Dibalik Ditundanya Revisi UU KPK – Legal Era Indonesia
Opini

Dibalik Ditundanya Revisi UU KPK

KPK Indonesia, minerba, korsup
Bagikan ke:

Oleh: Theo Yusuf Ms

Salah satu tujuan diundangkannya UU No 30 Tahun 2002  tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap usaha pemberantasan korupsi di Indonesia. Artinya, jika keberadaan lembaga itu  dinilai berhasil, berdaya guna,  mestinya lembaga KPK harus diperkuat. Tidak perlu “diotak-atik”, biarkan semua berjalan sesuai dengan alurnya.  Hal itu juga yang menjadi banyak tuntutan utamanya sebagian profesor dari Fakultas Hukum beberapa kampus di Indonesia.

Namun jika keberadaan UU KPK kini hasilnya sebaliknya, misalnya terus menerus membuat kegaduan di masyarakat, bersifat kontra-produktiif, ceroboh dalam penanganan kasus, sering menyalahgunakan kekuasaan, sebagai alat tunggangan bagi kelompok tertentu, atau juga bagian dari kepentingan lembaga swadaya masyarakat, termasuk juga lembaga asing yang ingin mengacak-acak ketertiban perpolitakan Indonesia. Atau bahkan lembaga itu dinilai tidak efisien,  revisi UU KPK mestinya diterima dengan pemikiran konstruktif tidak perlu disikapi secara negatif.

Makna itu dituangkan dalam Pasal 4 UU No 20 Tahun 2002 sebagai penyempurnaan terhadap UU Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya. Artinya, perubahan dan penyempurnaan sudah pernah dilakukan beberapa kali dan kala itu tampaknya tidak hingar bingar seperti saat ini. Seolah bak pertandingan kesebelasan, antara pemerintah disatu sisi dan Dewan Perwakilan Rakyat disisi lainnya.  Sementara suporternya dari kalangan LSM.

Undang-undang itu sesungguhnya merupakan anak kandung dari buah reformasi 1998. Sebelum reformasi, korupsi dan lembaga penindaknya sudah ada. Cuma banyak pihak menilai, jika yang korupsi itu para pejabat, kasusnya mudah diselesaikan dibelakang meja. Itu sebanya, dimasa lalu ada ungkapan, “hukum tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah.” Maknanya  kurang lebih, aparat hukum atau pejabat sangat galak menindak rakyat papa jika dinilai salah ketimbang para pejabat atau konglomerat yang salah.

Reformasi lahir mengingatkan kepada kita, Indonesia sesungguhnya berdasarkan hukum. Penegasan itu dapat ditengok dari penjelasan pembukaan UUD 1945, bahwa Indonsia berdasarkan Undang-undang Dasar, merupakan pokok  pikiran yang ingin mewujudkan cita-cita hukum (rechside)”  karenanya, para pejabat di lingkungan penegakan hukum, melakukan “perdagangan hukum” atau menyimpangi norma hukum, sama halnya mereka itu mengingkari komitmennya sebagai anak bangsa, yang lebih tegasnya,  orang-orang tidak bermoral pada Pancasila.

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum dimaksudkan agar semua tindakan para pemimpinn dan rakyatnya, berjalan sesuai dengan aturan hukum yang telah disekapati. Tidak dibenarkan saling mengintervensi melalui kekuasaan ataupun pengauruh uangnya.

Itu sebabnya, didalam negara hukum, orang tidak boleh menjadi tiran, menjadi seolah orang yang paling berpengaruh atau berkuasa. Jangan juga keberadaan lembaga KPK seolah tidak dapat dievaluasi atau UU-nya tidak dapat disempurnakan. Sebagai buah anak kandung reformasi yang lahirnya serba “kesusu”atau dadakan, semestinya perubahan  sifatnya proporsional, logis dan terukur dapat diterima sepanjang perubahannya  tidak mengganggu tugasnya apa lagi  membubarkan KPK.

Kontraproduktif

Dibalik penundaan atau bahkan mungkin pencabutan revisi UU KPK, sesungguhnya merupakan yang kontra-produktif terhadap nawa cita pembangunan hukum Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Coba tengok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada 2015-2019 yang dikeluarkan Bappenas. Pada poin (c) sub bidang hukum bab tujuh menyebutkan, perlunya Revisi dan Harmonisasi Peraturan Perundang–undangan Mengenai Aparat Penegak Hukum.

Bahkan pada poin (d) secara khusus program Jokowi menegaskan; “Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan agenda prioritas penegakan hukum yang perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan di bidang korupsi yang memadai. Sehingga dibutuhkan revisi (cetak tebal pen) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan revisi Bantuan Hukum Timbal Balik yang sesuai dengan ketentuan UNCAC.”

Dengan begitu, revisi itu sesungguhnya sudah digagas sejak ia mengkampanyekan menjadi presiden. Itu sebanya, RPJM tersebut yang  sejak lama disiapkan oleh para tim suksesnya, ingin memperbaiki UU KPK.   Pertanyaannya, mengapa tatkala Presiden diajak berembuk oleh DPR banyak LSM atau sebagian masyarakat menyuruh menolak? Apakah yang melatarbelakangi penolakan revisi itu ?

Jangan sampai ada pihak lain yang ingin menjadikan lembaga KPK sebagai alat balas dendam dan dipermainkan oleh kelompok tertentu yang juga punya agenda tertentu pula. Hukum akan kehilangan maknanya jika lembaga dan orang-orang di dalamnya, bersikap tiran dan merasa paling benar, karena hal itu akan menutup pintu diskursus terhadap pendekatan kebenaran.

Dalam kontek  revisi UU KPK,  apa yang disampaikan ahli hukum Tata Negara,  Margarito Kamis (23/2/2016) tampaknya benar adanya. Bahwa konstitusi AS mengamanatkan pembentukan UU hanya ada di lembaga kongres atau dewan. Tidak perlu melibatkan presiden. Konstitusi Indonesia, pembuatan UU harus dibicarakan atau dibahas dua lembaga itu. Celakanya, kata Margarito, UU KPK sebagai anak kandung dari buah reformasi, cukup  kebablasan, sangat liberal bahkan dapat dikualifikasikan inskonstitusional.

Pasal 6 huruf (e) UU No 30 Tahun 2002 Tentang KPK menyebutkan, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Memonitor penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara, Jika pasal itu  ditafsirkan secara norma ekstensif, kata Margarito, maka  kewenangan KPK tidak hanya bebas melakukan penyadapan dan penangkapan,  tetapi juga lembaga itu dapat  membentuk dan mengadili UU yang berarti keberadaannya  di atas dari lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Jika tafsir norma eksentif itu dapat dimaknai akan membahayakan bagi struktur kelemabagaan hukum nasional. Sudah sewajarnya  revisi UU KPK disikapi secara positif, karena sebuah karya manusia, tentu tak ada yang abadi. Kecuali hal itu firman tuhan yang sudah dipostulasikan sebagai wahyu yang sulit untuk diperbarui. Dalil itu yang juga diakui oleh ketua KPK yang baru.

Sejalan Margarito, ahli hukum pidana dan Guru Besar Unpad, Romli Atmasasmita yang mengajarkan kepada kita, soal strategi baru pemberantasan korupsi di Indonesia seyogianya harus diintegrasikan dengan konvensi PBB 2003 atau juga United Nations Office on Drags and Crime (Uncac).(Romli,2003)

Romli yang juga salah satu inisiator dan ketua pembuatan UU KPK  menyebutkan, strategi pemberantasan korupsi di Indonesia jika ingin berhasil perlu membuat tiga pendekatan. Pertama pembentukan perundang-undangan baru yang meliputi aspek pencegagahan dalam arti luas (macro prevention), aspek penghukuman (represive) dan aspek pemulihan ekonomi (economic recovery).

Kedua, penegakan hukum yang meliputi koordinasi dan kerjasama antara lembaga penegak hukum dan antara KPK dan lembaga penegakan hukum di negara lain. Ketiga, penciptaan mekanisme pengawasan dan pengendalian kinerja yang dilandaskan kepada transparansi dan akuntabilitas.

Aspek pemulihan ekonomi tampaknya lebih jauh bermakna untuk dipakai dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,  ketimbang aspek penghukuman yang berat. Aspek penghukuman berat kini sudah banyak ditinggalkan negara-negara maju. Dalam pembuatan iusconstituendum, Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla tampaknya sudah menyadari bahwa keuangan negara  kian menipis dan sumbernya kian menyempit. Jangan lagi dana dari APBN dihambur-hamburkan yang tak lagi guna. Buat apa membayar para sipir penjaga, memberi makan lama-lama, berdebat lama dengan pengacara, jika hasilnya tak efisien dan tak efektif.

Itu sebabnya, pemerintahan Jokowi ingin menciptakan hukum yang lebih bermanfaat untuk beradapan bangsa dimasa depan. Tak ada gunanya, penolakan revisi UU KPK hanya karena ingin memperluas basis konstituen  dan mencari pengaruh publik dalam jangka pendek. ***

Penullis, kini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Pasundan, Bandung

iklan btn

1 Comment

1 Comment

  1. reza utami octavia (2013510023)

    25/05/2016 at

    kalau menurut saya dengan diadakannya rencana revisi undang-undang kpk ini tidak menjadikan langkah yang efisien karena dampak dan akibat dari hal tersebut menyebabkan lemahnya kpk sebagai lembaga pemeriksaan ,karena pencabutan kewenangan penyadapan. Penyadapan sebagai salah satu kewenangan yang dimandatkan dalam UU dan sebagai senjata yang paling ampuh dalam membongkar kasus-kasus korupsi besar terutama suap. Banyak perkara korupsi yang terungkap melalui penyadapan, jika kewenangan ini dihapuskan maka pengungkapan kasus suap seperti yang terjadi di Sumsel baru baru ini tidak mungkin terjadi. dan sulit untuk diselesaikan ,sebaiknya rencana untuk merevisi uu kpk ini tidak dilakukan dan tetap bertahan menggunakan uu yg telah ada ,kalau hal itu tetap dilakukan maka KPK menjadi mandul dalam mengungkap kasus korupsi yang semakin canggih dan terselubung dan tidak memiliki kekuatan hukum ,menjadi berlarut-larut karena penyidikan dilakukan oleh 2 lembaga yg berbeda ,Dibentuknya dewan pengawas hanya akan menimbulkan tumpang tindih pengawasan karena sudah ada komite etik KPK dan pengawas internal yang mengawasi kerja KPK ,Disamping itu KPK tak lagi menjadi contoh bagi Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal penangan perkara korupsi dan berangsur menjadi komisi pencegahan korupsi ,hal ini sangat disayangkan dan akan fatal kalau hal tersebut sampai terjadi

Komentar Anda...

To Top