Jakarta, LEI - Seluruh aset distributor produk Unicharm dan Arnott's ini ini jatuh ke tangan tim kurator yang terdiri dari Sururi El Haque dan Yudhi Bimantara. PT Distribusi Indonesia Jaya akhirnya harus merelakan seluruh aset perusahaan distrisbusi barang konsumsi ini jatuh ke tangan tim kurator lantaran diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Perusahaan yang berlokasi di Cimahi ini mengantongi utang senilai Rp261,29 miliar kepada 12 kreditur, dan sudah setop beroperasi sejak November 2017. Ketua majelis hakim Titiek Tedjaningsih mengatakan, majelis telah menerima rekomendasi dari hakim pengawas selama berjalannya rapat kreditur. Rekomendasi tersebut berupa kondisi kepailitan debitur. Pailit ini terjadi lantaran seluruh kreditur menolak rencana perdamaian dalam agenda pemungutan suara. "Mengadili, menyatakan PT Distribusi Indonesia Jaya pailit dengan segala akibat hukumnya," kata Titiek membacakan amar putusan, Senin (22/1). Dalam pertimbangannya, majelis mengacu pada hasil voting atas rencana perdamaian , 17 Januari lalu. Titiek menyebutkan, empat kreditur separatis (dengan jaminan) seluruhnya menolak proposal perdamaian. Keempat kreditur separatis mewakili tagihan Rp214,13 miliar. Sementara itu, enam kreditur konkuren (tanpa jaminan) memberikan suara serupa yakni menolak rencana perdamaian. Keenam kreditur konkuren mewakili tagihan Rp47,07 miliar. Dengan begitu, syarat diterimanya proposal perdamaian tidak sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b UU No.47/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Atas dasar itu, pengadilan wajib menyatakan debitur dalam keadaan pailit. Hal ini sesuai dengan Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU. Perkara yang terdaftar dengan No.152/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Jkt.Pst ini berawal dari permohonan PKPU suka rela PT Distribusi Jaya Indonesia. Di sisi lain, kuasa hukum PT Distribusi Jaya Indonesia (debitur) Nugraha Budi menyayangkan operasional perusahaan harus mandeg lantaran putusan pailit pengadilan. Dia mengaku sudah berusaha maksimal menawarkan perdamaian ke kreditur. Namun apa daya, skema tersebut ditolak mentah-mentah oleh seluruh kreditur. "Apa yang kami tawarkan sebenarnya sudah yang terbaik. Kalau memaksakan ya kami akan kesulitan sendiri," katanya usai sidang, Senin (22/1). Sebelumnya, Direktur Utama PT Distribusi Indonesia Jaya Candranata mengatakan, pihaknya ingin merestrukturisasi pembayaran utang, baik sebagian maupun seluruhnya. Namun, dia meminta adanya diskon, masa penundaan (grace period), penghapusan denda, dan bunga serta skema pembayaran. "Jika diberi kesempatan, kami ingin menata kembali usaha ini agar bisa memberikan keuntungan kepada semua pihak," katanya. Dalam proposal perdamaian, debitur membagi pembayaran berdasarkan sifat tagihan kreditur. Untuk kreditur separatis atau dengan jaminan, debitur akan mengangsur utang selama 12 tahun hingga 31 Desember 2029. Ketentuannya, debitur meminta potongan utang sebesar 60% dari seluruh utang pokok. Artinya, debitur hanya membayar utang 40%. Selanjutnya, debitur meminta grace period atau masa tunggu sejak perjanjian disahkan atau homologasi hingga Desember 2019. Dalam masa tunggu tersebut, debitur tidak membayar utang pokok. Debitur juga meminta penghapusan bunga dan denda untuk seluruhnya. Pembayaran utang pokok dimulai 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2029. Sementara itu, pembayaran kepada kreditur konkuren atau tanpa jaminan akan dicicil selama 12 tahun. Debitur meminta potongan 75% dari seluruh utang pokok. Selebihnya tata caranya sama dengan kreditur separatis. PT Distribusi Indonesia Jaya tercatat memiliki utang yang tersebar ke kreditur separatis dan konkuren. Adapun kreditur separatis atau pemegang hak jaminan terdiri dari empat bank dengan total tagihan Rp212,67 miliar. Kreditur separatis terdiri dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk Rp124,06 miliar, PT Standard Chartered Bank Indonesia Rp34,75 miliar, PT HSBC Indonesia Rp28,82 miliar, dan PT Bank OCBC NISP Rp25,04 miliar. Sementara itu, kreditur konkuren terdiri dari 8 perusahaan dengan total piutang Rp48,62 miliar. Adapun kreditur konkuren di antaranya PT Unicharm Indonesia dengan piutang Rp27,62 miliar, PT Bank Cimb Niaga Tbk Rp9,78 miliar, Cartree Co Ltd Rp5,43 miliar , PT Pondan Pangan Makmur Indonesia Rp2,69 miliar dan PT Arnott's Indonesia Rp1,33 miliar. Dari daftar kreditur di atas, pemegang tagihan terbesar yakni Bank Maybank selaku separatis. Atas dasar itu, bank berkode saham BNII ini memegang jaminan berupa 25 bidang tanah di kawasan Bandung, Soreang, Cimahi, Bogor, Cirebon dan Banjar.
