Hukum

Dirut PT Brantas Abipraya Dituntut 4 Tahun Penjara

BTN iklan

suid wantoko, abipraya, bumn, suapJakarta, LEI/Antara – Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya Sudi Wantoko dituntut 4 tahun penjara dan Senior Manager perusahaan tersebut Dandung Pamularno dituntut 3,5 tahun penjara karena percobaan memberikan suap kepada Kajati DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Aspidsus Tomo Sitepu.

“Menjatuhkan pidana Sudi Wantoko berupa pidana selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dandung Pamularno selama 3 tahun dan 6 bulan dan dan pidana denda sejumlah Rp150 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” kata ketua jaksa penuntut umum KPK Irene Putri dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin.

Penuntut umum menilai terdakwa 1 Sudi Wantoko dan terdakwa 2 Dandung Pamularno telah terbukti secara sah dan meyakinkam menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaiamama diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaiamana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 53 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 KUHP Sebagaimana dalam dakwaan kedua.

Pasal 5 ayat 1 huruf a mengenai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Namun pasal 53 mengatur bahwa perbuatan pidana pokok dalam pasal 5 tersebut belum selesai karena berisi “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

“Perbedaan pasal terletak pada aspek telah selesainya delik. Dalam dakwan pertama, delik dianggap selesai bila ada persamaan kehendak atau meeting of mind mengenai memberikan sesuatu dengan telah terjadi kesepaktan dan bila barang sudah selesai diterima. Dalam perbuatan para terakwa tidak terdapat ‘meeting of mind’ baik pemberian janji atau pun pemberian sesuatu kepada Tomo Sitepu maupun Sudung Situmorang sehingga dakwan yang terbukti adalah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a jo pasal 53 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” ungkap Irene.

Terdapat sejumlah perbuatan hal yang memberatkan dan meringankan dalam perbuatan keduanya.

“Hal memberatkan, perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi perbuatan para terdakwa merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum khususnya Kejaksaan RI. Terdakwa 1 sebagai orang yang mempunyai otoritas untuk mencegah kejahatan tidak mencegah tapi justru menjadi bagian dalam kejahatan. Hal yang meringankan para terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, para terdakwa memiliki tanggungan keluarga, terdakwa dua telah secara terus terang memberikan keterangan di persidangan,” ungkap Irene.

Perkara ini diawali dengan adanya penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan keuangan PT Brantas Abipraya yang dinilai merugikan keuangan negara senilai Rp7,028 miliar. Namun dalam surat permintaan keterangan, disebutkan Sudi sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sehingga Sudi memahami perkara itu sudah masuk tahap penyidikan dan Sudi menjadi tersangka.

Karena itu Sudi meminta Marudut yang merupakan Direktur Utama PT Basuki Rahmanta dan diketahui dekat dengan Kajati DKI Jakarta Sudung Situmorang untuk menghentikan penyidikan kasus tersebut.

Dalam pertemuan antara Marudut, Tomo dan Sudung pada 23 Maret 2016 di kantor Kajati DKI Jakarta Marudut bertanya mengenai ‘Pak masalah kasus yang tadi kira-kira bagaimana ya Pak? Dan dijawab Tomo “Ini sudah penyidikan dananya sudah dipakai mereka tidak bener itu”. Tapi Marudut masih bertanya “Tapi ini teman-teman saya bang, apa masih bisa dibantu?”. Selanjutnya Tomo mengatakan “Ya sudah begini kita dalami dulu nanti kita lihat makanya, suruh datang mereka nanti kalau bisa kita bantu ya kita bantu.

“Dari pernyataan tersebut Marudut memiliki persepsi bahwa Tomo Sitepu meminta uang operasional untuk menghentikan penyidikan sebagaimana yang diminta terdakwa 1 kemudian Marudut menemui terdakwa 2 di hotel Le Meredien untuk menyatkaan tomo meminta sejumlah uang operasional yang kemudian disepakati oleh terdakwa 2 dan marudut uang sejumlah Rp2,5-3 miliar,” tambah jaksa Moch Wiraksajaya.

Dandung kemudian melaporkan kepada Sudi dan Sudi pun memberikan persetujuan untuk memberikan uang Rp2,5 miliar dalam bentuk dolar AS yaitu sebesar 148.835. Hal itu selanjutnya disampaikan Dandung ke Marudut.

“Maksud para terdakwa bersama dengan Marudut memberikan uang sejumlah 148.835 dolar AS kepada Tomo Sitepu dan Sudung Situmorang agar Tomo Sitepu dan Sudung Situmorang untuk menghentikan penyelidikan kasus korupsi PT Brantas Abipraya yang dalam pemahaman para terdakwa sudah sampai pada penyidikan. Apakah Tomo dan Sudung benar-benar berbuat atau tidak berbuat sesuatu berdasarkan permintaan para terdakwa tersebut berdasarkan doktrin dan yuridisprudensi tetap memenuhi pasal ini karena tidak menjadi soal apakah maksud para terdakwa tercapai atau tidak tapi cukup para terdakwa bermaksud dengan pemberiannya mendapat pelayanan yang berlawanan dengan kewajibannya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara sehingga unsur memberi belum terwujud secara sempurna,” tambah jaksa Wiraksajaya.

Namun jaksa menilai bahwa para terdakwa dan Marudut sudah punya niat untuk memberikan uang kepada Tomo dan Sudung untuk menghentikan penyidikan perkara korupsi PT Brantas di Kejati DKI Jakarta yang menurut para terdakwa sudah di penyidikan atau sudah ada permulaan pelaksanaan perbuatan pidana.

“Pada 21 Maret para terdakwa sepakat untuk menghentikan penyidikan dengan meminta bantuan Marudut. Tindak lanjutnya marudut menemui Tomo dan Sudung pada tanggal 23 Maret dan meminta untuk menghentikan penyidikan. Setelah pertemuan itu terdakwa sepakat memberikan Rp2,5 miliar dalam satuan dolar AS kepada sudung dan tomo yang diberikan pada 31 Maret. Sesaat setelah menerima uang, Marudut menghubungi Tomo dan Sudung untuk memastikan Tomo dan Sudung di kantor karena akan menyerahkan uang tersebut, setelah Tomo dan Sudung mempersilakan ke kantor maka akan ke kantor tapi dalam perjalanan ditangkap KPK,” ungkap jaksa Andyantana Meru Herlambang.

Namun diketahui juga setelah Marudut tertangkap, ia dihubungi Tomo Sitepu dan menanyakan kapan Marudut akan ke kantor karena Tomo masih di luar kantor dan dijawab “biar ajalah kalau abang sudah di kantor telepon saya saja”.

“Selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 Marudut mendapat pesan BBM dari Sudung Situmorang yang berbunyi ‘Unang ro saonari mumdur adong info naso denggan hati-hati’ yang artinya jangan datang sekarang ada info yang kurang baik hati-hati. Berdasarkan fakta hukum tersebut niat para terdakwa dan marudut untuk mewujudkan pemberian uang kepada Sudung dan Tomo untuk menghentikan penyidikan sebagai permulaan perbuatan sebagai terwujudnya niat terpenuhi,” tegak jaksa Adyantana.

Atas tuntutan ini, Sudi dan Dandung akan menyampaikan nota pembelaan (pledoi) pada 26 Agustus 2016.

Terkait perkara ini, Marudut juga dituntut penjara 4 tahun dan denda Rp200 juta bila tidak dibayar diganti kurungan 6 bulan.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami