Hukum

Disampaikan dalam Webinar “KONDISI TERKINI MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK ULAYATNYA” Diselenggarakan oleh PUSHAMKA Fakultas Hukum Universitas Andalas bekerja sama dengan Departemen Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 26 September 2020

BTN iklan

LEI, JAKARTA – Tema virtual zoom bahwa kondisi terkini hukum adat dengan wilayahnya, sangat menarik karena masyarakat hukum adat dengan wilayahnya dan Dekan Usu menanyakan apakah masyarakat adat apakah masih ada dan wilayah hukum adat apak masih ada, dan banyak kasus kasus pertanahan adat tergerus oleh investor yang ada dan mengkritisi mengenai masyarakat hukum adat masih ada di Indonesia. Contoh kasus dari Minangkabau memiliki Adat dari rapatan Anak Nagari dari padang masih memiliki adat. Hak hak adat dari waktu-kewaktu tergerus oleh Investor.

Hak masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah sedang bergulir dengan persoalan Negara. Problem dari terhadap putusan kepada hukum anak. Dan dokumen dari putusan masih ada permasalahan untuk sertifikat dari pemerintah daerah. Permasalahan tidak mau menghargai tanah masyarakat adat.

Wamen Pertanahan Surya Tjandra mengikuti web winar dengan tema yang sama membahas mengenai 6 Perkara dan belum adanya kepastian menyinggung  adanya ifindualisasi belum bisa memberikan ruang terhadap penetapan wilayah masyarakat adat. Bermimpi dalam melaksanaan tri dharma mengenai indicator dan mengatur ketetapan hukum adat dan agraria dan menyepakati tata ruang dari tanah wilayah hukum adat dan ini.  Beliau juga ingin menyampaikan Perubahan persepsi.

Prof.  Muhammad Yamin  dari USU  menanggapi Dengan adanya pokok Agraria (UUPA)  Pasal 2 ayat 3. Keraguan bukan sebagai alas an dan bisa sebagai LSM LSM di Medan terutama untuk masyarakat Adat masih kuat akan tetapi landasan hukum semakin menipis. Di era milenial bukan dari fisik tetapi dari nilai nilai keadilan untuk masyarakat adat dan beberapa orang yang berkepentingan lah yang memiliki  kuasa paling besar.

Belum adanya kepastian menyinggung  adanya ifindualisasi belum bisa memberikan ruang terhadap penetapan wilayah masyarakat adat. Bermimpi dalam melaksanaan tri dharma mengenai indicator dan mengatur ketetapan hukum adat dan agraria dan menyepakati tata ruang dari tanah wilayah hukum adat dan ini.  Beliau juga ingin menyampaikan Perubahan persepsi.    Ketika teori kepemilikan lahir memang masyarakat adat membuat persetujuan terhadap infestor itu jelas adanya . Asas keseimbangan ini masih berjalan jika dilaksanakan dengan seimbang pula.

Prof Dr. Rosnidar Sembiring, SH,. dalam seminar mengenai Kondisi Terkini Masyarakat Hukum Adat dan Ulayatnya bersama Depatermen Keperdataan Fakultas Hukum UNSU menuturkan mengenai  Masyarakat adat diakui oleh Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen: Pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum dalam UUD sebelum amandemen adalah mengakui masyarakat sudah ada dengan segala system yang berlaku didalamnya. Berpendapat mengenai Intervensi pemerintah dan pengusaha swasta dalam pemanfaatan sumber daya hutan telah menyebabkan keterdesakan ruang hidup masyarakat mengenai hukum adat untuk memperoleh kegiatan tersebut. Antiklimaks dari proses ini hilangnya ruang hidup masyarakat (lebensraum) dikarenakan Masukan industry kehutanan modern yang Ekspansif dan Ekstensif sifatnya.

Dr. Laksanto Utomo  mengutarakan Kondisi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia Saat ini, Orang Rimba adalah masyarakat adat di segitiga Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tabo dan Kabupaten Batanghari.

Orang Rimba telah menjadi korban praktek “hukum rimba”. Eksploitasi besar-besaran atas kawasan hutan tersebut dan program transmigrasi telah mencaplok sebagian besar ruang hidup Orang Rimba.

Orang Rimba terlunta-lunta dan mengembara hingga meluber ke tepian jalan raya Lintas Sumatera.

Alexander Solchenizyn (Sastrawan Rusia) dalam roman pendeknya : “Sehari-hari hidup Ivan Denisovich, berkisah tentang Shukov yang siang malam dan melayani aneka titah penguasa Markas Besar. Disini berlaku hukum rimba kawan-kawan, tetapi disini engkau juga hidup……… menjilat mangkok-mangkok (kotor) sampai bersih, percaya pada rumah sakit, atau berkhianat pada orang kikir, Shukov berparodi getir”

Orang Rimba tidak melawan terhadap “proyek” peminggiran mereka. Orang Rimba justru menghindari konflik dengan cara mematuhi Hukumnya Sendiri yang disebut “pucuk undang nan selapan (delapan)”. Pasal-pasal dalam hukum tersebut memuat Pasal tantang pahamu : yang bermakna pantang menantang berkelahi, “emar  geram” : larangan keras bunuh membunuh dsb.

Hukum Mereka menjadikan Orang Rimba cenderung bersikap defensive terhadap apa yang disebut praktik hukum rimba sambal mempraktekan hukum rimba lain yang berbeda yaitu aturan normative dalam kehidupan rimba raya secara arif.

Sengketa hutan adat Pubabu yang meliputi Desa Linamnutu, Mio dan Oe Ekam diawali oleh keengganan masyarakarat adat Besipae untuk menyetujui tawaran perpanjangan izin pinjam pakai lahan di kawasan hutan Pubabu.

Konflik lahan bermula pada 1982 ketika pemerintah dan Australia bekerja sama dalam peternakan dan penggemukan sapi dengan meminjam lahan masyarakat adat. Setelah kontrak selesai, pengelolaan lahan itu semestinya dikembalikan ke masyarakat adat.

Pada 1987, selama 25 tahun ke depan, wilayah itu digunakan sebagai areal proyek peternakan sapi. Pada tahun 2010, dua tahun sebelum kontrak kadaluarsa, tawaran perpanjangan dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan ditolak warga.  Akan tetapi, pada 2012, pemerintah daerah kembali mengeluarkan serfitikat dengan luas 3.780 hektare, tanpa sepengetahuan masyarakat.

Pada 2012, masyarakat Besipae menentang keputusan untuk memperpanjang izin atas tanah. Mereka berpendapat bahwa hutan adat diperlukan untuk dikembalikan ke fungsi aslinya sebagai kawasan konservasi – yang oleh warga lokal dikenal sebagai Nais Kio.

Laksanto Juga mengurakan “ Berharap pada petemuan Guru besar memberikan dukungan penuh terhadap masyarakat Adat dari berbagai Akademisi”  tutur beliau dari Liputan LEI sewaktu Webinar.

Kesimpulan dari Webwinar yaitu “Pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan rancangan Undang Undang  Hukum Adat yang sekarang berhenti di DPR dan tidak ditindak lanjuti”.

 

Kontributor : Dwitya Yonathan Nugraharditama

 

 

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami