HukumNasionalPolitik

DPR Tanyakan Independensi Tim Seleksi KPPU 2018-2023

BTN iklan

Jakarta LEI – Komisi VI DPR RI mempertanyakan independensi sejumlah anggota panitia seleksi Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) periode 2018-2023.

Pasalnya, sejumlah anggota panitia seleksi (pansel) itu diketahui berafiliasi dengan perusahaan yang masih menyisakan perkara di KPPU.

Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar mengatakan, ada dua persoalan yang harus diselesaikan oleh pansel KPPU sebelum diserahkan kepada pimpinan tertinggi DPR.

Pertama, kata dia, di dalam pansel terdapat sejumlah anggota yang masih menjabat komisaris perusahaan pelat merah yang sedang dalam perkara di KPPU.

“Kesimpulan sementara, independensi anggota pansel jadi diragukan karena mereka berafiliasi dengan perusahaan yang masih menyisakan perkara di KPPU,” kata dia kepada Bisnis, Selasa (6/2).

Kedua, lanjut Nasril, pansel menunjuk perusahaan jasa konsultan dalam status kontrak untuk merekomendasikan 26 nama-nama yang akan diajukan sebagai pelamar komisioner KPPU.

Padahal, pansel seharusnya tidak menggunakan jasa konsultan. Selain itu, nama yang diajukan semestinya sebanyak 36 orang, bukan 26 orang.

“Setelah pertemuan besok , akan diketahui apakah dilanjutkan atau tidak atau dikaji kembali, sebelum ke pimpinan tertinggi DPR RI,” ujarnya.

Sementara itu, anggota pansel Komisioner KPPU Ine Minara S. Ruky membantah dugaan Komisi VI DPR terkait dengan tidak independennya pansel.

“Kami bekerja dengan metode sangat objektif. Pansel baru tahu nama setelah 26 nama keluar dari ahli konsultan. Kalau kami diundang lagi sejauh apa yang ditanyakan, akan kami jelaskan,” kata dia.

Di tempat terpisah, Asosiasi Advokat Persaingan Usaha Indonesia meminta Komisi VI DPR RI fokus terhadap fit and proper test calon pelamar komisioner KPPU ketimbang mempermasalahkan independensi tim Pansel KPPU.

Ketua Asosiasi Persaingan Usaha Indonesia (ICLA) Asep Ridwan mengatakan, tim pansel adalah bentukan dari presiden sehingga mempermasalahkan independensi tim pansel sama saja dengan mempermasalahkan keputusan presiden.

“Kami mempersilahkan DPR menggunakan haknya mengkritisi dan menguji calon-calon yang diajukan presiden tetapi tidak mengungkit independensi tim pansel. Lebih baik fokus melakukan fit and proper test terhadap calon-calon,” kata dia.

Menurut dia, sejumlah anggota tim pansel pernah menjadi ahli di perkara KPPU dan pernah pula menjadi advokat menangani perkara persaingan usaha.

Sesuai dengan hukum ahli, jelasnya, pihak ketiga independen sekalipun diajukan oleh pelaku usaha yang didengar karena pengetahuan dan keahliannya.

Sesuai dengan kode etik advokat, lanjutnya, advokat tidak dapat disamakan dengan klien atau pelaku usaha karena yang dibela advokat adalah membela hak hukum supaya proses perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Alasan salah satu perusahaan anggota pernah diperiksa oleh KPPU juga cukup menggelikan, padahal kita tahu KPPU justru mengeluarkan putusan tidak bersalah kepada perusahaan, saat itu,” kata Asep.

Sebelumnya, Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno mengatakan, proses seleksi Komisioner KPPU 2018-2023 tersebut ditargetkan dapat segera diselesaikan, sehingga bisa dilantik oleh Presiden Joko Widodo selambat-lambatnya pada akhir bulan ini.

Dalam catatan Bisnis, sejumlah nama yang lolos seleksi Tim Pansel memiliki latar-belakang beragam, mulai dari akademisi, konsultan, hingga pegawai KPPU. Dalam Lampiran Surat Presiden No. R-51/Pres/11/2017, pada 22 November lalu, nama-nama tersebut telah disampaikan ke DPR.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

five × 3 =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami