Ekonomi

DPR Optimistis UU Perkoperasian Rampung Tahun Ini

BTN iklan

Jakarta, LEI – Komisi VI DPR RI optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian bisa rampung pada tahun 2017 ini dan selanjutnya bisa diundangkan pemerintah.

“Segera setelah ini, Komisi VI menunggu DIM (Daftar Investarisasi Masalah) dari masing-masing fraksi untuk kemudian masuk dalam pembahasan tingkat satu,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijaya, usai memimpin raker dengan Kemenkop dan UKM, Kemenkeu, dan Kemenkum HAM, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Agenda raker tersebt adalah pandangan fraksi fraksi atas penjelasan pemerintah atas RUU Perkoperasian, di mana seluruh fraksi menyepakati pembahasan leih lanjut mengenai RUU Perkoperasian itu.

Azam dalam keterangan tertulis, menyampaikan bahwa UU Perkoperasian yang baru ini mendesak untuk segera dibahas mengingat UU Nomor 25 Tahun 1992 yang berlaku saat ini, sifatnya hanya mengisi kekosongan hukum setelah UU Nomor 17 Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sementara koperasi saat ini membutuhkan regulasi yang sesuai dengan perkembangan terkini,” ujarnya. Dengan UU Perkoperasian yang baru, diharapkan bisa mempermudah implementasi program kementrian Koperasi dan UKM, sekaligus mempermudah UKM untuk mendirikan koperasi

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mengatakan, pemerintah akan segera menyiapkan jawaban atas pandangan fraksi. Jawaban akan disampaikan pada raker selanjutnya. “Kami juga yakin RUU Perkoperasian ini akan dapat diselesaikan tepat waktu,” ujarnya.

Dengan adanya payung hukum yang baru, pemerintah berkeyakinan undang-undang koperasi akan mampu mewujudkan setidaknya empat hal. Pertama, peningkatan daya saing koperasi agar lebih sehat, kuat dan mandiri, serta tangguh dalam memberikan kemanfaatan bagi anggota dan masyarakat.

Kedua, koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang secara efektif menjadi sarana pemerataan kesejahteraan masyarakat dan mempersempit kesenjangan distribusi pendapatan dan kepemilikan kekayaan pada berbagai kelompok sosial masyarakat Indonesia dengan tetap memegang teguh prinsip dan jati diri koperasi.

Ketiga, mewujudkan pengelola koperasi yang lebih jujur, terbuka, mandiri dan bertanggungjawab dalam mewujudkan peningkatan nproduktivitas, kontribusi koperasi dalam pembangunan ekonomi bangsa dan peningkatan efisiensi alokasi sumber daya masyarakat.

Keempat, mewujudkan peningkatan kepatuhan implementasi regulasi perkoperasian khususnya dalam aspek pengelolaan, pengembangan anggota dan promosi ekonomi anggota.

Selanjutnya, mampu mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak anggota koperasi yang pada akhirnya lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat pada koperasi dan citra koperasi yang positif.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami