Opini

DIBALIK AMNESTI PRESIDEN SOAL BAIQ NURIL

Oleh Dr. H Ahmad Yulianto Ihsan, Lektor IBLAM Jakarta

BTN iklan

 

Anggota Komisi III pekan lalu telah merampungkan tugas konstitusionalnya, rapat memberikan pertimbangan “amnesti” terhadap surat Presiden Joko Widodo, terhadap kasus Baiq Nuril Maknun (BNM) yang diputus bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) dengan hukuman 6 bukan pejara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan penjara. Dengan demikain, jika tuntutan subsider membayar Rp500 juta tidak dipenuhi, hukuman BNM akan menjadi 9 bulan.

Ditolaknya Peninjauan Kembali (PK) oleh MA, karena majelis hakim MA yang menangani perkara quo, yang diketuai oleh hakim senior Suhadi, menyakini Baiq Nuril melakukan perekaman percakapan “ilegal” satu tahun silam. Lewat ponsel HP nya, dengan mantan Kepala SMA Negeri 7 Nusa Tenggara Barat (NTB) yang isi kontennya berbau “mesum” dan oleh Baiq Nuril hal itu diberikan kepada salah satu saksi hingga menyebar lewat dunia maya. Hal itulah yang membuat mantan Kepala Sekolah H. M. Muslim dan keluarganya merasa dipermalukan atau dibuat malu oleh ulah BNM.

Mahkamah Agung (MA) yang mengadili perkara itu (yudex yuris) pada awalnya menilai hakim di Pengadilan Negeri Mataram NTB, salah dalam menerapkan Pasal 27 ayat 1 Juncto Pasal 45 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Putusan PN Mataram No 265/Pos.Sus 2017 tanggal 26 Juli 2017 telah membebaskan Baiq Nuril dari segala hukuman. Oleh karenanya, ketika kuasa hukum BNM mengajukan PK, MA menolak dengan tegas. Dengan ditolaknya PK, upaya hukum sudah tertutup tinggal upaya politik hukum yang masih tersisa yakni amnesti dari Presiden.

Masalahnya, Adakah konsekuensi di balik Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada Baiq Nuril Maknun, dengan tampak mudah terhadap penyalahgunaan pasal 27 ayat 1 UU ITE ?

Dalam UUD 1945 kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan dan Kepala negara diberikan kekuasaan cukup luas. Sedikitnya 12 pasal dari Pasal 4 hingga Pasal 15 UUD memeberikan hak khusus kepada Presiden. Khusus Pasal 14 menyebutkan, “Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.”Dalam penjelasan UUD terhadap pasal itu disebutkan, “Kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasal ini ialah konsekuensi dari kedududukan presiden sebagai Kepala Negara.”

Artinya, sebagai kepala negara mempunyai wilayah kekuasaan yang cukup luas. Bukan hanya memberikan grasi dan amnesti. Tetapi juga Presiden dapat membuat Undang-undang, bahkan di masa silam, mengubah UUD, memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, menyatakan perang dan menentukan negara dalam hal bahaya.

Semua Presiden di Indonesia, dari Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah mengeluarkan amnesti ini. Baik yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, maupun terhadap para tokoh-tokoh pemerontakan di daerah, Aceh, Ambon, hingga Papua. Singkatnya, pasal itu dipakai dalam kaitan “politik”, tidak dalam Pasal 27 ayat (1).

Luasnya kekuasan Presiden itu, oleh pengamat tatata negara dari Univ. Jember Bayu Dwi Anggno, disebutnya sebagai bentuk warisan raja-raja yang menggunakan sistem monarki. (Kompas.com) Seorang Raja dimasa silam dinisbatkan orang yang sakti, selalu benar dan tidak bisa dikritik karena kekuasan yang ada di tanganya cukup luas yakni menyangkut kepemerintahan, hukum dan negara.

Secara harfiah, pengertian Amnesti (Algra dkk, 1983), penghapusan umum terhadap hukuman karena melakukan tindak pidana yang disiarkan, diumumkan, terlepas dari pemeriksaan, dan hukuman. Ini kebalikan dari grasi dimana Presiden memberikan pengampunan setelah seseorang menjalani pidana. Dengan demikian, amnesti Presiden itu diberikan kepada BNM secara total, mengingat saat Presiden memberikan amnesti, (Keppres) yang bersangkutan bebas dari pemeriksaan dan hukuman.

Kekuasaan yang cukup luas itu, tentunya tidak sesuai dengan alam demokrasi yang dikehendaki oleh banyak pihak. Oleh karenanya, dalam amandemen UUD 1945 khusus Pasal 14 tentang pemberian amnesti, sebelum Presiden memberikan ampunan, Kepala Negara itu diminta untuk mengajukan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi wakil rakyat. Maksudnya, agar hak itu tidak diberikan kepada seseorang secara sembarangan.

Dimasa silam, (orde lama dan orde baru) hak amnesti dikaitkan peristiwa politik. Seseorang mantan pejuang yang dinyatakan salah oleh pengadilan, Presiden memberikan amnesti. Begitu juga saat Orde Baru banyak tahanan politik dikeluarkan lantaran adanya amnesti dari Presiden.

Dampak Diberikanya Amnesti ke BNM

Kemungkinan pemberian amnesti oleh Presiden Joko Widodo terhadap BNM yang diputus bersalah oleh MA karena melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE itu dapat menimbulkan pro dan kotra dari para praktisi hukum nasional mengingat yang terkena jeratan kasus ITE ini tidak hanya BNM. Tetapi ratusan orang bahkan ribuan orang.

Ingatan kita masih segar, Vanessa Angel, diputus lima bulan penjara oleh PN Surabaya terhadap kasus yang sama Pasal 27 ayat (1). Saat itu tidak ada tokoh partai politik berada di belakang Vanessa. Padahal sama-sama perempuan dan sama-sama di dakwa melanggar Pasal 27 (1) UU ITE. Bedanya kasus BNM syarat muatan politik sementara Vanessa, saat itu kurang layak dijadikan electoral foot.

Di luar Baiq Nuril, dan Vanessa, masih banyak orang yang terjerat Pasal 27 ayat 1-4 UU ITE Jucto Pasal 45 UU No 11 tahun 2008. Pemerintah Cq Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyampaikan, alasan Presiden akan memberikan amnesti bagi terpidana kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Baiq Nuril karena proses pemidanaannya tergolong ada upaya kriminalisasi dan bertentangan dengan rasa keadilan.

“Sesungguhnya perbuatan yang dilakukan yang bersangkutan semata-mata untuk melindungi kehormatan dan harkat martabat sebagai seorang perempuan, seorang ibu dan seorang istri.” Menteri juga menyampikan, pemberian amnesti didasarkan pada pelaksanaan Nawacita Presiden yang ingin melindungi hak-hak wanita dari bentuk kekerasan. Nawacita adalah 9 program pemerintah yang digagas sejak tahun 2014 dimana dari program itu belum dapat diwujudkan secara optimal khususnya masih banyaknya pelangaran terhadap hak-hak wanita.

Ungkapan senada, Usman Hamid, Direktur Amnesty Internasional (Kompas,2019) berpendapat, amnesti Presiden seyogianya tidak hanya dikaitkan dengan politik. Tetapi juga berlaku secara beragam, pembebasan tahanan politik, pembebasan pemberontakan daerah hingga pembebasan perempuan dari tekanan (gender) seperti Baiq Nuril. Pelanggaran HAM terhadap perempuan di Indonesia relatif tinggi. Oleh karenanya, hal itu sangat bertentangan dengan kebijakan negara tahun 1984 yang meratifikasi hukum internasional, Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Mahfud MD (2012), Politik Hukum di Indonesia menyoroti soal konfigurasi politik dan karakter produk hukum. Ia menyebutkan, “… hukum merupakan produk politik sehingga hukum dipandang sebagai formalisasi yuridis dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaing.”

Jika setuju dengan asumsi itu, maka jika Presiden Jokowi mengeluarkan Keppres tentang amnesti BNM, benar adanya, hukum adalah formalitas yuridis karena prosesnya tak lepas dari para tokoh poltik PDI Perjuangan hingga mendapatkan dukungan dari mayoritas Komisi III DPR yang mayoritas sebagai pendukung Presiden.
Konfigurasi politik hukum seperti itu, oleh Mahfud mempunyai variabel populestik (terkenal) karena saat kasus Baiq Nuril itu muncul situasi jelang Pemilu banyak orang ingin meningkatkan electoral foot-nya. Di samping produk hukum yang bersifat formalitas yuridis, ada juga variabel produk hukum yang berkarakter konservatif atau elitis. Jika proses amnesti yang diterapkan secara sembarangan, bisa jadi orang tak lagi percaya kepada pengadilan, tetapi lebih mencari jalan politik, mengingat produk hukum yang bentuknya formalitas yuridis, pada hakekatnya tidak sesuai norma, tidak sesuai Pasal 1 ayat 3 UUD RI, Indonesia sebagai negara hukum yang harus dapat ditegakkan secara equal di depan hukum.

***

Perlihatkan Lebih

8 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami