure of Scientific Revolutions” telah mengingatkan, tak ada yang dinamakan “kebenaran” tunggal. Tiap klaim atas kebenaran kerap memuat nilai, kepentingan, bahkan ditentukan konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Begitupun dengan keterangan sejarah, mulanya banyak pihak menempatkan hal itu sebagai “fakta”. Namun patut dipertimbangkan kembali adagium lama yang menyatakan, “sejarah adalah narasi para pemenang”.

Artinya, keterangan historis atas peristiwa pun tidak bebas nilai, alias sarat atas kepentingan, bahkan ditentukan kekuasaan. Alhasil, tiap klaim atas kebenaran pun dapat selalu diperdebatkan, tetapi akhirnya hal itu luput mempertimbangkan bahwa polemik itu menjadi kontraproduktif dilakukan. Demikian halnya perbincangan soal tragedi 1965. Masing-masing pihak punya versinya sendiri atas kebenaran.

Hal itu jelas tercermin dalam dua simposium nasional yang digelar tahun ini, yaitu “Simposium 1965” dan “Simposium Anti-PKI”.  “Simposium 1965” digelar dengan tajuk “Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan” melibatkan sekitar 200 peserta dari pihak korban, pegiat, pengamat, dan akademisi pada medio April.

Simposium tersebut digelar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), menghasilkan sejumlah rekfleksi dan rekomendasi.  Salah satu rekomendasinya, rehabilitasi bagi korban HAM dengan jaminan mereka menerima hak sipilnya sebagai warga negara tanpa diskriminasi dan stigma. Sejumlah rekomendasi yang telah dirumuskan itu telah diserahkan ke Kemenkopolhukam medio Mei untuk dikaji dan dibahas lebih lanjut.

“Ini pertama kali panitia menyerahkan hasil simposium kepada Menkopolhukam. Tentunya Menkopolhukan dan timnya perlu mendalami rekomendasi tersebut,” kata Agus Widjojo, Panitia Pengarah Simposium Tragedi 1965 di Jakarta.

Sementara simposium “tandingan” turut digelar beberapa bulan kemudian, bertajuk “Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain” sekitar awal Juni di Balai Kartini Jakarta.

Dalam acara itu, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri sebagai ketua pelaksana mengatakan, simposium punya lima tujuan, diantaranya, mempersatukan semua komponen bangsa guna menghadapi ancaman anti-Pancasila, mencegah kebangkitan partai komunis Indonesia (PKI), membangun kesadaran masyarakat atas pemberontakan yang dilakukan PKI, menegaskan ideologi selain Pancasila tak dapat dipertahankan, terakhir, rekomendasi bagi pemerintah untuk menghadapi musuh Pancasila.

“Kebangkitan PKI bukan hanya wacana. Ditandai peredaran buku komunisme, atribut PKI, Festival Belok Kiri, kemudian simposium yang berisi LSM kiri,” tambah Kiki dalam jumpa pers Mei silam.

Akan tetapi, perdebatan atas keduanya tentu bukan opsi bijak menyelesaikan tragedi 1965. Alasannya, upaya rekonsiliasi sebagai penyelesaian tak akan terwujud jika perbedaan antarpihak dibuat semakin tajam.
Traumatis

Demi membuat batas perbedaan itu tak lagi melebar, perlu diketahui bahwa tampaknya pembedaan atas “pelaku” dan “korban” tak lagi relevan, mengingat temuan satu ahli psikiatri menunjukkan, keduanya sama-sama mengalami trauma.
Peristiwa yang bermula dari kematian sejumlah petinggi militer 51 tahun lalu itu mulanya dinilai traumatis hanya untuk keluarga para “jenderal”, dan korban lainnya, mulai dari rakyat biasa, jajaran pegawai negeri, petani, anggota tentara, akademisi, anak tokoh partai, sastrawan, dan banyak lainnya.

“Korban” mengaku pernah diintimidasi aparat, dituduh, ditahan, dipenjara, hingga dibatasi haknya sebagai warga negara.

Bahkan meski tanda ET (Eks-Tahanan Politik/ET) kini telah dicabut, masih banyak dari mereka mengaku trauma atas stigma masyarakat luas dan diskriminasi oknum aparat negara.

Akan tetapi nyatanya, “trauma” itu juga dialami para aparat yang atas amanah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) Nomor 25 Tahun 1966 harus menindak warga “terduga” terafiliasi dengan Komunisme, Leninisme, dan Marxisme.

Ahli psikiatri Mahar Agusno mengungkap, banyak tentara mengalami gangguan mental, stres pasca trauma. Bahkan penyakit jiwa itu dikabarkan berujung pada penyakit stroke.

Aparat yang dianggap “pelaku” juga rentan mengalami depresi lebih berat dibading korban, menurutnya.

“Saya pernah menangani klien yang dulunya sebagai tentara dan membunuh orang PKI, dia mengalami gangguan stres pasca-trauma hingga menderita stroke, dan dia bermimpi bermain bola dengan orang yang dia bunuh,” kata Mahar di Jakarta beberapa waktu lalu.

Artinya, langkah terbaik adalah menempatkan tragedi ini sebagai kejadian traumatis bagi seluruh masyarakat, sehingga hal yang patut dilakukan adalah menahan segala prasangka dan mulai mempertimbangkan upaya rekonsiliasi bagi kedua pihak.
Tahan prasangka

Ada banyak prasangka yang mesti ditahan, dan dipikirkan ulang. Misalnya saja, klaim bahwa negara bersalah, ataupun pandangan yang mengindikasikan pikiran bernuansa kiri itu berbahaya.

Klaim pertama mesti mempertimbangkan perbedaaan antara negara dan rezim. Maksudnya, rezim tertentu mungkin bertanggung jawab atas suatu tragedi kemanusiaan, tetapi hal itu tak menandakan “negara” salah.

Anggota Wantimpres Hasyim Muzadi sempat mengungkap, negara sifatnya permanen, sementara rezim itu sementara.

“Yang bisa salah adalah rezim pemerintahan dalam masa pemerintahannya. Mengapa kejadian zaman pemerintahan Pak Harto harus Pak Jokowi yang meminta maaf?” ujar Hasyim pada medio April.

Ia menambahkan, saat ini Indonesia memiliki tujuh rezim atau pemerintahan dengan kepemimpinan yang berbeda.

“Kalau dikembalikan ke zaman Pak Harto, sekarang ini sudah banyak yang wafat, juga demikian korban tragedi 1965, lalu siapa meminta maaf siapa?” tambahnya.

Demikian halnya dengan prasangka kedua. Ada semacam ketakutan, upaya pembelaan terhadap korban, advokasi atas hak, berikut diskusi ilmiah dan segala sesuatu yang bernuansa “kiri” sebagai ancaman terhadap Pancasila.

Padahal jika dipertimbangkan dan dimaknai lebih dalam, upaya tersebut merupakan amalan terhadap lima sila, khususnya, “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Saat ini, prasangka itu yang tampaknya membuat banyak perpecahan di masyarakat, sehingga ketimbang terus mempertajam perbedaan, langkah lebih bijak adalah menempuh upaya pemulihan, baik terhadap “para korban” dan pengakuan atas “narasi lain” sejarah di masa silam.
Pemulihan

Upaya rekonsiliasi sebenarnya telah dimulai sejak berlangsungnya Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB) lebih dari satu dasawarsa silam. Dalam pertemuan itu, sejumlah putra-putri dari tokoh partai yang sempat berkonflik dengan rezim dipertemukan. Saat itu, mereka yang hadir diantaranya, Amelia Ahmad Yani, Tommy Soeharto, Ilham Aidit, keturunan dari DI/TII Kartosuwiryo, hingga PRRI/Permesta.

Beranjak dari pertemuan itu, upaya rekonsiliasi berlanjut dalam simposium yang berupaya mengungkap kebenaran.

Ketua Panitia Pengarah Simposium 1965 Agus Widjojo menjelaskan, pengungkapan kebenaran bukan berarti menunjukkan bukti formal sebagaimana disyaratkan pengadilan, tetapi lebih menyasar pengalaman tiap pihak yang terlibat.

“Baru dari situ muncul, oh bahwa pada seseorang itu dirugikan karena tindakan kekerasan, oleh karena itu mereka bisa dikategorikan korban, dan perlu diberikan perhatian pemerintah dalam bentuk kebijakan. Mungkin juga kita bisa menghasilkan akuntabilitas, apakah itu dari pelaku-pelaku ataupun lembaga-lembaga,” ujar Agus di Jakarta beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, korban merupakan bentuk dari “epilog” atau narasi setelah kejadian. Namun baginya, upaya rekonsiliasi mesti menyasar baik epilog dan prolog.

“Kita akan membahas epilog dan prolog, sebelum 65 dan sesudah 65, karena ini adalah proses sebab akibat. Jadi kita ingin mendapatkan akar masalah dari tindakan kekerasan ini,” tambahnya.

Akhirnya, rekonsiliasi dapat terwujud melalui upaya pemulihan. Langkah itu minimal dilakukan melalui sikap aktif pemerintah memastikan tiap warga negara, termasuk para “korban” terpenuhi haknya, mendapat kebebasan sebagaimana dijamin undang-undang, dan terlepas dari stigma dan diskriminasi di masyarakat.

 

Perlihatkan Lebih

One Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami