Liputan

Dorongan Indonesia Demi Keadilan Bagi Palestina

BTN iklan

Jakarta, 21/12 (Antara) – Upaya dunia untuk membela hak Palestina usai keputusan Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel masih berlanjut hingga sekarang.

Sikap AS yang dilontarkan melalui pernyataan resmi Presiden Donald Trump merupakan langkah berani dalam pemerintahan negara tersebut yang selama puluhan tahun menyatakan sikap netral atas status kota yang menjadi lokasi suci bagi tiga agama tersebut.

Beragam respon pun dilayangkan kalangan internasional terhadap sikap Trump tersebut, mulai dari kecaman, protes di seluruh dunia, pengakuan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang menyatakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina, hingga penyelenggaraan sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengajukan rancangan resolusi mengenai status Yerusalem.

Namun dalam prosesnya, agenda yang disebutkan terakhir tersebut tidak berakhir positif karena AS, yang merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, mengajukan veto sehingga menggagalkan rancangan yang sudah disetujui 14 dari 15 negara anggota dewan tersebut.

Untuk tindak lanjutnya, hari ini Dewan Keamanan PBB kembali mengadakan sidang khusus pada majelis umum PBB dengan agenda serupa seperti sidang sebelumnya.

Sebagai salah satu negara yang telah menyatakan sikap atas tindakan AS tersebut dan memberikan dukungan penuh pada kemerdekaan Palestina, Indonesia juga menyatakan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam agenda tersebut.

Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia A.M. Fachir mengatakan bahwa dewan keamanan mengajukan isu tersebut ke sidang khusus karena akan mendapat peluang yang lebih positif apabila dibawa ke dalam sidang majelis umum tersebut.

Hal itu dikarenakan tidak adanya veto dalam sidang khusus tersebut.

Sebagai negara sahabat Palestina, lebih lanjut pemerintah Indonesia juga akan menggalang dukungan bagi Palestina pada negara-negara OKI hingga Gerakan Non-Blok untuk memajukan rancangan resolusi tersebut.

Pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung langkah tersebut dan berkeinginan untuk menjadi sponsor dalam resolusi tersebut, katanya menambahkan.

Peran Indonesia Aksi Indonesia yang bergerak dengan menggalang dukungan dari negara-negara lain agar Palestina dapat menerima hak kemerdekaan juga disepakati oleh sejumlah pakar politik internasional.

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal saat ditemui dalam sebuah kesempatan di Jakarta menilai secara diplomatik, kenyataannya Indonesia tidak bermain di lini pertama sebagaimana yang diperankan AS, Mesir, Arab Saudi, Yordania, Rusia, Uni Eropa, Turki, dan Norwegia.

Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat itu menilai Indonesia lebih bermain di lini kedua karena keterbatasan peran.

Peran yang dimaksud ialah peran diplomatis karena perwakilan Indonesia di Palestina masih dirangkap dari KBRI Yordania, dan Indonesia hanya mempunyai seorang Konsul Honorer warga Palestina di Ramallah.

Secara diplomatik, konsul honorer, yang biasanya tidak digaji, merupakan bentuk perwakilan yang paling rendah.

Sebagai perbandingan dari Asia, yaitu Jepang, China, India, Korea Selatan, Sri Lanka, Australia telah mempunyai Kedutaan resmi di Ramallah, pungkas Dino memaparkan.

Oleh karenanya peluang peran terbesar bagi Indonesia ada dua, yaitu ikut menyulut perhatian dan tekanan dunia internasional, serta membantu persiapan pemerintah Palestina yang mapan.

Di sini, Indonesia dapat secara agresif menggalang ASEAN, OKI, PBB dan berbagai forum lain untuk meningkatkan dukungan moral, politik, diplomatik dan ekonomi bagi Palestina.

Indonesia dapat pula membantu kampanye meningkatkan pengakuan negara-negara dunia terhadap “State of Palestine”, yang menurut catatan terakhir sudah ada 138 dari 193 anggota PBB yang mengakui Negara Palestina.

Dalam segi persiapan, Indonesia juga dapat terus melanjutkan pelatihan bagi pemerintah Palestina yang selama ini sudah mengirim ratusan pegawainya ke Indonesia.

Ditambah politisi di Indonesia juga sebaiknya ikut mendorong rekonsiliasi, dan jangan ikut menyulut perpecahan dalam politik Palestina.

Berkenaan dengan hal itu, Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi mengatakan bahwa kedekatan Indonesia dengan Palestina sudah sangat konkret.

Dalam upaya membangun tatanan yang lebih kuat di Palestina dan menindaklanjuti komitmen yang ditegaskan Presiden Jokowi, pemerintah Indonesia berencana akan memberikan sejumlah bantuan kepada Palestina melalu sejumlah program kemanusiaan.

Pemerintah Indonesia berencana membangun pabrik air di Palestina guna memberikan akses air bersih bagi penduduk yang kesulitan mendapat pasokan air akibat pembatasan dari Israel.

Rencananya pembangunan pabrik air tersebut akan dilaksanakan tahun depan dan telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak yang berwenang di Palestina demi kelancaran program tersebut.

Selain itu, ada juga permintaan dari pihak Palestina agar diberikan “zero tariff” pada produk-produk Palestina yang masuk ke Indonesia.

Terkait hal ini, dia menjelaskan bahwa pemerintah sudah melakukan pembahasan dengan Kementerian Perdagangan dan sekarang telah memasuki tahap final dari pembahasan tersebut.

Menurut hematnya, alangkah baik juga apabila pemerintah RI dapat menawarkan keringanan logistik semaksimal mungkin kepada Kedutaan Palestina di Jakarta.

Pemantapan struktur internal Palestina perlu dilakukan, katanya melanjutkan, karena dikhawatirkan jika suatu saat Palestina merdeka penuh, pemerintahnya bisa dengan mudah ambruk karena kewalahan menangani berbagai beban sosial-ekonomi.

Oleh karenanya sangat penting bagi Palestina untuk terus mendapat bantuan paket ekonomi dan program pelatihan, terlebih dalam beberapa tahun terakhir paket ekonomi untuk Palestina terus menyusut jumlahnya.


Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami