NasionalPKPUPolitik

DPR Diimbau Revisi UU Pemilu Untuk Verifikasi

BTN iklan

Jakarta, 15/1 (Antara) – Pemerintah dan DPR RI diimbau segera merevisi UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu atau menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) agar KPU dapat melaksanakan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2019.

Hal tersebut diungkapkan Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Pemilih Indonesia (LSM Tepi), Jeirry Sumampow pada diskusi “Paska Putusan MK: Siapkah Parpol Lama Diverifikasi dan Berkoalisi?”, di Jakarta, Senin.

Sejumlah aktivis LSM yang menamakan diri Koalisi Mandiri untuk Pemilu Demokratis (KMPD) menyelenggarakan diskusi tersebut pasca putusan MK agar DPR RI segera merevisi UU Pemilu atau Pemerintah segera menerbitkan Perppu, sehingga KPU dapat menjalankan putusan MK melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik peserta pemilu 2019, tanpa mengganggu tahapan pemilu.

Menurut Jeirry Sumampow, putusan MK yang mengabulkan gugatan uji materi pasal 173 ayat (1) dan (3) UU Pemilu adalah wajib dilaksanakan oleh KPU.

Namun, pelaksanaan verfikasi faktual dalam waktu singkat dinilai dapat mengganggu jadwal penetapan partai peserta pemilu dan tahapan pemilu.

Karena itu, kata Jeirry, KMPU mengusulkan, agar DPR RI dan Pemerintah segera merevisi UU Pemilu atau Pemerintah menerbitkan Perppu Pemilu yang segera disetujui DPR RI.

“Kami mengusulkan, agar DPR RI segera menjadwalkan revisi UU Pemilu agar tahapan dan jadwal pemilu tidak terganggu,” katanya.

Menurut Jerry, dengan adanya putusan MK yang mewajibkan semua partai politik peserta pemilu 2019 diverifikasi faktual, maka berpotensi jadwal dan tahapan pemilu menjadi molor hingga tiga bulan.

Padahal, lanjut dia, berdasarkan UU Pemilu, KPU telah menjadwalkan penetapan partai politik peserta pemilu pada 17 Februari 2018.

Jeirry menegaskan, KPU agar tetap melaksanakan putusan MK melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh partai politik peserta pemilu 2019 tapi tidak bertentangan dengan tahapan pemilu dan penjadwalan penetapan partai politik.

“Solusi moderat dari putusan MK ini adalah jadwal penetapan partai politik dapat diundur sehingga waktu tahapan pemilu juga ikut diundur,” katanya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

12 Comments

  1. come aprire un negozio di slot machine how to play a casino slot machine slot machine brewdog hlaastmu.com/ bonus slot machine bar 2015 italia disdetta slot machine slot machine movimento 5 stelle
    free casino slot machine games.com servizio le iene slot machine download slot machine gratis [url=http://www.hlaastmu.com]giochi online macchine[/url]

    http://hlaastmu.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close