Hukum

Disoal PT MPP, Ditjen KI Sita Produk Prada

BTN iklan

JAKARTALei — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan penyitaan sejumlah produk dengan merek Prada sebagai tindak lanjut laporan pidana yang diajukan PT Manggala Putra Perkasa.

Pelapor mengajukan laporan karena merasa tidak pernah memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek Prada dalam kegiatan perdagangan. PT Manggala Putra Perkasa (MPP) merupakan pemegang sertifikat merek dengan No. IDM000207496 dan No. IDM0000248223 terdaftar dengan kelas barang 25.

Direktur Penyidikan Ditjen KI Salmon Pardede membenarkan adanya tindakan penyitaan tersebut. Namun, penyitaan hanya dilakukan sebatas barang yang menjadi laporan MPP. “Penyitaan untuk kelas barang yang diklaim pelapor saja,” kata Salmon,

Adapun, kelas barang (nice) 25 yang sesuai dengan laporan MPP tersebut melindungi jenis kemeja, jaket, tas, kas, sepatu, dan sandal. Akan tetapi, lanjutnya, jumlah ba rang yang disita maupun nilai kerugiannya belum bisa diungkapkan.

Pihaknya belum mendapatkan perkembangan laporan dari tim penyidik yang menangani perkara tersebut. Kendati demikian, sejumlah barang yang disita dari gerai Prada tersebut memang asli. Gerai penjual diketahui merupakan pemegang lisensi resmi Prada SA di Indonesia. “Kami masih akan mengembangkan hasil penyitaan ini lebih lanjut,” ujarnya.

Secara terpisah, kuasa hukum PT Manggala Putra Perkasa (MPP) Jekrinius H. Sirait mengaku telah melaporkan importir dan dis tri butor yang melanggar hak merek klien kami kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen KI. “Info dari penyidik, atas laporan pi dana kami, sudah dilakukan penyitaan beberapa barang pada 3 Agustus 2016,” kata Jekrinius kepadaBisnis.

Dia menyebut PT Artha Indo mode sebagai pengelola gerai Prada yang terlibat dalam importasi dan dis tribusi. Selain itu, PT Welgrow Citra Persada juga pernah terlibat da lam kegiatan serupa sejak Juli 2015.

Dia menambahkan dalam proses penyitaan tersebut sempat terjadi konflik dengan pihak gerai pen jualan Prada yang berlokasi di salah satu mal Kawasan Bisnis Ter padu Sudirman. Namun, proses pidana tetap berjalan.

TERBATAS

Jekrinius menuturkan barang yang disita oleh tim penyidik hanya sebatas kelas 25 sebagai pemilik hak eksklusif di Indonesia. Ada pun, kelas barang yang lain merupakan milik pihak lain. Pihaknya berharap penjual merek Prada yang bersinggungan dengan kelas 25 milik MPP bisa di tindak tegas atau masuk pada tahap P21.

Terlebih, pihaknya juga telah menghentikan penjualannya di sejumlah mal guna menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “Sebagai pelapor, kami hanya bisa menunggu kinerja PPNS dan tidak berhak mengintervensi,” ujarnya.

Secara terpisah, kuasa hukum Prada SA dari kantor hukum Hadipu tranto, Hadinoto, & Partners tidak bisa dimintai tanggapan. Dalam perkara ini, pelapor telah melayangkan surat peringatan terhadap pengelola gerai Prada tersebut pada 31 Mei 2016. Intinya, penjualan barang dengan merek Prada dinilai telah melanggar hak merek milik MPP.

Atas penjualan yang dilakukan oleh gerai Prada, MPP mengklaim mengalami kerugian sebesar Rp51,4 miliar. Kerugian tersebut berdasarkan hilangnya keuntungan MPP terkait aktivitas usaha terlapor pada periode Juli 2015 hingga Mei 2016 sebesar Rp4 miliar.

Selain itu, MPP menuntut setengah dari keuntungan gerai yang menjual merek Prada pada Juli 2015—Desember 2015 sebesar Rp26,4 miliar dan Januari 2016— Mei 2016 sebesar Rp21 miliar.

Sebelum ke ranah pidana, sengketa MPP dan Prada AS ber langsung di ranah peradilan niaga. Pada Januari lalu, Prada SA mengajukan gugatan pembatalan merek milik PT MPP di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Berdasarkan data Sistem Informa si Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, perkara itu diputus pada 19 April 2016 dengan kemenangan kubu Prada AS. Dalam perkara 3/HKI/Merek/ 2016/ PN.Jkt.Pst. itu pengadilan mengabulkan gugatan Prada AS un tuk seluruhnya.

Hakim membatalkan merek-merek Prada milik MPPdengan nomor pendaftaran IDM 000207496, IDM000207495, IDM 000027787, IDM000020599, IDM 000025357, dan IDM000025356,IDM- 000248223.

Belum ada informasi apakah perkara berlanjut ke MA. Sengketa merek yang terjadi pa da kedua perusa ha an tersebut sebenarnya bukan yang pertama kali. MA pernah mementahkan upaya Prada dalam mempertahankan mereknya dari MPP pada 2014.(bisnis.com)

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami