Nasional

Ditjen AHU Bantah Ribuan Notaris Terancam Tidak Terima SK Pengangkatan

BTN iklan

Jakarta, LEI – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) membantah berita bahwa ada sekitar 5.000 notaris yang terancam tidak mendapatkan surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai notaris pasca-keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris.

Andi Yulia Hertaty, Plh. Kepala Sub Direktorat Notariat dalam keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (10/4/2018), mengungkapkan, bahwa calon notaris tidak perlu khawatir terancam gagal terima SK pengangkatan.

“Kami akan memproses SK pengangkatan calon notaris jika telah memenuhi syarat pengangkatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 62 tahun 2016,” kata Yulia.

Persyaratan yang dimaksud dalam Permenkumham itu, di antaranya harus melampirkan foto copy sertifikat lulus Ujian Pengangkatan Notaris (UPN). “UPN adalah cara agar profesi jabatan notaris, didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni, sehingga pelanggaran terhadap kode etik notaris dapat diminimalisir,” ujarnya.

UPN, lanjut Yulia, wajib diikuti oleh mereka yang masuk dalam daftar tunggu sesuai Pasal 24 Permenkumham No. 25 Tahun 2017 dan mereka yang mengajukan permohonan UPN melalui online.

Wanita yang akrab dipanggil Yuyun ini juga menambahkan, bahwa Pasal 25 Permenkumham No. 25 Tahun 2017 secara gamblang menyatakan, bahwa Permenkumham tersebut berlaku empat bulan sejak diundangan. Artinya, ujian dapat dilaksanakan empat bulan sejak diundangkannya Permenkumham tersebut.

“Kenapa empat bulan, karena kami butuh waktu untuk menyiapkan pelaksanaan UPN,” kata Yuyun menambahkan.

Sesuai rencana, pada tahun 2018 akan dilaksanakan tiga kali kegiatan UPN dimulai dari bulan April, Juli, dan Oktober. Dia juga menambahkan, untuk sementara PNBP UPN mungkin belum diberlakukan karena Peraturan Pemerintah (PP) belum ada. Dengan diberlakukannya Permenkumham No. 25 Tahun 2017, otomatis sistem pendaftarannya pun berubah.

Semua pemohon, tidak bisa lagi mengajukan permohonan pengangkatan secara online. Namun, harus didahului dengan pendaftaran UPN secara online. Setelah dinyatakan lulus UPN, pemohon baru bisa mengajukan permohonan pengangkatan secara online.

“Bagi mereka yg berada di Daftar Tunggu (DT) dan dinyatakan lulus UPN, maka kami akan segera memproses SK pengangkatan yang bersangkutan,” ujarnya.

Dikatakan Yuyun, bahwa perlu pemahaman yang sama bagi semua pihak termasuk calon notaris terkait dengan tujuan dan maksud diadakannya UPN. “Kami ingin menghasilkan notaris yang profesional di bidangnya.”

Yuyun mengungkapkan, pada tahun 2016 ada sekitar 1.500 SK pengangkatan yang dikeluarkan Kemenkumham, dan tahun 2017 ada sekitar 1200 SK. “Selama ini, notaris diangkat hanya berdasarkan syarat administrasi semata, maka UPN harus dilakukan agar dapat menghasilkan notaris yang profesional,” katanya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami