Hukum

Dirjen Dagri: Penyerapan Anggaran Desa Masih Lemah

BTN iklan
Oleh Theo Yusuf Ms

JAKARTA, (LEI/Antara) – Dana desa yang dialokasikan pada 2017 sebanyak Rp60 triliun hingga pertengahan tahun baru terserap sekitar Rp30 triliun karena kapasitas sumber daya manusianya kurang memadai untuk mengelola anggaran.

Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nata Irawan saat membuka diskusi bertajuk “Menyoal Keberpihakan Negara terhadap Masyarakat Adat Beserta Hak Ulayat dalam Pembangunan Ekonomi dan Pembentukan Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia”, di Jakarta, Kamis.

“Sudah beberapa tahun berjalan, dana desa tampaknya kurang berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Misalnya saja, angka kemiskinan masih di kisaran 28,5 juta jiwa. Kondisi itu terjadi karena penyerapan dana desa belum maksimal, salah satu penyebabnya, kapasitas pemerintah desa mengelola anggaran masih cukup rendah,” kata Nata.

Alhasil, pihaknya di Bina Pemerintahan Desa akan terus berupaya meningkatkan kapasitas SDM sehingga dana desa dapat dikelola secara baik.

“Kendala kami, anggaran di Kemendagri untuk membina aparatur pemerintahan desa hanya mencapai sekitar Rp21 milyar. Padahal pihak kementerian bertanggung jawab meningkatkan kapasitas SDM di sekitar 74.010 desa di Indonesia. Misalnya, satu desa dikali lima orang, tentu hal tersebut akan jadi masalah,” tambahnya.

APHA wajib didukung

Dalam kesempatan sama, ia mengapresiasi pembentukan asosiasi pengajar hukum adat (APHA) dan berjanji akan menfasilitasi diskusi lebih lanjut dengan pihak kementerian.

“Saya mendukung forum tersebut, tidak ada yang terlambat, oleh karenanya, saya juga berharap forum diskusi mengenai negara dan hukum adat hari ini dapat terus berlanjut dan dibuat lebih besar lagi demi memetakan masalah hukum dan hak ulayat di Indonesia,” kata Nata dalam pidato pembukaannya, Kamis.

Seminar yang diselenggarakan APHA, APPTHI dan Lembaga Studi Hukum Indonesia itu, Nata menambahakan  Negara perlu berpihak  kepada masyarakat adat.  Diskusi soal hukum adat dan hak ulayyat itu diikuti oleh sejumlah dosen dan tokoh masyarakat  dari berbagai perguruan, Unhas Makassar, Udayana Bali, Admadjaya Yogjakarta,, dan FH Universitas Trisaksi Jakarta.  Turut diisi paparan dari sejumlah pakar, diantaranya Dekan FH Universitas Pancasila Ade Saptomo, Guru Besar FH Universitas Parahyangan Catharina Dewi Wulansari, dan Pengajar FH Universitas Atma Jaya Caritas Woro Murdiati.

Dalam forum diskusi itu, Prof Ade menjelaskan keutuhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditentukan dari keberadaan masyarakat adat.

“Power (kekuatan) dari Indonesia sebagai state (negara) ada pada masyarakat adat. Pasalnya, jika negara bubar, masyarakat adat akan tetap utuh,” kata Ade di Jakarta, Kamis.

Dengan demikian, negara harus berpihak terhadap hak dan kepentingan masyarakat adat.

Meski demikian, Ade menambahkan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat adat cenderung menafikkan perspektif hidup komunitas tersebut.

“Misalnya dalam urusan kepastian hukum dalam kepemilikan tanah. Negara cenderung memaksakan adanya pengukuran dan pemberian sertifikat, tetapi buat masyarakat adat, misalnya suku Nagari di Sumatra Barat itu tidak cocok dengan sistem atau hukum adat komunitasnya,” kata Dekan FH Universitas Pancasila tersebut.

Ia menambahkan, definisi kepastian hukum antara negara dan masyarakat adat pun kerap berbeda. Artinya, kebijakan pemerintah yang diklaim untuk masyarakat adat belum tentu mengakomodir kepentingan mereka.

Dengan begitu, menurut Ade para pembuat kebijakan sekaligus jajaran di peradilan perlu menggali nilai-nilai hidup yang membentuk hukum ulayat.

“Sesuai amanat konstitusi, hukum negara harus dibuat dengan mempertimbangkan nilai-nilai hidup masyarakat ulayat,” kata Ade.

Sementara itu, Catharina menjelaskan pemerintahan Presiden Joko Widodo sebenarnya sudah peduli dengan masalah ulayat.

“Namun dalam implementasinya tentu sulit, karena pemerintah cenderung menyeragamkan kebijakan, sementara hukum yang dipraktikkan tiap masyarakat adat di Indonesia berbeda,” kata Catharina.

Dalam forum serupa, pengajar hukum adat Woro menjelaskan masyarakat ulayat dapat merenegosiasi posisinya dalam urusan pengelolaan sumber daya sesuai peraturan perundang-undangan.

“Misalnya dalam urusan pengelolaan hutan yang didiami masyarakat ulayat, dulu negara memang menjadi otoritas tunggal (state-based forest management), tetapi sejak 1978 pengelolaan berbasis komunitas sudah mulai dipraktikkan (community-based forest management),” kata Woro.

Pengelolaan berbasis komunitas itu dapat menjadi pijakan bagi masyarakat ulayat merenegosiasi posisinya saat berhadapan dengan aturan negara, tambahnya.

Ketua APPTHI Laksanto Utomo (*)

Di penghujung acara, ketua Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) sekaligus salah satu penggerak dibentuknya Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Laksanto mengatakan jurnal yang berisi kajian hukum adat akan segera diluncurkan.

“Sumbangan pemikiran dari pengajar hukum adat ini nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dan pijakan bagi para pembuat kebijakan dalam upayanya mengakui dan berpihak terhadap masyarakat adat,” kata Laksanto dalam forum yang dihadiri sekitar 40 pengajar, pakar, dan perwakilan pemerintahan.


Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

16 + 9 =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami